Baru Diresmikan Desember 2025, Jalan Mangunsarkoro Sudah Rusak Parah dan Berlubang

PADANG, (GemaMedianet.com) l Kualitas pengerjaan infrastruktur di Kota Padang kembali menjadi sorotan publik. Jalan Mangunsarkoro, yang baru selesai dikerjakan serta diresmikan pada Desember 2025 lalu, kini dilaporkan telah mengalami kerusakan fisik yang cukup parah. Padahal, masa pemanfaatan akses jalan bernilai miliaran rupiah tersebut belum genap berusia satu tahun.

Read More

Progres Pembangunan Jembatan Gantung Duku Capai 90 Persen, Konektivitas Koto XI Tarusan Kian Terbuka

PESSEL, (GemaMedianet.com) | Pembangunan Jembatan Gantung Duku di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sunatera Barat terus menunjukkan akselerasi positif. Memasuki awal Agustus 2026, progres fisik pengerjaan struktur penyambung antar-kawasan tersebut telah menembus angka 90 persen.

Read More

Perkuat Jalur Logistik Pesisir Selatan, BPJN Sumbar Kucurkan Rp6,2 Miliar Preservasi Jembatan Padang-Painan-Kambang

✅ Target Tuntas Oktober 2026 : Pekerjaan Struktur Beton Diperketat Hadapi Risiko Korosi Tingkat Kelembapan Tinggi

PAINAN, (GemaMedianet.com) | Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat terus memacu keandalan infrastruktur di koridor strategis. Salah satu fokus penanganan yang tengah berjalan yakni proyek Preservasi Jembatan Padang-Painan-Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai investasi APBN mencapai Rp6.259.947.000.

Pekerjaan yang dimulai sejak 26 Februari 2026 tersebut dirancang berlangsung selama 240 hari kalender dengan target perampungan total pada 23 Oktober 2026.

Pelaksanaan fisik dipercayakan kepada CV Rokade Cooperation, dengan pengawasan teknis ketat dari konsultan PT Dwikarsa Envacotama KSO, PT Cipta Strada KSO, dan PT Laras Sembada.

Aktivitas Pengecoran dan Tantangan Lingkungan Pesisir

Pantauan langsung di lapangan pada Jumat (24/7) memperlihatkan dinamika pengerjaan yang intensif. Truk ready mix secara bergantian memasok material beton berkualifikasi khusus, sementara para pekerja melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) standar saat mengeksekusi pengecoran struktur jembatan.

Kawasan perlintasan Padang-Painan-Kambang memiliki karakteristik lingkungan pantai dengan tingkat kelembapan serta kadar garam tinggi. Kondisi atmosferik ini menuntut spesifikasi material yang tahan terhadap ancaman korosi.

"Proyek preservasi ini bukan sekadar pemeliharaan rutin. Penanganan struktur jembatan di jalur perlintasan logistik ini membutuhkan pengawasan mutu material yang konsisten, agar umur layanan bangunan dapat bertahan dalam jangka panjang," tulis laporan pemantauan lapangan di Pesisir Selatan.

Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Publik

Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sumatera Barat bersama tim konsultan pengawas berkomitmen menjaga mutu konstruksi secara menyeluruh, mulai dari pengujian kuat tekan beton hingga proses pemeliharaan pasca-pengecoran.

Keterbukaan informasi publik yang diwujudkan melalui pemasangan papan nama proyek di lokasi perlintasan mendapat apresiasi dari warga.

Langkah transparansi ini membuka ruang pengawasan sosial agar pengalokasian dana APBN senilai Rp6,2 miliar benar-benar menghasilkan infrastruktur yang kokoh, aman, serta memperlancar arus barang dan jasa di sepanjang pesisir Sumatera Barat. (dbs/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

Read More

Pipa PDAM Pasir Jambak Putus Akibat Kelalaian Alat Berat: Kerugian Menumpuk, Pertanggungjawaban Belum Jelas

PADANG, (GemaMedianet.com) l Proyek peningkatan Jalan Pasir Jambak kembali menuai kritik tajam setelah sebuah pipa distribusi air bersih utama milik PDAM Kota Padang putus akibat kelalaian pengoperasian alat berat kontraktor pelaksana, Minggu (19/7/2026).

Read More

Dinilai Abai Standar K3, Kontraktor Pelaksana Jalan Batas Payakumbuh-Sitangkai Senilai Rp42,7 Miliar Memilih Bungkam

PAYAKUMBUH, (GemaMedianet.com) | Pembangunan infrastruktur jalan sejatinya menjadi urat nadi perekonomian yang dirancang untuk kenyamanan masyarakat dalam jangka panjang. Sejarah mencatat, pembangunan jalan pada zaman kolonial yang mengutamakan mutu konstruksi mampu bertahan kokoh hingga puluhan tahun melewati alam kemerdekaan. Daya tahan sebuah jalan idealnya memiliki masa pakai rata-rata mencapai 10 hingga 40 tahun sebelum akhirnya membutuhkan pembongkaran atau rekonstruksi ulang.

Read More

Iqra Chissa Desak Percepatan Lahan Taplau, Target Pembangunan Fisik Dimulai 2028

PADANG, (GemaMedianet.com) | Langkah konkret guna merealisasikan penataan kawasan Pantai Padang (Taplau) terus dipacu oleh otoritas parlemen daerah. Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Iqra Chissa Putra, secara tegas mendorong percepatan penyelesaian sengketa serta pembebasan lahan di sepanjang ruas Jalan Samudera hingga area di belakang Hotel Pangeran, Kota Padang.

Read More

Aroma Komersialisasi Proyek BWS Sumatera V: Material Kerukan Sungai Batang Kabung Diduga Dijual ke Lahan Pribadi

✅Pengamat Kebijakan Publik: Itu Aset Negara, Membuang dan Memperjualbelikannya Secara Liar Adalah Ilegal! _

PADANG, (GemaMedianet.com) | Proyek infrastruktur pemerintah yang dibiayai oleh uang rakyat kembali disorot tajam karena diduga kuat menjadi ladang subur bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi. Kali ini, dugaan penyelewengan mencuat dari proyek pengendalian banjir yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Sungai Batang Kabung, kawasan Muaro Penjalinan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelusuran mendalam di lapangan pada Jum'at (3/7) lalu, material hasil pengerukan sungai yang terdiri dari pasir dan tanah diduga kuat dikomersilkan secara ilegal. Alih-alih dibuang ke lokasi penampungan resmi (disposal area) yang telah ditentukan dalam kontrak kerja, material berharga tersebut justru dialirkan ke kantong-kantong swasta.

Pantauan media ini di lokasi menunjukkan kendaraan roda empat jenis truk pengangkut material hilir mudik secara intensif. Namun, bukannya menuju tempat pembuangan yang legal, truk-truk tersebut kedapatan mengantarkan material kerukan yang notabenenya berstatus sebagai aset negara atau daerah tersebut ke sejumlah lahan milik pribadi warga.

Masuk Kategori Penambangan Liar Ilegal

Praktik culas ini langsung memantik reaksi keras dari kalangan pengamat hukum dan kebijakan publik. Tindakan memindahkan dan memperjualbelikan material hasil proyek negara ke sektor privat tanpa izin resmi dinilai telah melanggar regulasi dan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana.

"Ini bukan komoditas tambang komersial atau Galian C bebas yang bisa dikelola sembarangan. Kontraktor pelaksana tidak bisa seenaknya membuang atau mengalihkan material tersebut ke lahan pribadi, apalagi jika ada indikasi transaksi keuangan di dalamnya," ungkap seorang pengamat kebijakan publik secara tegas saat dimintai tanggapan.

Ia menambahkan, karena material tersebut didapatkan dari proyek APBN atau APBD, maka seluruh hasil kerukan tunduk pada aturan inventarisasi aset negara.

"Oleh karena itu, jika terbukti memperjualbelikannya secara liar kepada pihak ketiga untuk kepentingan menimbun lahan pribadi, maka kegiatan tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai aktivitas penambangan liar ilegal," lanjutnya.

Mendesak Aparat Penegak Hukum Turun Tangan

Penyimpangan ini tidak hanya merugikan keuangan negara dari potensi pendapatan bukan pajak, tetapi juga merusak tata kelola proyek lingkungan. Lokasi pembuangan material proyek pengerukan sungai seharusnya terikat amdal dan tidak boleh menjadi komoditas bisnis sampingan bagi oknum pengawas lapangan maupun pihak kontraktor.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V belum memberikan keterangan resmi terkait lemahnya pengawasan terhadap armada pengangkut material di Sungai Batang Kabung tersebut. Kendati deskripsi terkait persoalan teesebut diikuti sejumlah pertanyaan yang dilayangkan kepada PPK, namun sepertinya tak mendapatkan respon yang positif. 

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan instansi/dinas terkait untuk segera turun ke lapangan guna menghentikan aktivitas pengangkutan liar tersebut, serta memeriksa pihak yang terlibat dalam mata rantai komersialisasi aset negara ini. (tim/pdn/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

Read More

Jalur Sejarah Rusak Parah, Nofrizon Interupsi Gubernur Desak Perbaikan Jalan di Agam

✅Ruas Padang Luar–Matur–Palembayan Kupak-Kapik, Pemprov Sumbar Diminta Segera Turun Tangan _

PADANG, (GemaMedianet.com) | Kondisi infrastruktur jalan provinsi di wilayah Kabupaten Agam yang kian memprihatinkan memicu reaksi keras dari gedung parlemen. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Nofrizon, melayangkan desakan kuat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk segera mengambil tindakan konkret memperbaiki titik kerusakan parah di sepanjang ruas jalan strategis tersebut.

Ketegangan politik ini mencuat secara langsung dalam rapat paripurna DPRD Sumbar  beragendakan penyampaian Nota Pengantar oleh Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama, Senin (6/7/2026) kemarin. 

Di hadapan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, jajaran unsur Forkopimda, serta segenap anggota dewan, Nofrizon dengan lantang mengandalkan hak interupsi untuk menyuarakan penderitaan masyarakat pengguna jalan di daerah pemilihan (dapil) tersebut.

Dalam interupsi tajamnya, Nofrizon menyoroti dua urat nadi transportasi utama di Kabupaten Agam yang kini kondisinya sudah kupak-kapik, yakni ruas jalan provinsi penghubung Padang Luar–Matur–Palembayan, serta ruas Padang Luar–Matur–Lubuk Basung. Menurutnya, pembiaran kerusakan jalinan aspal ini tidak hanya melumpuhkan pergerakan ekonomi lokal, melainkan juga mencederai nilai histori Ranah Minang.

“Jalur Padang Luar–Matur–Palembayan dan Lubuk Basung ini bukan sekadar akses transportasi biasa. Jalan ini merupakan salah satu ikon sekaligus jalur bersejarah yang sangat penting di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi tidak boleh lamban, perbaikan harus segera dilakukan secara darurat,” tegas Nofrizon di tengah forum paripurna.

Akses Utama Ekonomi dan Pariwisata yang Terhambat

Kerusakan menahun pada rute legendaris ini dilaporkan telah memicu gelombang keluhan dari sopir angkutan, pedagang komoditas pertanian, hingga pelaku sektor pariwisata. Kubangan air dan struktur jalan yang amblas kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta kemacetan yang merugikan produktivitas warga sekitar.

Nofrizon menilai, sebagai jalur penghubung pusat pemerintahan Kabupaten Agam di Lubuk Basung dengan kawasan penyangga ekonomi di Bukittinggi-Padang Luar, Pemprov Sumbar harus memprioritaskan pengalokasian anggaran pemeliharaan dalam kebijakan anggaran terdekat.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang mendengarkan langsung interupsi tersebut, mencatat secara serius poin kedaruratan infrastruktur yang disampaikan oleh perwakilan rakyat daerah Agam ini untuk kajian taktis bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar.

Terpisah Kepala Dinas BMCKTR Sumbar Armizoprades menyebut akan melaksanakan tindakan segera pasca kajian teknis yang tengah dilakukan. "Terpenting, untuk hal ini kita segeralah," tukasnya singkat memasuki kendaraannya di halaman gedung rakyat yang berada di kawasan Khatib Sulaiman tersebut . (mrh/gmn)

#Editor: RS Khadiva 

Read More

Akselerasi Rehab-Rekon Pascabanjir, Wali Kota Fadly Amran Gandeng BWS Sumatera V Tuntaskan Normalisasi Sungai

PADANG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Kota Padang mengambil langkah tegas dalam memotong rantai birokrasi penanganan pascabencana hidrometeorologi yang sempat melumpuhkan aktivitas warga di sejumlah kawasan urban.

Read More

Dugaan Cacat Mutu Proyek Jalan Beton Rp42,7 Miliar Mencuat, Besi Tengah Kosong KaSatker PJN I Sumbar Bungkam

✅Anggaran Fantastis Rp7,2 Miliar Per Kilometer Dipertanyakan, Korps Pengawas Jalan Nasional Tutup Mulut Terkait Indikasi Pengurangan Spesifikasi Besi  _

PADANG, (GemaMedianet.com) | Sorotan tajam kini mengarah pada proyek infrastruktur strategis nasional di Sumatera Barat. Paket pengerjaan pengerasan jalan beton (rigid pavement) pada Proyek Jalan Batas Kota Payakumbuh – Sitangkai Seksi 1 yang menelan anggaran fantastis senilai Rp42,7 miliar diduga kuat mengalami kecacatan mutu serius akibat pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak.

Indikasi kongkalikong dan pengurangan volume material besi di lapangan mencuat setelah tim menemukan kejanggalan kasat mata pada struktur pembesian. Di balik anggaran jumbo tersebut, tulangan besi baja dilaporkan hanya dipasang pada sisi tepi kiri dan kanan badan jalan saja. Sementara itu, pada bagian tengah badan jalan—yang merupakan area kritis lintasan roda utama kendaraan berat—didapati dalam kondisi kosong total tanpa ada rangkaian besi tulangan sama sekali.

Guna meluruskan temuan fatal yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut, upaya konfirmasi resmi telah dilayangkan kepada jajaran pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran. Namun sayang, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Barat, Andi Mulya, memilih diam seribu bahasa. Saat dikonfirmasi awak media, Selasa (9/6) lalu, sang kasatker enggan memberikan jawaban alias bungkam terkait rincian teknis proyek di bawah kewenangannya tersebut.

Tujuh Pertanyaan Kritis Menuntut Transparansi Anggaran

Sikap bungkamnya pihak Satker PJN Wilayah I Sumbar memicu tanda tanya besar di tengah publik. Padahal, terdapat tujuh poin pertanyaan krusial berbasis pembuktian lapangan yang butuh penjelasan logis kedinasan.

Pertama, mengenai sejauh mana pengawasan hulu Kasatker terhadap kondisi riil di lapangan. Fakta bahwa konstruksi beton bertulang bernilai Rp42,7 miliar itu "ompong" di bagian tengah menimbulkan kecurigaan sistemik. Kedua, publik mempertanyakan apakah metode pemasangan besi yang hanya di pinggir jalan tersebut sudah sesuai dengan Gambar Kerja (Gambar Rencana) dan Spesifikasi Teknis Kontrak asli yang telah ditandatangani bersama.

Ketiga, sorotan mengarah pada lumpuhnya mekanisme kendali mutu (quality control) internal. Bagaimana mungkin penyimpangan teknis yang sangat mendasar dan kasat mata ini bisa lolos dari berlapis-lapis sistem pengawasan harian, mingguan, hingga bulanan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas, padahal proyek sudah nyaris rampung.

"Secara keilmuan teknik sipil, ketiadaan besi tulangan di area tengah adalah bunuh diri infrastruktur. Dengan konstruksi tengah kosong, berapa lama umur layanan jalan ini bisa bertahan menghadapi beban truk tambang bermuatan lebih (overdimension overload) yang melintasi jalur Payakumbuh-Sitangkai setiap hari? Apakah pihak satker berani menjamin jalan ini awet minimal 5 tahun, atau jangan-jangan mereka sendiri tahu jalan ini akan retak dan patah melintang dalam waktu kurang dari 1 tahun?" cecar elemen masyarakat yang mengawal proyek ini.

Ancaman Kerugian Negara dan Bahaya Fatal

Lebih jauh, nilai kontrak sebesar Rp42,7 miliar untuk panjang jalan 5,89 kilometer berarti negara membayar sekitar Rp7,2 miliar per kilometer. Angka ini merupakan biaya untuk jalan beton kualitas premium dengan pembesian penuh. Jika negara membayar harga "Jalan Beton Bertulang", namun fisik yang diberikan adalah "Jalan Beton Polos" tanpa besi di lajur utama, maka hal tersebut merupakan indikasi nyata tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah akibat pemotongan volume material.

Secara teknis, konstruksi jalan beton tanpa besi pengikat di area kritis menabrak standar baku Direktorat Jenderal Bina Marga. Struktur semen tanpa tulang tersebut rawan patah melintang akibat tekanan beban berat (bending stress), menciptakan gelombang patahan tajam yang berisiko tinggi memicu kecelakaan lalu lintas fatal bagi pengendara.

Hingga berita ini diturunkan, jajaran Satker PJN I Sumbar belum memberikan klarifikasi resmi apakah akan melakukan pembongkaran total terhadap beton cacat mutu tersebut, atau memilih membiarkan jalan dioperasikan masyarakat dengan risiko kerusakan dini. 

Publik kini mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan memeriksa PPK, kontraktor pelaksana, hingga Kasatker atas dugaan kelalaian berat dan pembiaran penyimpangan spesifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. (tim/mrh/gmn)

Read More

Sinergi PUPR dan PT KAI Amankan Perlintasan Bukit Putus, Geber Patching Jalan di Sela Rel Kereta Api

✅Metode Penambalan Cepat Minimalkan Risiko slip Kendaraan : Respons Taktis di Titik Rawan Mata Air Padang Selatan

Read More

Sinergi Lintas Sektor, Pemko Padang dan BPBPK Sumbar Sinkronkan Masterplan Drainase Makro

PADANG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Kota Padang kian gencar membangun barikade pertahanan di sektor infrastruktur guna membebaskan wilayah ibu kota dari bayang-bayang ancaman banjir tahunan. Tidak hanya merangkul dinas teknis di tingkat provinsi, Pemko Padang kini bergerak progresif mengonsolidasikan kekuatan bersama lembaga vertikal bentukan Kementerian PUPR guna menyinkronkan cetak biru (masterplan) penataan drainase kawasan.

Read More

Atasi Banjir Klasik, Pemko Padang dan BMCKTR Sumbar Kebut Proyek Drainase Gajah Mada-Batang Kuranji

PADANG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Kota Padang bergerak progresif dalam memetakan solusi jangka panjang guna mengurai persoalan banjir klasik yang kerap merendam sejumlah kawasan hilir saat curah hujan dengan intensitas tinggi melanda. Langkah taktis ini diwujudkan lewat penguatan koordinasi lintas pemerintahan guna mempercepat eksekusi pembangunan dan normalisasi infrastruktur drainase makro di Kota Bingkuang.

Read More

Padang Dikepung 39 Titik Genangan Air, Wawako Maigus Nasir Pimpin Rapat Darurat Evaluasi Drainase

PADANG, (GemaMedianet.com) | Menghadapi tingginya intensitas hujan yang kerap memicu banjir genangan (mangkis) di sejumlah ruas jalan utama, Pemerintah Kota Padang langsung mengambil langkah cepat. 

Read More

Sinergi Tanpa Sekat, Gubernur Mahyeldi Dampingi Menteri PU Tinjau Normalisasi Batang Tompo

BATUSANGKAR, (GemaMedianet.com) | Pola penanganan pascabencana banjir bandang (galodo) di Sumatera Barat memasuki babak baru yang lebih progresif. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, turun langsung meninjau proyek normalisasi Batang Tompo Sitangkai di Jorong Taruko serta lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (21/5/2026).

Read More

Proyek Trotoar Jalan Diponegoro Disorot Publik, Kepala Dinas PUPR Padang Respons Cepat Turun ke Lapangan

✅Malvi Hendri Gandeng Kabid Jalan dan Jembatan Cek Fisik Pengerjaan Jelang Magrib

PADANG, (GemaMedianet.com) | Aliran kritik dan sorotan tajam dari masyarakat terkait dugaan minimnya transparansi publik pada proyek rekonstruksi trotoar di sepanjang Jalan Diponegoro, Kecamatan Padang Barat, langsung direspons cepat oleh jajaran penanggung jawab infrastruktur Kota Padang.

Read More

Infrastruktur Jalan Sumbar Jadi Sorotan: DPRD Dorong Sinergi Inpres Jalan Daerah untuk Atasi 22 Persen Kerusakan Berat

PADANG, (GemaMedianet.com) | Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, memberikan atensi serius terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah Sumatera Barat. 

Read More

Menjaga Kemantapan Lintas Tengah: Satker PJN II Sumbar Akselerasi Preservasi Jalan Padang–Sawahlunto

SOLOK, (GemaMedianet.com) | Komitmen menjaga kualitas infrastruktur nasional terus dibuktikan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat melalui Satker PJN Wilayah II.

Read More

BWSS V Beri Hak Jawab : Klaim Percepatan Kerja di Kolok Mudik dan Siap Pasang Badan untuk Status e-RDKK Petani

PADANG, (GemaMedianet.com) | Hanya berselang 10 menit setelah berita mengenai jeritan petani Kolok Mudik ditayangkan, pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V langsung memberikan klarifikasi resmi. Melalui Kasatker SNVT PJPA WS IAKR, Reski Wahyudi, otoritas pengampu proyek tersebut menyampaikan permohonan maaf sekaligus penjelasan teknis terkait keterlambatan irigasi senilai Rp76,13 Miliar tersebut, Senin (27/4/2026).

Read More

Ironi Proyek Rp76,13 Miliar BWSS V: Irigasi "Macet", Petani Kolok Mudik Terancam Kehilangan Subsidi Pupuk

PADANG, (GemaMedianet.com) | Proyek prestisius rehabilitasi jaringan irigasi utama milik Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V, yang semula dijanjikan sebagai pembawa kemakmuran, kini justru berubah menjadi "ratok malang" bagi warga Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.

Read More