PADANG, (GemaMedianet.com) | Proyek prestisius rehabilitasi jaringan irigasi utama milik Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V, yang semula dijanjikan sebagai pembawa kemakmuran, kini justru berubah menjadi "ratok malang" bagi warga Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.
Pekerjaan yang belum kunjung usai meski telah melewati estimasi kontrak tersebut, kini menyandera nasib ratusan keluarga petani yang menggantungkan hidup pada aliran air Batang Malakutan yang bermuara ke Sungai Batang Ombilin.
Bungkamnya Otoritas Proyek
Hingga berita ini diturunkan, Kasatker SNVT PJPA WS IAKR Sumatera Barat BWSS V, Reski Wahyudi, bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ilham Frizen, seolah sepakat untuk membungkam. Konfirmasi tertulis yang dilayangkan media ini pada Selasa (21/4/2026) melalui pesan WhatsApp terkait keterlambatan proyek sama sekali tidak mendapatkan respons.
Sikap abai otoritas proyek ini kontras dengan jeritan para petani di lapangan yang kini berada di ambang kebangkrutan.
Efek Domino: Gagal Tanam Hingga Sanksi e-RDKK
Lebih dari 100 petani yang bernaung di bawah tiga kelompok tani—Ujuang Tanjung Ngalau, Buah Palo Padang Sarai, dan Subangko—dipastikan kehilangan musim tanam tahun ini. Aliran air yang terhenti total memaksa lahan mereka meranggas dan mati suri.
Namun, ancaman yang lebih mengerikan sedang mengintai di balik sistem birokrasi pertanian. Karena gagal tanam, para petani dipastikan tidak bisa menebus kuota pupuk bersubsidi tahun ini.
Sesuai regulasi, lahan yang dianggap tidak produktif dalam sistem e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) berisiko mengalami pemangkasan alokasi, bahkan penghapusan jatah subsidi untuk tahun mendatang.
"Sudah jatuh tertimpa tangga. Kami sudah gagal tanam karena air tidak ada, sekarang jatah pupuk tahun depan pun terancam hilang. Kami merasa dikorbankan demi proyek yang tidak kunjung selesai ini," keluh salah satu anggota kelompok tani dengan nada getir.
Desakan Pertanggungjawaban
Masyarakat Desa Kolok Mudik kini menuntut kepastian. Proyek senilai puluhan miliar dari APBN tersebut seharusnya memiliki mitigasi risiko bagi petani terdampak. Jika BWSS V gagal menyelesaikan infrastruktur tepat waktu, lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya hak subsidi dan pendapatan ratusan petani ini?
Bola panas kini berada di tangan BWSS V dan instansi terkait untuk segera memberikan solusi konkret, sebelum "ratok malang" ini berubah menjadi kemiskinan permanen bagi petani Sawahlunto. (mrh)
0 comments:
Post a Comment