✅Minta Pemprov dan Pemko/Pemkab Ambil Langkah Mitigasi Darurat Proteksi Kesehatan Anak-Anak, Lansia, dan Pegawai _
PADANG, (GemaMedianet.com) | Penurunan kualitas udara yang melanda Kota Padang dan sekitarnya akibat kepungan kabut asap memantik perhatian serius dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga kondisi fisik selama indeks kualitas udara belum membaik.
Kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah Kota Padang diduga kuat merupakan dampak asap kiriman dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah provinsi tetangga di Pulau Sumatra.
Nanda Satria menegaskan bahwa situasi ini harus disikapi sebagai potensi krisis kesehatan publik yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur dari pemerintah daerah.
“Kondisi ini harus kita tatap sebagai persoalan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk dan kabut asap kian pekat, warga wajib membatasi kegiatan di luar rumah, utamanya untuk urusan yang tidak terlalu mendesak,” ujar Nanda Satria, Kamis (3/9/2026).
Proteksi Kelompok Rentan dan Opsi Kebijakan WFH ASN
Pimpinan DPRD Sumbar ini memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat rentan, seperti anak-anak usia sekolah, kelompok lanjut usia (lansia), serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernapasan (asma/ISPA).
Selain membatasi mobilitas luar ruang, warga diimbau menjaga imunitas tubuh lewat konsumsi makanan bergizi dan pemenuhan kebutuhan cairan harian.
Guna menekan paparan polusi udara secara luas, Nanda mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat untuk segera mengkaji opsi skema Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kita meminta Pemprov Sumbar mempertimbangkan WFH bagi pegawai jika indikator udara sudah berada pada kategori tidak sehat. Kebijakan ini bukan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan bentuk mitigasi perlindungan kesehatan aparatur dan pengurangan mobilitas warga,” tegasnya.
Skema Pembelajaran Daring dan Koordinasi Lintas Kabupaten/Kota
Sektor pendidikan juga menjadi sorotan utama Nanda Satria. Ia meminta Dinas Pendidikan provinsi serta kabupaten/kota tidak ragu mengambil diskresi dengan mengalihkan kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (daring) apabila ambang batas polusi membahayakan anak didik.
“Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Jika kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan fisik di sekolah, maka opsi sekolah daring menjadi alternatif sementara hingga kondisi udara kembali pulih,” sebutnya.
Nanda berharap instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan, terus memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) secara berkala dan membagikan datanya secara transparan kepada publik.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat yang turut terdampak paparan kabut asap untuk mengambil langkah antisipasi yang seragam demi melindungi warga. (prl/gmn)
#Editor: Marzuki RH
