PADANG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Kota Padang kian gencar membangun barikade pertahanan di sektor infrastruktur guna membebaskan wilayah ibu kota dari bayang-bayang ancaman banjir tahunan. Tidak hanya merangkul dinas teknis di tingkat provinsi, Pemko Padang kini bergerak progresif mengonsolidasikan kekuatan bersama lembaga vertikal bentukan Kementerian PUPR guna menyinkronkan cetak biru (masterplan) penataan drainase kawasan.
Keseriusan tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat memimpin langsung delegasi daerah dalam agenda audiensi taktis bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat. Pertemuan tingkat tinggi ini digelar di Ruang Rapat Kantor BPBPK Sumbar, Jumat (29/5).
Dalam pemaparannya, Maigus Nasir menggarisbawahi bahwa penanggulangan banjir dan genangan air ekstrem masih bertengger sebagai salah satu pekerjaan rumah (PR) paling krusial yang mendesak untuk dituntaskan. Mengingat besarnya skala penataan yang dibutuhkan, intervensi anggaran APBD kota dipastikan tidak akan cukup tanpa adanya sokongan dana dan teknis lintas sektoral dari pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri secara parsial dalam penanganan banjir ini. Dibutuhkan komitmen dan dukungan penuh lintas kementerian dan sektor. Kehadiran BPBPK Sumbar menjadi sangat strategis untuk mengawinkan program pembenahan kawasan permukiman kumuh dan prasarana kota agar terintegrasi dengan sistem drainase makro kita,” ungkap Maigus Nasir.
Fokus Rehabilitasi Kawasan Terdampak Bencana Hidrometeorologi
Wawako membeberkan, titik fokus pengajuan intervensi pembangunan kali ini diarahkan pada beberapa zona merah yang memiliki kerentanan ekologis tinggi. Prioritas utama mencakup kawasan pemukiman warga yang sempat hancur dan terdampak parah akibat hantaman bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu.
Selain daerah bekas bencana, Pemko Padang juga membidik tiga kawasan padat pemukiman dan pusat pelayanan publik yang selama ini menjadi langganan genangan air banjir:
Koridor Jalan Gajah Mada (Kelurahan Gunung Pangilun): Merupakan kawasan pusat bisnis dan pendidikan yang kerap lumpuh total akibat limpasan air parit utama jalan raya yang tidak mampu menampung debit air hujan.
Kawasan Pusat Pemerintahan (Kelurahan Aie Pacah): Sebagai pusat administrasi balai kota yang baru, kawasan ini mendesak ditata tata airnya agar pelayanan publik negara tidak terganggu saat cuaca ekstrem.
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam: Zona pemukiman padat penduduk dengan topografi cekungan yang selalu mengalami waktu surut banjir paling lama di Kecamatan Koto Tangah.
“Kawasan-kawasan ini membutuhkan sentuhan rekayasa infrastruktur yang komprehensif, mulai dari pembuatan kolam retensi, normalisasi saluran tersier, hingga peningkatan kapasitas penampang basah drainase primer agar terkoneksi langsung ke badan sungai terdekat,” urai Maigus Nasir. (hkp/gmn)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment