PADANG, (GemaMedianet.com) | Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, memberikan atensi serius terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah Sumatera Barat.
Dalam keterangannya pada Minggu (3/5/2026), Doni mendesak Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif dalam mencari alternatif pembiayaan guna mempercepat perbaikan jalan yang kini menjadi tantangan besar bagi mobilitas warga.
Doni menggarisbawahi bahwa perbaikan infrastruktur saat ini masih sangat bergantung pada skema program R3P yang dikhususkan untuk penanganan pascabencana.
Kondisi Jalan Sebelum Bencana
Berdasarkan data yang dipaparkan, persoalan infrastruktur di Sumatera Barat sejatinya sudah terjadi sebelum bencana melanda wilayah tersebut.
Berikut adalah rincian data kondisi jalan di Sumbar: Kondisi Baik 59,6%, Kondisi Sedang 10,9%, Rusak Ringan 7,5%, dan Rusak Berat 22%.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” tegas Doni, yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar.
Tantangan Fiskal dan Solusi Inpres Jalan Daerah
Keterbatasan kemampuan fiskal daerah diakui menjadi kendala utama lambatnya penanganan kerusakan jalan non-bencana yang tidak terakomodasi dalam skema R3P. Sebagai langkah strategis, Doni mendorong optimalisasi program Inpres Jalan Daerah dari pemerintah pusat.
Program ini dinilai sebagai peluang emas untuk mempercepat perbaikan tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah yang terbatas. Doni menekankan bahwa kunci kesuksesan pemanfaatan dana pusat ini terletak pada dua hal:
Pertama, Kesiapan Perencanaan. Daerah harus memiliki dokumen perencanaan yang matang.
Kedua, Ketepatan Pengusulan. Keaktifan daerah dalam mengajukan usulan agar peluang pendanaan tidak terlewatkan.
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment