PADANG, (GemaMedianet.com) | Langkah konkret guna merealisasikan penataan kawasan Pantai Padang (Taplau) terus dipacu oleh otoritas parlemen daerah. Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Iqra Chissa Putra, secara tegas mendorong percepatan penyelesaian sengketa serta pembebasan lahan di sepanjang ruas Jalan Samudera hingga area di belakang Hotel Pangeran, Kota Padang.
Komitmen strategis tersebut disampaikan langsung oleh Iqra Chissa saat menggelar kunjungan kerja dan koordinasi intensif bersama jajaran pimpinan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, Kamis (9/7) lalu. Pertemuan ini difokuskan untuk mengurai rintangan teknis serta hambatan administrasi yuridis yang selama ini menyumbat proses pengadaan tanah di kawasan sabuk pantai tersebut.
Menurut Iqra, sinergitas dan komunikasi lintas sektoral menjadi kunci utama untuk membedah benang kusut di lapangan. Hal ini krusial agar cetak biru (blueprint) penataan kawasan wisata koridor pantai barat sekaligus penguatan infrastruktur ibu kota provinsi tidak mengalami penundaan yang berlarut-larut.
"Semangat kita sama, yaitu mempercantik dan memperindah Kota Padang. Itu tujuan utama yang ingin kita capai bersama. Koordinasi ini sangat krusial agar proyek penataan kota berjalan lancar," tegas Iqra Chissa secara lugas.
Bedah Formula Ganti Rugi Lahan Belakang Hotel Pangeran
Dalam pemaparannya, legislator Sumbar ini mengungkapkan ada dua titik krusial yang kini menjadi atensi penuh jajaran legislatif dan eksekutif, yakni koridor Jalan Samudera di ruas Hang Tuah serta bentangan lahan yang berada di belakang Hotel Pangeran.
Khusus untuk kawasan di belakang Hotel Pangeran, Iqra memaparkan adanya dokumen kajian akademis komprehensif terkait mekanisme konpensasi atau pergantian tanah yang wajib ditelaah ulang. Langkah kehati-hatian ini diambil agar seluruh keputusan eksekusi lahan di kemudian hari berjalan linear di atas rel ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus meminimalkan risiko gugatan hukum pidana maupun perdata.
"Kami meminta solusi dan langkah percepatan bersama. Untuk persoalan di belakang Hotel Pangeran, kami juga mendapat informasi adanya kajian akademis terkait pergantian tanah. Tentu kita ingin semua berjalan sesuai aturan yang berlaku," urainya.
Ruas Hang Tuah Mulai Temui Titik Terang
Berbeda dengan titik belakang Hotel Pangeran yang masih membutuhkan kajian mendalam, perkembangan progresif justru terpantau pada pembebasan lahan di ruas Hang Tuah. Otoritas terkait mengonfirmasi adanya sinyal positif dari masyarakat pemilik lahan pemilik hak atas tanah.
Guna menjaga ritme kerja agar tidak kehilangan momentum, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Pemerintah Kota Padang berencana membentuk tim akselerasi khusus dalam waktu dekat. Tim gabungan ini akan diisi oleh lintas instansi penegak regulasi agraria demi mengejar target pengerjaan fisik megaproyek penataan Taplau.
"Alhamdulillah untuk ruas Hang Tuah sudah mulai ada titik terang. Yang penting sekarang ada progres dan jangan sampai proses ini mandek. Dalam waktu dekat akan dibentuk tim percepatan dengan melibatkan pihak-pihak terkait," urai politisi muda tersebut.
Pihaknya optimistis, jika benteng persoalan pembebasan lahan ini dapat dituntaskan secara kilat, maka pengerjaan konstruksi serta pembangunan fisik secara masif dapat langsung dimulai pada tahun 2028 mendatang. DPRD Sumbar juga mengusulkan agar Dinas PUPR Provinsi Sumbar dan Pemko Padang segera duduk bersama dalam satu forum koordinasi terpadu untuk menyamakan persepsi. (mrh/gmn)
#Editor: RS Khadiva
0 comments:
Post a Comment