Nelayan Padang Pariaman Menjerit: Pasokan Pertalite Subsidi Sering Putus, Laut Ulakan Dikepung Pukat Harimau

✅Dilema Masyarakat Pesisir : Menghadapi Kelangkaan Bahan Bakar dan Pelanggaran Zona Tangkap Alat Jaring Milenium _

PDPARIAMAN, (GemaMedianet.com) | Kehidupan ekonomi ratusan nelayan tradisional di sepanjang garis pantai Kabupaten Padang Pariaman kian terjepit. Alih-alih meraup keuntungan melimpah di kaya komoditas maritim, masyarakat pesisir justru harus berhadapan dengan hantaman ganda: ketidakpastian pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta maraknya aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal yang merusak ekosistem perairan lokal.

Kondisi pelik ini dibenarkan oleh Plt. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Dedi Tama. Menurutnya, interupsi pasokan Pertalite bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi momok utama yang melumpuhkan produktivitas nelayan dari hari ke hari.

Padahal, mayoritas nelayan lokal yang mengoperasikan kapal payang sangat bergantung pada mesin tempel berdaya tinggi yang mengonsumsi Pertalite sebagai bahan bakar utama tunggal untuk melaut.

"Secara birokrasi administratif, pihak SPBU sebenarnya tidak mempersulit penyaluran asalkan nelayan mengantongi surat rekomendasi resmi. Nelayan dari wilayah Ulakan dan Sunua biasanya mengambil pasokan di SPBU Toboh, nelayan Ketaping di SPBU Bandara, sedangkan kelompok nelayan Gasan memperolehnya di SPBU Tiku. Namun, persoalan mendasar adalah stok Pertalite di lapangan sering kali kosong atau telat didistribusikan, sehingga nelayan kehilangan momentum emas waktu tangkap," ungkap Dedi Tama.

Di tengah keterbatasan operasional tersebut, Dedi menyebut pemerintah daerah tengah mengupayakan intervensi jangka panjang melalui rencana pembangunan dua titik program Kampung Nelayan yang dipusatkan di Nagari Mangguang dan Nagari Tiram, guna memperkuat ketahanan ekonomi pesisir.

Invasi Alat Tangkap Merusak di Zona Tradisional

Krisis nelayan Padang Pariaman kian diperparah oleh lemahnya pengawasan wilayah perairan. Ketua Kelompok Nelayan Semoga Jaya Ulakan, Safaruddin, membeberkan fakta lapangan mengenai masifnya armada penangkap ikan dari luar daerah yang diduga kuat menabrak regulasi zonasi secara terang-terangan.

Safaruddin mengungkapkan, perairan Ulakan saat ini kerap diinvasi oleh kapal-kapal dari Muara Anai yang disinyalir masih menggunakan alat tangkap terlarang sejenis pukat harimau (trawl). Aktivitas eksploitatif ini secara langsung menguras populasi ikan di dasar laut dan menghancurkan alat tangkap tradisional milik warga setempat.

Tidak berhenti di sana, wilayah tangkap Ulakan Tapakis juga dipusingkan oleh operasional jaring milenium milik nelayan asal Pasie Jambak, Kota Padang. Jaring berukuran raksasa tersebut sering kali hanyut terbawa arus hingga merusak wilayah perairan dangkal.

"Sesuai aturan baku hukum laut, jaring milenium seharusnya hanya boleh dipasang pada zona di atas dua mil laut dari bibir pantai. Namun realitasnya, mereka nekat membentang jaring hanya berjarak satu mil laut dari pantai, yang merupakan zona eksklusif nelayan tradisional. Akibatnya, wilayah tangkap kami menyusut tajam dan pendapatan harian anjlok drastis," keluh Safaruddin dengan nada getir.

Mewakili suara komunitas pesisir, Safaruddin mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat, Polairud, serta instansi pembina terkait untuk segera turun tangan melakukan patroli rutin. Nelayan menegaskan perlunya tindakan tegas berupa sanksi hukum bagi pengusaha kapal yang menggunakan alat tangkap tidak sesuai ketentuan demi menyelamatkan masa depan maritim Padang Pariaman. (rsk/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

Read More

Sambut Hari Bhayangkara Ke-80, Satreskrim Polres Pasaman Barat Sebar 500 Paket Sembako Melalui Lima Unit Kerja

SIMPANG4, (GemaMedianet.com) | Menjelang momentum sakral peringatan Hari Bhayangkara ke-80, jajaran Kepolisian Resor Pasaman Barat tidak hanya fokus pada aspek pemeliharaan keamanan, melainkan juga mengintensifkan gerakan filantropi struktural. Melalui kompartemen penegakan hukum, korps berbaju cokelat ini turun langsung ke kantong-kantong pemukiman marginal guna mengintervensi kesulitan ekonomi warga akibat tekanan daya beli dan dampak kebencanaan.

Read More

Ukir Sejarah Baru, Kapolda Sumbar Gatot Tri Suryanta Resmi Sandang Pangkat Jenderal Bintang Tiga

PADANG, (GemaMedianet.com) | Suasana penuh kebanggaan dan rasa syukur mendalam menyelimuti Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Barat pada penghujung Juni. Sebuah pencapaian karier yang monumental sekaligus menorehkan catatan emas dalam sejarah korps kepolisian di Ranah Minang resmi tercipta, seiring dengan melonjaknya posisi kepemimpinan tertinggi daerah ke strata perwira tinggi yang lebih prestisius.

Read More

Sentuhan Kemanusiaan di Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Pasaman Barat Serahkan Kunci Rumah Layak Huni untuk Nenek Kartini

SIMPANG4, (GemaMedianet.com) | Korps Bhayangkara di ujung utara Sumatera Barat terus membuktikan bahwa esensi dari perlindungan publik tidak hanya mewujud pada aspek penegakan hukum semata, melainkan juga pada kepekaan terhadap realitas sosial ekonomi warga miskin ekstrem. Memanfaatkan momentum pertambahan usia ke-80, institusi kepolisian mengonversi perayaan seremonial menjadi aksi konkret pengentasan hunian tidak layak di tingkat jorong.

Read More

Semarakkan Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Pasaman Barat Gelar Olahraga Bersama dan Banjir Doorprize

SIMPANG4, (GemaMedianet.com) | Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat mempertegas komitmennya dalam mewujudkan postur kepolisian yang humanis, dekat dengan rakyat, serta adaptif terhadap dinamika daerah. Momentum pertambahan usia korps baju cokelat tersebut dimanfaatkan untuk merekatkan tali silaturahmi sekaligus mengonsolidasikan kekuatan lintas sektoral demi menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Read More

Gerbong Mutasi Polda Sumbar Bergerak: Irwasda dan Dirpamobvit Berganti, 8 Kapolres Resmi Dirotasi

PADANG, (GemaMedianet.com) | Gerbong penyegaran organisasi berskala besar di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali merombak tata kelola kepemimpinan di Ranah Minang. Tidak hanya menggeser posisi pimpinan teritorial tingkat kabupaten/kota, Surat Telegram Kapolri terbaru ini juga merombak jajaran Pejabat Utama (PJU) tingkat Inspektorat hingga Direktorat di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat.

Read More

Sabu Rumahan Diproduksi di Kaki Bukit Ngalau Indarung, Tim Gabungan BNN RI Gulung Jaringan SES

✅Manfaatkan Lokasi Terpencil untuk Lab Rakitan, Pasokan Bahan Kimia Dipesan Secara Daring _

PADANG, (GemaMedianet.com) | Kota Padang yang selama ini cenderung menjadi daerah perlintasan dan pasar peredaran gelap narkotika, kini dikejutkan oleh realitas baru yang sangat mencemaskan. Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai berhasil membongkar jaringan produksi narkotika jenis sabu skala rumahan (clandestine laboratory) yang beroperasi secara rahasia di wilayah pelosok perkotaan.

Operasi senyap berskala nasional itu dieksekusi di kawasan perbukitan, tepatnya di kaki Bukit Ngalau, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Selasa (23/6/2026) lalu. 

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang aktor utama berinisial SES yang bertindak sebagai perakit sekaligus produser barang haram tersebut.

Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol. Dr. Aswin Sipayung, S.I.K., M.H., mengungkapkan bahwa tersangka SES sengaja menghindari gudang atau kawasan industri besar. Ia secara taktis memilih rumah di lokasi terpencil di kaki bukit demi menyamarkan aktivitas produksinya dan mengelabui radar pengawasan aparat penegak hukum.

"Pelaku sangat teliti menyembunyikan jejak. Bahan kimia, prekursor (zat pemula), hingga peralatan laboratorium dipesan secara daring (online) sepotong demi sepotong, lalu dirakit secara mandiri di lokasi yang sulit terjangkau oleh interaksi masyarakat umum," ujar Irjen Aswin Sipayung dalam keterangan resminya.

Sita Prekursor Berbahaya dan Alat Lab Modifikasi

Dari hasil penggeledahan di pondok laboratorium buatan SES, tim gabungan mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu siap edar, serta rupa-rupa cairan kimia berbahaya penunjang produksi seperti Toluene, Asam Sulfat, Metanol, dan Iodine.

Petugas juga menyita puluhan alat laboratorium rakitan hasil modifikasi tersangka, mulai dari kompor listrik, modifikasi kondensor (alat pengembun), hingga peralatan tabung kimia lainnya. Pengungkapan laboratorium tersembunyi ini merupakan buah dari penyelidikan intensif tim gabungan selama satu bulan terakhir, yang mengandalkan analisis data transaksi bahan kimia dan pemantauan pergerakan lapangan.

"Saat ini tersangka SES langsung dijerat pasal berlapis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, dengan ancaman hukuman pidana maksimal hingga 15 tahun penjara," tegas Irjen Aswin.

Merespons fenomena bergesernya laboratorium narkoba ke area pelosok, Direktur Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN, Brigjen Pol. Adri Irniadi, S.H., S.I.K., M.H., mengimbau warga Kota Padang untuk meningkatkan daya tangkal lingkungan. Warga diminta melapor jika menemui aktivitas janggal, seperti pengiriman paket bahan kimia tidak wajar di lingkungan perbukitan. (prl/sac/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

Read More

Pulihkan Lahan Bekas Galian C, Polres Pasaman Barat Hijaukan Aliran Sungai Batang Toman

Dukung Program Presiden Prabowo Subianto: Targetkan 1.000 Pohon, Gandeng Dinas Kehutanan dan Masyarakat _

SIMPANG4, (GemaMedianet.com) | Sinergitas aparatur kepolisian bersama masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengantisipasi ancaman bencana ekologis di Ranah Minang terus diintensifkan. Menyadari besarnya risiko kerusakan lingkungan akibat eksploitasi material bumi, Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat mengambil langkah progresif dengan melakukan reklamasi hijau di kawasan perifer sungai.

Aksi nyata tersebut diwujudkan melalui aksi penanaman rupa-rupa jenis pohon produktif di sepanjang aliran sungai Batang Toman, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Rabu (24/6/2026) kemarin. 

Kawasan ini sengaja diprioritaskan, karena merupakan zona kritis pasca-aktivitas tambang galian C (pengambilan pasir dan sirtu) oleh masyarakat.

Gerakan Penghijauan Sejuk Asri ini diawali dengan prosesi zoom meeting komando bersama Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, yang memimpin gerakan serupa langsung dari Kota Sawahlunto dengan mengusung tema besar “Hijaukan Sumbar Kembali”.

Kapolda Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan, gerakan penghijauan massal ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kepolisian dalam mendukung program pelestarian lingkungan hidup yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

"Tugas institusi kepolisian hari ini tidak lagi terbatas pada aspek penegakan hukum konvensional (law enforcement) semata. Polri dituntut untuk mempererat tali silaturahmi dan kedekatan emosional bersama warga, salah satunya melalui kolaborasi aktif menjaga dan merawat daya dukung lingkungan agar tetap lestari," ujar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dalam arahannya.

Sentuhan Pohon Produktif dan Target Sempadan Sungai

Sementara itu, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., melalui Kabag Ops Kompol Fahrel Haris, memaparkan bahwa menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, jajaran Polres Pasaman Barat telah berhasil menanam sedikitnya 1.000 pohon secara bertahap sejak Januari 2026.

Sebelum menyasar aliran sungai Batang Toman, operasi hijau ini telah mengeksekusi kawasan pinggir Pantai Sasak di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, daerah rawan bencana di Kecamatan Talamau, serta Kecamatan Luhak Nan Duo.

"Untuk pengadaan bibit, kita bekerja sama secara taktis dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Jenis vegetasi yang dipilih sengaja dikombinasikan antara pohon penghijauan penahan erosi dan pohon buah-buahan ekonomis produktif, seperti durian, alpukat, lengkeng, petai, hingga jengkol," urai Kompol Fahrel Haris.

Langkah reklamasi vegetasi ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi hidrologis sungai sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga lokal saat masa panen tiba. (hrp/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

Read More

Lembah Anai Lumpuh Total, Jalur Utama Padang–Bukittinggi Ditutup Akibat Longsor Susulan

Material Tebing Terus Berjatuhan, Ditlantas Polda Sumbar Alihkan Kendaraan ke Jalur Alternatif _

TANAHDATAR, (GemaMedianet.com) | Urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi kembali mengalami lumpuh total. Akses utama yang membelah kawasan cagar alam Lembah Anai terpaksa ditutup rapat bagi seluruh jenis kendaraan akibat bencana tanah longsor hebat yang terjadi pada Rabu (24/6/2026) siang lalu.

Gumpalan material berupa tanah liat, bebatuan gunung, hingga lumpur pekat runtuh dari lereng bukit dan langsung menimbun seluruh badan jalan nasional tersebut. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Padang menuju Bukittinggi maupun sebaliknya tersumbat total demi menghindari risiko fatal yang dapat mengancam keselamatan para pengguna jalan.

Berdasarkan pantauan intensif di lapangan, longsor terjadi pada siang hari di tengah kondisi cuaca ekstrem. Hingga sore hari sekitar pukul 13.43 WIB, pergerakan material dari atas lereng tebing dilaporkan masih terus berjatuhan secara sporadis ke ruas jalan, sehingga kondisi di lokasi dinilai belum stabil dan sangat berbahaya untuk dilalui.

Merespons situasi darurat tersebut, personel kepolisian bersama instansi teknis terkait langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan lokalisir area. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Siddiq, mengonfirmasi bahwa penutupan jalur diberlakukan secara total tanpa pengecualian.

"Untuk sementara waktu, akses dari kedua arah kami tutup total demi keselamatan masyarakat. Material longsor di atas tebing Lembah Anai masih terus bergerak turun, sehingga sangat berisiko tinggi menghantam kendaraan yang memaksakan diri melintas," tegas Kombes Pol. Reza Chairul.

Alat Berat Dikerahkan, Pengendara Diminta Putar Haluan

Hingga berita ini diturunkan, upaya pembersihan belum dapat dieksekusi secara optimal oleh tim gabungan. Hal ini disebabkan oleh kondisi geologis tebing yang masih sangat labil. Sembari menunggu kedatangan armada alat berat (excavator dan loader) ke titik sumbatan, petugas di lapangan fokus melakukan pemantauan visual serta menghalau pengendara yang mencoba mendekati zona bahaya.

Guna mencegah terjadinya penumpukan dan kemacetan parah di pintu masuk Lembah Anai, Ditlantas Polda Sumbar telah menyiagakan personel di sejumlah titik penyekatan untuk mengarahkan arus kendaraan dialihkan menuju jalur alternatif, seperti rute Malalak maupun jalur Sitinjau Lauik–Solok.

"Kami mengimbau keras kepada masyarakat yang berencana melakukan perjalanan Padang–Bukittinggi untuk menunda keberangkatan atau memilih rute rujukan lain. Patuhi petunjuk petugas di lapangan, dan jangan mencoba menerobos area terdampak," tambah Dirlantas Polda Sumbar. (prl/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

Read More

Korupsi Dua Proyek Infrastruktur Rp24,5 Miliar, Kejati Sumbar Tahan Empat Tersangka

✅Kasus Jembatan Sikabu Padangpariaman dan Pelabuhan Labuhan Bajau Mentawai, Tersangka Dijebloskan ke Rutan Anak Air _

PADANG, (GemaMedianet.com) | Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) membuktikan komitmen tanpa kompromi dalam mengusut tuntas praktik lancung yang menggerogoti anggaran pembangunan publik. Melalui operasi penegakan hukum yang terukur, korps adhyaksa resmi menjebloskan empat orang tersangka dari dua klaster perkara dugaan tindak pidana korupsi kakap dengan akumulasi kerugian negara fantastis mencapai Rp24,5 miliar.

Eksekusi penahanan tersebut diumumkan secara resmi dalam konferensi pers di Kantor Kejati Sumbar, Selasa (23/6/2026) sore. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Arjuna, didampingi Asintel Agustinus Hanung Widyatmaka dan Plh Kasi Penkum Budi Sastera, menegaskan bahwa tindakan paksa penahanan diambil setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah serta guna mempercepat proses penuntutan di pengadilan.

Dua proyek infrastruktur yang menjadi ladang rasuah tersebut adalah proyek pembangunan Jembatan Sikabu/Kayu Gadang di Kabupaten Padangpariaman, serta proyek pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Keempat tersangka kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Anak Air Padang, terhitung sejak 23 Juni hingga 12 Juli 2026," tegas Aspidsus Arjuna di hadapan awak media.

Abaikan Kajian Teknis, Jembatan Rp25,4 Miliar Roboh

Dalam perkara rekonstruksi Jembatan Sikabu/Kayu Gadang yang menggunakan anggaran BPBD Kabupaten Padangpariaman senilai Rp25,42 miliar, penyidik menahan tiga aktor utama. Mereka adalah BB (Direktur PT Maidah Rekajaya selaku penyedia draf pekerjaan), A (Kuasa Direksi), dan Y (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK pada BPBD Padangpariaman).

Arjuna membeberkan, modus operandi para tersangka adalah dengan sengaja mengabaikan aspek kajian teknis mendasar dalam pembangunan draf konstruksi. Akibat manipulasi spesifikasi tersebut, jembatan yang baru rampung segmen tiganya itu langsung roboh diterjang banjir besar pada 7 Mei 2023, atau hanya bertahan 1,5 tahun setelah selesai dibangun.

"Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar, kerugian keuangan negara dalam proyek jembatan ini mencapai Rp7,5 miliar. Selain menahan tersangka, kami juga menyita uang pengembalian senilai Rp96,5 juta. Tindakan mereka tidak hanya merugikan negara, tapi memutus urat nadi transportasi masyarakat dalam jangka panjang," sesal Arjuna.

Geser Lokasi Pelabuhan Mentawai, Negara Tekor Rp17 Miliar

Sementara itu, untuk klaster korupsi di bumi Sikerei, penyidik Kejati Sumbar menahan AZ selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Labuhan Bajau, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019-2020.

Modus yang dipasang oleh tersangka AZ tergolong berani, yakni melakukan pergeseran titik koordinat lokasi pembangunan pelabuhan tanpa adanya studi kelayakan (feasibility study) serta kajian teknis baku. Celakanya, pemindahan lokasi fisik tersebut sengaja tidak dituangkan ke dalam addendum perubahan kontrak resmi.

Tak hanya itu, AZ disinyalir memberikan persetujuan sepihak terhadap rekapitulasi data pemancangan fiktif yang tidak sinkron dengan dokumen perencanaan hulu. Imbas dari penyimpangan terstruktur ini, audit BPKP Sumbar mencatat kerugian negara membengkak hingga Rp17 miliar. Dalam kasus ini, Kejati turut mengamankan uang sitaan senilai Rp40 juta.

Guna memberikan efek jera (deterrent effect), Kejati Sumbar menjerat para tersangka dengan pasal berlapis dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001, serta diselaraskan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup. (rsk/gmn)

#Editor : Marzuki RH 

Read More

HUT Ke-80 Bhayangkara, Ditlantas Polda Sumbar Salurkan Paket Sembako dan Perlengkapan Sekolah

PADANG, (GemaMedianet.com) | Menjelang perayaan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat mempertegas komitmen pengabdiannya tidak sekadar pada aspek kelancaran arus jalan raya. Lewat aksi filantropi bergerak, korps sabuk putih ini turun langsung membelah konsentrasi pemukiman warga guna mendistribusikan bantalan sosial bagi keluarga prasejahtera di berbagai wilayah hukum Ranah Minang.

Read More

Persempit Kesenjangan Medis, Dinkes Sumbar dan Mentawai Gelar Layanan Spesialis di Siberut

SIPORA, (GemaMedianet.com) | Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam meruntuhkan dinding pembatas aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus diwujudkan melalui aksi nyata. Menyadari besarnya tantangan geografis yang dihadapi warga kepulauan, intervensi medis tingkat lanjut kini diboyong langsung mendekati pemukiman akar rumput.

Read More

Gelar Turnamen Legends Cup 2026, Kapolres Pasaman Barat Terapkan Pendekatan Culture Policing

✅ Wadah Prestasi Generasi Muda Menuju Road to Kapolri Cup : Pendaftaran Gratis, Total Hadiah Jutaan Rupiah _

SIMPANG4, (GemaMedianet.com) | Strategi pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang humanis terus bertransformasi mengikuti draf perkembangan zaman dan tren generasi muda. Menolak cara-cara konvensional yang kaku, Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat di bawah komando Kapolres AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., menembus sekat sosial gen-Z dan milenial melalui subkultur digital komunitatif, yakni industri olahraga elektronik (esports).

Langkah inovatif tersebut diwujudkan lewat gelaran akbar Turnamen Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) Kapolres Pasaman Barat Cup 2026. Mengusung tema besar “Culture Policing”, kompetisi strategis ini drafnya dirancang sebagai bagian dari rangkaian menuju perhelatan nasional Road to Kapolri Cup 2026.

Turnamen bergengsi ini menawarkan total draf hadiah uang tunai sebesar Rp3.500.000 plus e-sertifikat resmi bagi tim yang berhasil menembus babak krusial. Proses pendaftaran sendiri dibuka sangat singkat, mulai 20 hingga 23 Juni 2026 tanpa dipungut biaya sepeser pun (free register). Sementara itu, genderang perang di arena Land of Dawn akan resmi ditabuh pada 25 Juni 2026 bertempat langsung di Markas Polres Pasaman Barat.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menegaskan bahwa turnamen ini bukan sekadar ajang adu mekanik game semata. Ini merupakan jembatan kultural institusi Polri untuk hadir di ruang santai anak muda.

"Turnamen ini adalah manifestasi dari program Culture Policing. Kita ingin mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat, khususnya generasi muda di Pasaman Barat, melalui wadah yang positif, kompetitif, dan menyenangkan, sekaligus menyaring bibit unggul untuk mengukir prestasi," ujar AKBP Agung Tribawanto.

Filterisasi Ketat Standar Nasional

Guna menjamin draf keadilan (fair play) dan kualitas kompetisi, panitia menerapkan draf regulasi ketat berbasis standar nasional. Persyaratan utama mewajibkan peserta berdomisili di wilayah hukum Polres Pasaman Barat (dibuktikan dengan KTP/KK/Kartu Pelajar), dengan komposisi minimal 3 pemain lokal Pasaman Barat dan seluruh anggota tim wajib ber-KTP Sumatera Barat.

Panitia juga memberlakukan batasan usia produktif 16 hingga 22 tahun, di mana peserta di bawah 17 tahun wajib melampirkan surat izin tertulis dari orang tua. Guna menjaga draf kompetisi tetap berimbang bagi kelas amatir, draf aturan mengunci mati keikutsertaan eks pemain profesional dari liga utama seperti MDL dan MPL.

Sistem turnamen akan mengadopsi format gugur tunggal (Single Elimination) menggunakan Custom Lobby Draft Pick Mode. Pada babak penyisihan hingga semifinal, laga draf menggunakan sistem Best of 3 (BO3), sedangkan partai draf puncak perebutan mahkota juara akan menggunakan draf Best of 5 (BO5). Seluruh aturan draf teknis yang lebih rigid telah dituangkan di dalam Technical Handbook (THB) yang dibagikan kepada kapten tim. (hpb/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

Read More

Sambut HUT Ke-80 Bhayangkara, Ditreskrimsus Polda Sumbar Salurkan Sembako hingga Sumur Bor

PADANG, (GemaMedianet.com) | Menjelang momentum sakral peringatan hari lahir Korps Bhayangkara yang ke-80, jajaran kepolisian di Sumatera Barat tidak sekadar berfokus pada penguatan aspek penegakan hukum formal. Melalui pendekatan humanis berbasis kepedulian sosial, korps baju cokelat bergerak aktif turun ke tengah masyarakat urban guna merajut kembali tali silaturahmi, sekaligus meringankan beban pemenuhan kebutuhan dasar warga di kawasan akar rumput.

Read More

Perkuat Ketahanan Keluarga, Sekda Arry Yuswandi Tegaskan Sikap Antisipatif Terhadap Penyakit Masyarakat

✅ Minta Seluruh Elemen Sinergis Bentengi Generasi Muda dari Ancaman Narkoba dan Penyimpangan Sosial _

PADANG, (GemaMedianet.com) | Upaya proteksi terhadap tatanan sosial dan masa depan generasi muda di Sumatera Barat dari ancaman destruktif penyakit masyarakat (Pekat) terus diperketat. Mengingat kompleksitas tantangan zaman yang kian dinamis, pemerintah daerah mengambil posisi tegas dalam mengonsolidasikan seluruh instrumen regulasi dan modal sosial guna menutup ruang bagi segala bentuk perilaku yang berpotensi merusak nilai-nilai luhur di Ranah Minang.

Komitmen kolektif tersebut ditegaskan secara gamblang oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi. Dalam keterangan resminya di Padang, ia menggarisbawahi bahwa penanganan persoalan krusial seperti penyalahgunaan narkoba serta fenomena penyimpangan sosial, termasuk gerakan LGBT, membutuhkan langkah penindakan yang konsisten tanpa adanya ruang toleransi.

Menurut Arry, dampak dari kedua persoalan tersebut tidak hanya merusak fisik dan mental individu yang terpapar, melainkan juga berpotensi menciptakan disorganisasi sosial yang masif jika tidak diantisipasi sejak dini secara kolektif oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Tidak ada kata toleransi untuk dua penyakit masyarakat ini di Sumatera Barat. Kita harus mitigasi secara tuntas dan sikat habis peredaran narkoba serta perilaku LGBT yang mengancam generasi penerus kita," ujar Arry Yuswandi dengan nada lugas.

Sebagai langkah konkret, Sekda menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)—mulai dari aparat penegak hukum, tokoh adat (Tungku Tigo Sajarangan), alim ulama, hingga organisasi kemasyarakatan—yang selama ini konsisten berdiri di barisan depan dalam menjaga lingkungan dari infiltrasi dampak negatif tersebut.

Menjadikan Rumah Sebagai Benteng Utama

Kendati operasi penegakan hukum dan pengawasan eksternal terus digencarkan oleh pemerintah, Arry mengingatkan bahwa instrumen pencegahan yang paling sahih dan berbiaya murah sejatinya berada di unit terkecil masyarakat, yakni institusi keluarga.

"Akar dari pencegahan ini harus kita mulai dari rumah kita masing-masing. Pastikan pengawasan melekat dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak dan orang terdekat. Jangan sampai kelengahan kita di dalam rumah membuat anggota keluarga terindikasi masuk ke dalam pusaran narkoba maupun penyimpangan sosial lainnya," imbau Sekda.

Ia menambahkan, apabila pilar ketahanan keluarga di seluruh nagari dan kelurahan berjalan optimal, maka beban kerja aparat penegak hukum dan pemerintah dalam aspek rehabilitasi maupun penindakan akan jauh berkurang. 

Sebaliknya, sikap apatis lingkungan hanya akan menyuburkan potensi ancaman yang lambat laun meruntuhkan bonus demografi Sumbar. (mrh/gmn)

#EdiRS Khadiva 

Read More

Sambut Pelantikan Agustus, Pengurus JMSI Sumbar Perkuat Kemitraan Taktis dengan Komisi 1 DPRD

✅ Sawal Datuak Putiah Siap Sinkronkan Program Kerja Perusahaan Pers Siber dengan Dinas Kominfo _

PADANG, (GemaMedianet.com) | Akselerasi pembenahan internal dan pemantapan posisi tawar organisasi perusahaan pers siber di Sumatera Barat terus dipacu. Usai merampungkan agenda suksesi kepemimpinan tertinggi, jajaran nakhoda baru lokomotif media digital ini langsung bergerak taktis membangun jembatan komunikasi politik dan kemitraan strategis dengan institusi legislatif demi mengawal demokratisasi informasi di daerah.

Langkah konsolidasi eksternal tersebut diwujudkan oleh jajaran pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat. Menjelang prosesi pelantikan resmi yang dijadwalkan pada Agustus mendatang, JMSI Sumbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) internal sekaligus silaturahmi formal bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat di Ruang Rapat Khusus 1, Gedung Parlemen Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Senin (22/6/2026) siang.

Pertemuan strategis yang dimulai tepat pukul 14.00 WIB tersebut berlangsung dinamis, khidmat, namun penuh kehangatan. Kehadiran rombongan JMSI disambut langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar, Sawal, SH, Datuak Putiah, didampingi dewan pakar, penasihat, serta seluruh elemen fungsionaris komisi yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan informasi publik tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sawal membuka secara resmi forum silaturahmi yang kemudian dilanjutkan dengan agenda rapat pleno internal pengurus JMSI Sumbar. Politisi senior ini dengan tegas menyatakan komitmen penuh parlemen untuk mendukung eksistensi profesionalisme wartawan dan penguatan iklim bisnis perusahaan media, khususnya yang bernaung di bawah panji JMSI Sumbar.

"Kami di DPRD Sumbar mendukung sepenuhnya seluruh aktivitas positif yang digerakkan oleh perusahaan pers dan rekan-rekan wartawan. Peran media siber sangat vital bagi akselerasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, kita akan dorong agar program-program kerja JMSI Sumatera Barat dapat disinkronkan secara organik dengan program kerja Dinas Kominfo Sumbar," tegas Sawal di hadapan peserta rapat.

Apresiasi JMSI : Energi Baru Menuju Pelantikan dan Kerja Rutin

Mendapat sokongan penuh dari pimpinan komisi hukum dan pemerintahan parlemen, Ketua JMSI Sumatera Barat terpilih, Aguswanto, SP, MP, didampingi Sekretaris Almudazir, SS, WU, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas keterbukaan korps legislatif dalam menerima aspirasi pengusaha media digital.

"Dukungan moril dan institusional dari Komisi 1 DPRD Sumbar, terutama dari Pak Sawal langsung, menjadi suntikan energi yang luar biasa bagi kami. Kemitraan ini menjadi modal utama bagi JMSI untuk memastikan seluruh rangkaian persiapan menuju pelantikan Agustus nanti, hingga program kerja rutin organisasi ke depan, dapat berjalan lancar demi kemajuan masyarakat Sumatera Barat," tutur Aguswanto optimis.

Forum koordinasi lintas sektoral ini ditutup dengan kesepakatan bersama untuk melahirkan komitmen tertulis dan aksi nyata dalam mengawal penyebaran informasi pembangunan yang sehat, edukatif, dan bebas dari hoaks di ruang digital Ranah Minang. (mrh/gmn)

#Editor : RS Khadiva 

Read More