✅Tingkatkan Kualitas Statistik Sektoral : Putus Pola Manual demi Wujudkan Satu Data Indonesia _
PASAMAN, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Kabupaten Pasaman bergerak taktis dalam mematangkan kesiapan menghadapi agenda nasional Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026. Melalui kepanjangan tangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, langkah pembenahan sistem pengelolaan data kini mulai dipacu secara masif.
Salah satu terobosan digital yang menjadi tulang punggung dalam strategi pembenahan ini adalah penguatan integrasi data antarperangkat daerah.
Otoritas terkait memanfaatkan teknologi Application Programming Interface (API) sebagai jembatan penghubung sistem informasi. Langkah maju ini diproyeksikan mampu menghadirkan pola pertukaran data yang jauh lebih cepat, presisi, dan terpadu demi menyokong ekosistem data yang bermutu tinggi.
Sebagai instrumen pengukuran resmi berskala nasional, EPSS memegang peranan krusial untuk menakar damba tingkat kematangan serta keandalan instansi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan statistik sektoral secara mandiri.
Modernisasi Sistem Pengelolaan: Reduksi Risiko Duplikasi
Implementasi teknologi berbasis API ini membawa perubahan mendasar dalam kultur kerja birokrasi lokal. Dengan interkoneksi antar-aplikasi, proses pemindahan dan pembaruan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) kini berjalan secara otomatis tanpa lagi mengandalkan dapa penanganan manual yang memakan waktu.
Sistem yang terintegrasi ini menjamin pasokan data ditiap instansi diperbarui secara aktual. Manfaat lainnya adalah mampu memotong mata rantai duplikasi data yang kerap memicu kebingungan damba administratif, sekaligus dilaikkan ditiap menjaga konsistensi informasi tunggal yang menjadi basis utama draf perencanaan program pembangunan daerah.
Langkah digitalisasi ini menjadi dukuangan riil terhadap implementasi damba kebijakan nasional Satu Data Indonesia. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap draf pasokan data pemerintahan wajib memenuhi unsur keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, serta memiliki dapa sifat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dongkrak Nilai Indeks Pembangunan Statistik Daerah
Dalam proses penilaian EPSS mendatang, mutu tata kelola data menempati porsi evaluasi yang sangat dominan. Kondisi ini menuntut elemen birokrasi untuk melepaskan ego sektoral dalam penyimpanan informasi draf kedinasan.
Diskominfo Pasaman yang mengemban peran sebagai wali data, bersama BPS selaku lembaga pembina statistik sektoral, terus mengencangkan ritme koordinasi di lapangan. Pengawasan melekat agar produk data yang diproduksi oleh OPD telah selaras dengan standardisasi yang digariskan oleh pusat.
Melalui kemitraan yang solid ini, Pemkab Pasaman menargetkan ñkenaikan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) daerah secara signifikan. Output konkretnya adalah tersedianya basis argumen data yang kokoh sebagai kompas penentu arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat luas. (pkg/gmn)
#Editor: Marzuki RH
