PADANG, (GemaMedianet.com) | Menghadapi tingginya intensitas hujan yang kerap memicu banjir genangan (mangkis) di sejumlah ruas jalan utama, Pemerintah Kota Padang langsung mengambil langkah cepat.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, memimpin rapat koordinasi darurat penanganan infrastruktur drainase yang dipusatkan di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jln. A. Yani, Jumat (22/5/2026).
Rapat evaluasi berskala besar ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Raju Minropa, para asisten, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, serta seluruh camat se-Kota Padang. Agenda ini difokuskan untuk membedah potret makro sumbatan aliran air berdasarkan basis data tata ruang terbaru.
Berdasarkan dokumen resmi Master Plan Drainase Tahun 2025, wilayah administrasi Kota Padang sebenarnya memiliki 50 zona drainase yang memayungi sedikitnya 224 saluran pembuangan utama. Namun, dari pemetaan berkala tersebut, Pemko Padang mengonfirmasi fakta krusial: sebanyak 39 zona di antaranya saat ini berstatus merah alias menjadi titik rawan genangan air setiap kali hujan lebat mengguyur.
"Kita tidak boleh lagi bekerja menggunakan metode pemadam kebakaran, baru bergerak saat air sudah menggenangi rumah warga. Melalui rapat evaluasi berbasis data Master Plan ini, saya instruksikan kepada Dinas PUPR, Dinas Perkim, hingga para camat untuk melakukan intervensi fisik secara terpadu pada 39 zona yang menjadi biang penyumbatan aspal kota," tegas Wawako Maigus Nasir di depan seluruh kepala wilayah.
Sinergi Lintas Sektoral dan Pembersihan Massal
Wawako menggarisbawahi bahwa penanganan 39 zona genangan ini tidak bisa diselesaikan sepihak oleh Dinas PUPR saja. Peran aktif Camat dan Lurah untuk menggerakkan kembali budaya gotong royong pembersihan parit sekunder di tingkat pemukiman dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan reduksi debit air.
Sementara itu, Sekda Kota Padang, Raju Minropa, menambahkan bahwa Pemko tengah merancang skema penganggaran taktis guna melakukan normalisasi, pengerukan sedimen lumpur, hingga pelebaran cross-drain (saluran silang) pada titik-titik penyempitan (bottleneck) sosiologis, terutama yang berdekatan dengan kawasan padat pemukiman dan pasar tradisional.
Pemko Padang berjanji akan mengawal ketat progres fisik di lapangan dan meminta laporan evaluasi mingguan dari para camat mengenai kondisi saluran di wilayah masing-masing, sebagai bentuk komitmen menghadirkan ruang kota yang aman, nyaman, dan tangguh bencana hidrometeorologi. (hkp/gmn)
#Editor : RS Khadiva
0 comments:
Post a Comment