PADANG, (GemaMedianet.com) | Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Pertanggungjawaban APBD Sumbar Tahun 2021, terpaksa diskor hingga Senin mendatang, (11/7/2022).
Alasan diskor karena tidak memenuhi kuorum, kalau dilanjutkan menjadi pelanggaran, maka sepakat untuk melakukan penundaan, sehingga tata-tertib terpenuhi, dan keputusan diambil tidak bermasalah dikemudian hari.
Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin langsung agenda rapat tersebut di rapat utama gedung DPRD setempat, Jumat (8/7).
Ketegasan dalam menerapkan aturan pelaksanaan tata tertib (tayub) dan peraturan perundang-undangan tersebut disampaikan dengan tegas oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi tiga orang wakil ketua dan dihadiri langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.
Rapat tersebut itu hanya berlangsung selama 20 menit, karena sudah dapat dipastikan kuorum tidak tercapai karena tidak hadirnya anggota DPRD lainnya. Diketahui anggota DPRD lainnya masih berada dinas luar dalam berbagai kegiatan.
“Paripurna tidak bisa kita lanjutkan karena tidak memenuhi quorum, karena secara fisik yang hadir hanya 34 hadir, dan 5 izin, maka tidak mencapai 2/3, sesuai ketentuan aturan berlaku,” jelas Supardi.
Pengambilan keputusan tersebut sangat penting, maka tidak bisa disamakan dengan paripurna istimewa, semua harus mengacu pada aturan baku, khususnya tata tertib.
“Kita patuh dan taat aturan, maka lebih baik menunda pengambilan keputusan, daripada memaksakan yang ujungnya melanggar aturan, karena keputusan merupakan sebuah produk tertinggi, untuk kebaikan masyarakat,” tambah Supardi.
Sebelum sidang paripurna, sebelumnya sudah dilakukan beberapa pembahasan antara OPD dan DPRD Sumbar, guna pendalaman materi.
Sidang paripurna yang berlangsung cepat ini, berjalan sukses dihadiri OPD, Orpol, Ormas serta Forkompinda Sumbar. (pr)
0 comments:
Posting Komentar