26 August 2026

Sabet Penghargaan di Rakernis Polda Sumbar, Satlantas Polres Solok Perkuat Kamseltibcarlantas



AROSUKA, (GemaMedianet.com) l Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Solok kembali menorehkan capaian berprestasi pada ajang Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Polda Sumatera Barat.

25 August 2026

Polres Pasaman Barat Ungkap Motif Kasus Penganiayaan Berat : Pelaku Terancam Hukuman Maksimal 20 Tahun Penjara



SIMPANG4, (GemaMedianet.com) l Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya dua wanita lansia di Jorong Sungai Tanang, Nagari Kasik Putih, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Polres Pasaman Barat Tetapkan AS Sebagai Tersangka KDRT : Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara



SIMPANG4, (GemaMedianet.com) l Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat menetapkan seorang pria berinisial AS (49) sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berat terhadap istrinya, Erlina.

Peringati Maulid Nabi 1448 H, Dirlantas Polda Sumbar Ajak Warga Membumikan Keteladanan Rasulullah

✅Kombes Pol Reza Chairul Akbar: Jadikan Akhlakul Karimah Fondasi Utama Pelayanan Publik yang Humanis


PADANG, (
GemaMedianet.com
) l Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang jatuh pada Selasa (25/8/2026), Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar, S.I.K., M.H., mewakili jajaran keluarga besar Ditlantas Polda Sumbar menyampaikan pesan spiritual kepada seluruh masyarakat Minangkabau.

Kombes Pol. Reza menegaskan bahwa momentum Maulid Nabi Muhammad SAW harus dimaknai lebih dari sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebagai titik balik penguatan mental spiritual.

Menurutnya, esensi utama peringatan ini adalah bagaimana umat Islam mampu membumikan sifat dan karakter mulia Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat.

“Wujud cinta kepada Rasulullah tidak cukup sebatas lisan. Rasa cinta tersebut harus terintegrasi dalam perilaku sehari-hari, baik dalam interaksi sosial maupun saat menjalankan amanah profesi,” ujar Kombes Pol. Reza Chairul Akbar, Selasa (25/8/2026).

Fondasi Moral Pelayanan Kamseltibcarlantas

Bagi jajaran kepolisian di lingkungan Ditlantas Polda Sumbar, nilai-nilai kenabian menjadi fondasi moral utama dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara.

Semangat kepemimpinan Rasulullah diterjemahkan melalui pendekatan pelayanan publik yang humanis, jujur, akuntabel, serta berorientasi pada keselamatan pengguna jalan raya.

Dirlantas Polda Sumbar berharap momentum bersejarah ini mampu meningkatkan keimanan warga sekaligus mendorong perbaikan kualitas diri secara berkelanjutan.

“Semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini memperkuat ikhtiar kita untuk terus meneladani akhlak mulia beliau, sehingga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia hingga akhirat kelak,” pungkasnya. (nnn/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

Gelar Pelantikan, Seminar Nasional, dan Anugerah 2026, JMSI Sumbar Dorong Ekosistem Media Siber Berintegritas

✅Angkat Eksistensi Hukum Pidana Adat: Muhidi, John Kennedy Aziz, dan Yoserwan Siap Bedah Kodifikasi Peradilan Nasional _



PADANG, (GemaMedianet.com) l Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersiap menggelar agenda akbar yang menggabungkan Pelantikan Kepengurusan, Seminar Nasional, serta Anugerah JMSI Sumbar 2026.

Perhelatan berskala regional tersebut dijadwalkan berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (29/8/2026) mendatang.

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi seremoni organisasi, melainkan ruang strategis yang mempertemukan insan pers, eksekutif, akademisi, legislator, hingga tokoh masyarakat guna mendiskusikan masa depan hukum serta transformasi media digital.

Seminar Nasional yang menjadi sorotan utama mengusung tema: “Pengakuan Eksistensi Hukum Pidana Adat dan Tantangan Kodifikasi serta Batasan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional.”

Topik ini dinilai sangat krusial bagi Sumatera Barat yang memiliki tatanan hukum adat dan nilai kearifan lokal yang hidup sejak berabad-abad silam.

Tiga Narasumber Lintas Sektor dan Penjaga Akal Sehat Publik

Seminar nasional tersebut menghadirkan tiga pakar lintas disiplin yang akan dipandu oleh Dr. Muhammad Taufik, M.Si.

Ketiga narasumber utama yakni:

Muhidi (Ketua DPRD Sumbar) – Mengulas perspektif legislatif dan kebijakan daerah.

Dr. H. John Kennedy Aziz, SH, MH (Bupati Padang Pariaman) – Membedah penerapan kearifan lokal di level pemerintahan daerah.

Dr. Yoserwan, SH, M.Hum, LLM (Akademisi Hukum UNAND) – Menganalisis eksistensi pidana adat dari sudut pandang akademis dan kodifikasi peradilan positif.

Ketua JMSI Sumbar, Aguswanto, menegaskan bahwa pers digital wajib menjadi benteng kebenaran di tengah maraknya arus disinformasi dan perburuan trafik semata.

“Pers harus menjadi penjaga akal sehat publik. Media siber tidak hanya dituntut cepat, tetapi wajib menyajikan berita yang benar, berimbang, beretika, serta bertanggung jawab. Kecepatan tanpa verifikasi melahirkan kekeliruan,” tegas Aguswanto, Selasa (25/8/2026).

Aguswanto juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, atas dukungan terhadap pengembangan JMSI. Namun, ia menekankan bahwa kemitraan dengan Pemprov tidak akan mengikis independensi serta fungsi kontrol kritis pers. (mon/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

24 August 2026

Dewan Pers Kaji Ulang Relevansi UU Pers di Tengah Ledakan Informasi



JAKARTA, (GemaMedianet.com) | Dewan Pers menyiapkan kajian untuk menilai kembali relevansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, media sosial, dan ledakan informasi. 

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengatakan perubahan ekosistem informasi dalam 27 tahun terakhir membuat kondisi pers saat ini berbeda jauh dengan situasi ketika UU Pers lahir pada awal era Reformasi. 

Menurut Komaruddin, masyarakat kini menghadapi arus informasi yang sangat besar serta kegaduhan di ruang publik, terutama akibat perkembangan media sosial. Kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai batas peran dan kewenangan Dewan Pers. 

"Dewan Pers dan sebagaimana pers itu kan sebetulnya ruang geraknya, kerjanya, prosedurnya, entitasnya itu kan diatur oleh undang-undang. Dan kami bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999," kata Komaruddin di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (19/8/2026). 

Komaruddin menjelaskan, UU Pers lahir dalam suasana Reformasi ketika kebebasan pers menjadi salah satu tuntutan utama. Namun, kondisi tersebut kini telah berubah seiring perkembangan industri media dan teknologi digital. "Sedangkan sekarang sudah berlangsung 27 tahun, sementara perusahaan pers yang dulu ikut melahirkan, mendorong lahirnya Undang Undang Pers itu sekarang suasananya berubah total," ujarnya. 

Ia menilai perkembangan media sosial menjadi salah satu perubahan besar dalam ekosistem informasi. Kehadiran teknologi digital membuat arus informasi semakin luas dan tidak seluruhnya berada dalam jangkauan regulasi pers. 

Menurutnya, terdapat sejumlah kemungkinan yang dapat dikaji. Salah satunya adalah memperkuat peran pers dalam menjaga kualitas dan nalar ruang publik di tengah dominasi media sosial. "Satu, itu diperkuat peran pers untuk menjaga nalar ruang publik ketika begitu dominan media sosial yang berada di luar jangkauan Dewan Pers sehingga perlu diperkuat," katanya. 

Kemungkinan lainnya adalah melakukan redefinisi mengenai bagaimana negara dan masyarakat menempatkan serta menyikapi ledakan informasi dan perkembangan media sosial.

Komaruddin mempertanyakan apakah UU Pers yang berlaku saat ini masih sepenuhnya relevan, membutuhkan penguatan, atau justru diperlukan mekanisme maupun lembaga baru untuk mengatur perkembangan media sosial. "Apakah undang-undang yang ada selama ini sudah mengalami obsolit, ketinggalan, atau masih tetap tapi perlu penguatan, atau mungkin ada lembaga baru, institusi baru yang akan mengatur media sosial," ujarnya. 

Untuk membahas persoalan tersebut, Dewan Pers telah menyiapkan forum kajian dan riset dengan melibatkan para ahli. Salah satu bentuknya melalui forum group discussion (FGD). 

Komaruddin mengatakan hasil kajian nantinya akan menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, untuk menentukan langkah yang diperlukan dalam menghadapi perubahan ekosistem informasi. 

"Kami sudah menyiapkan satu forum kajian, riset, salah satunya lewat FGD melibatkan para ahli dan itu nanti akan menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, baik itu pemerintah," katanya. 

Ia menegaskan, kajian tersebut diperlukan agar terdapat kejelasan mengenai kewenangan Dewan Pers sekaligus batas kerja lembaga tersebut dalam menghadapi dinamika informasi digital. 

"Pertanyaannya, apakah pedoman kerja yang menjadi rujukan Dewan Pers yaitu Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu masih relevan atau tidak. Itu akan kami lemparkan dan akan kami kaji ulang," ujar Komaruddin. 

Menurutnya, selama ini Dewan Pers kerap mendapat kritik dan harapan dari masyarakat terkait persoalan informasi dan media sosial. Namun, kewenangan Dewan Pers tetap terbatas pada mandat yang diberikan oleh UU Pers. 

"Dewan Pers dengan bekerja berdasarkan undang-undang itu memang jangkauannya terbatas," katanya. Komaruddin menegaskan, Dewan Pers akan terus mengikuti hasil kajian bersama untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menghadapi perkembangan teknologi, media sosial, dan ledakan informasi. (dpo)

#pressrealease 

Proyek Drainase Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam Dikeluhkan Warga, Tanpa Sosialisasi dan Minim Atribut K3

✅Sejumlah Pengendara Dikabarkan Jatuh Akibat Minimnya Tanda Peringatan, Plank Proyek Diduga Disembunyikan di Rumah RT _



PADANG, (GemaMedianet.com) | Pelaksanaan proyek pembangunan drainase di kawasan sekitar Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam menuai sorotan tajam serta keluhan dari para pedagang dan masyarakat sekitar, Senin (24/8/2026).

SOLOK SELATAN

PRAKIRAAN CUACA

eqmap

KHAZANAH

POLDA SUMBAR



Iklan

iklan

" />

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views

Iklan

Iklan

Terkini

Iklan

FACEBOOK - TWEETER

Iklan

BUMN

Iklan

REMAJA DAN PRESTASI

iklan


Blog Archive