✅Ketua Komisi II Khairuddin Simanjuntak dan Sekretaris Komisi V Mario Syah Johan Kawal Pengangkatan Guru SMA, SMK, dan SLB se-Sumbar _
PADANG, (GemaMedianet.com) | Kepastian status hukum kepegawaian serta peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik honorer yang telah mengabdi belasan tahun di sekolah menengah terus diperjuangkan secara intensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.
Komitmen pengawalan regulasi tersebut ditegaskan saat pengurus Forum Komunikasi Guru Honorer R4 dan R5 SMA/SMK/SLB Provinsi Sumatera Barat menggelar audiensi resmi bersama jajaran pimpinan komisi DPRD Sumbar.
Pertemuan jaring aspirasi tenaga tenaga pendidik tersebut berlangsung khidmat di Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat, Padang, Kamis (5/11/2026).
Aspirasi mendesak para guru honorer tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, bersama Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syah Johan.
Dalam pertemuan itu, perwakilan Forum Guru Honorer R4 dan R5 menyampaikan bahwa kejelasan status kepegawaian—baik melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun aparatur sipil daerah—bukan sekadar formalitas administrative, melainkan bentuk pengakuan atas pengabdian panjang di ruang-ruang kelas.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, menegaskan bahwa dewan menaruh perhatian penuh terhadap beban kerja dan pengorbanan para guru honorer di seluruh wilayah Sumatera Barat.
“Aspirasi para guru honorer Kategori R4 dan R5 ini menjadi prioritas perhatian kami. Persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan guru bukan hanya tanggung jawab administrasi, melainkan kewajiban moral daerah untuk memastikan kepastian masa depan para pendidik yang membina generasi muda kita,” ujar Khairuddin Simanjuntak.
DPRD Kawal Pemetaan Formasi Keanggotaan dan Anggaran Daerah
Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syah Johan, menjelaskan bahwa Komisi V yang membidangi sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan Sumbar serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Langkah koordinasi tersebut diorientasikan guna memetakan ketersediaan formasi pengangkatan serta memastikan pemenuhan hak alokasi gaji honorer sesuai standar penghidupan yang layak.
Menurutnya, kualitas mutu pendidikan di sekolah negeri tidak mungkin terwujud secara optimal jika para gurunya masih dibayangi ketidakpastian penghasilan dan kecemasan masa depan karier.
“Kualitas pendidikan Sumatera Barat tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fisik gedung atau kurikulum, melainkan oleh rasa aman dan kesejahteraan para pendidik. Kami di Komisi V bersama Komisi II komit mengawal aspirasi ini hingga lahir solusi konkret dari pemerintah pusat maupun daerah,” tegas Mario Syah Johan.
Harapan Penghargaan Jam Pengabdian
Para pengurus Forum Komunikasi Guru Honorer R4 dan R5 berharap agar proses seleksi dan pendataan formasi ASN/PPPK mendatang memberikan pembobotan afirmatif terhadap masa kerja guru yang telah bertugas di kawasan terpencil maupun sekolah inklusi (SLB).
DPRD Sumbar berjanji menghimpun seluruh data validasi guru honorer R4 dan R5 untuk dijadikan bahan perumusan kebijakan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (mzr/gmn)
#Editor : RS Khadiva
"
/>
0 comments:
Post a Comment