PAINAN, (GemaMedianet.com) | Upaya peningkatan mutu kualitas pendidikan menengah dan inklusif tidak sekadar diukur dari kuantitas sarana gedung maupun tingginya kelulusan siswa, melainkan harus ditopang oleh kesetaraan fasilitas, kompetensi tenaga pendidik, serta kurikulum yang adaptif.
Komitmen pengawasan dan penganggaran sektor pendidikan tersebut ditunjukkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., saat menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (4/11/2026).
Dalam agenda lapangan tersebut, Muhidi menggelar forum dialog dan temu ramah bersama puluhan kepala sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Kabupaten Pesisir Selatan.
Pertemuan tersebut dirancang sebagai ruang komunikasi langsung untuk menyerap aspirasi fundamental yang dihadapi satuan pendidikan, mulai dari pemenuhan sarana praktik laboratorium, kekurangan guru produktif, hingga tantangan peningkatan mutu pembelajaran di kawasan pesisir.
Muhidi memaparkan bahwa sinergi antara lembaga legislatif dan para pengelola sekolah sangat vital agar kebijakan penganggaran pendidikan pada APBD Pemprov Sumbar benar-benar menyasar kebutuhan riil di lapangan.
“Kemajuan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka kelulusan. Ketersediaan fasilitas yang memadai, kualitas tenaga pendidik, serta kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak merupakan pilar utama melahirkan generasi masa depan yang unggul,” ujar Muhidi, Rabu (4/11/2026).
Fokus Dukungan Vokasi SMK dan Fasilitas Ramah Inklusi SLB
Secara khusus, Ketua DPRD Sumbar menumpukan perhatian pada kesiapan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Pesisir Selatan agar mampu melahirkan lulusan yang terampil, bersertifikasi, dan siap terserap oleh dunia kerja maupun industri.
Guna mencapai target tersebut, peningkatan mutu fasilitas tempat praktik serta penyelarasan kurikulum kejuruan dengan industri pasar menjadi prioritas yang wajib dikawal oleh lembaga legislatif.
Di sisi lain, Muhidi menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak-hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui penguatan fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Pendidikan harus inklusif dan membuka ruang bagi semua anak tanpa terkecuali untuk tumbuh serta meraih masa depan. SLB memerlukan perhatian khusus dari segi sarana prasarana yang ramah disabilitas agar anak-anak kita memperoleh kesetaraan pelayanan,” tegasnya.
Pendidikan Sebagai Investasi Utama SDM Pessel
Muhidi menegaskan bahwa kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan pada masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh masifnya pembangunan fisik jalan dan jembatan, melainkan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditempa sejak jenjang sekolah.
Seluruh aspirasi dan pemetaan kebutuhan yang disampaikan para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB Pessel akan dihimpun menjadi bahan kajian resmi DPRD Sumbar dalam pembahasan anggaran dan regulasi pendidikan bersama Dinas Pendidikan Pemprov Sumbar. (mrh/gmn)
#Editor : Marzuki RH
"
/>
0 comments:
Post a Comment