✅Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan Gubernur Mahyeldi Tegaskan Komitmen Pengawasan APBD; Ketua KPK Setyo Budiyanto Ingatkan Integritas Pengadaan Barang dan Jasa _
PADANG, (GemaMedianet.com) | Komitmen besar untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel kembali ditegaskan secara masif di Ranah Minang. Seluruh jajaran pimpinan daerah se-Sumatera Barat berkumpul bersama dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar secara khidmat di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Langkah strategis ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama jajaran pemerintah kabupaten dan kota dalam membentengi tata pengelolaan anggaran daerah dari potensi praktik penyimpangan. Momentum krusial ini dihadiri langsung oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) guna memperkuat arah kebijakan penindakan dan pencegahan korupsi di tingkat lokal.
Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., bersama para Kepala Daerah se-Sumbar mempertegas soliditas antara fungsi pengawasan legislatif dan eksekutif. Sinergi ini ditujukan untuk memperketat tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjaga integritas para pejabat publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Perhelatan berskala regional ini turut dihadiri pejabat tinggi dari berbagai instansi lintas sektor, di antaranya Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, pejabat Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, serta Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar. Dari jajaran daerah, hadir secara lengkap para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, Ketua DPRD kabupaten/kota, hingga para Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II se-Sumatera Barat.
Instruksi Ketua KPK: Kepatuhan Anggaran dan Transparansi Mutasi Jabatan
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk senantiasa menjaga marwah tata kelola pemerintahan yang transparan. Menurutnya, pelayanan publik yang bersih, efektif, dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam menggerakkan pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Komjen Pol. (Purn) Dr. Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi ini merupakan bagian vital dari strategi pencegahan (prevention). Penguatan pemahaman regulasi diharapkan mampu membentengi para pejabat daerah dari ancaman pelanggaran hukum.
Ketua KPK secara tegas mengingatkan agar dokumen komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan daerah tidak hanya berhenti sebagai seremonial di atas kertas, melainkan wajib diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Dokumen komitmen bersama yang telah ditandatangani harus diimplementasikan secara riil. Fokus utamanya mencakup kepatuhan tata kelola anggaran, pengadaan barang dan jasa, transparansi mutasi dan rotasi jabatan, hingga kedisiplinan pelaporan LHKPN,” tegas Komjen Pol. (Purn) Setyo Budiyanto.
Melalui sinergi erat antara Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Pemprov Sumbar, KPK, Kemendagri, dan BPKP, rakor ini diharapkan mampu memantapkan sistem pemerintahan Sumatera Barat yang makin transparan, kondusif bagi investasi, serta memberikan jaminan pelayanan publik terbaik tanpa dibayang-bayangi praktik korupsi. (mrh/gmn)
#Editor: RS Khadiva
"
/>
0 comments:
Post a Comment