PADANG, (GemaMedianet.com) | Keberhasilan eksekusi program pembangunan di tataran perkotaan modern tidak lagi bertumpu pada perkiraan intuitif atau kebijakan pragmatis tanpa arah. Akurasi komparatif, validitas sektoral, dan ketajaman potret basis data makro merupakan pilar penentu utama agar kebijakan stimulus ekonomi dan intervensi sosial yang dirancang pemerintah daerah dapat menyasar target secara presisi, efektif, serta bebas dari inefisiensi anggaran.
Komitmen strategis terhadap pentingnya validasi data tersebut ditegaskan secara lugas oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat bertindak selaku Pembina Apel dalam agenda Apel Siaga Sensus Ekonomi (SE) 2026. Kegiatan berskala masif yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang ini diselenggarakan di Lapangan Apeksi Kompleks Perkantoran Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (17/6/2026) pagi.
Apel siaga ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BPS Kota Padang, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan petugas pencacah lapangan yang siap diterjunkan memetakan lanskap ekonomi ibu kota Provinsi Sumatera Barat.
"Kita harus menyatukan frekuensi berpikir bahwa data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif adalah pondasi paling utama dalam menyusun setiap kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan Kota Padang tidak hanya ditentukan oleh bagaimana program tersebut dilaksanakan di lapangan, melainkan sangat bergantung pada kualitas perencanaan awal yang ditopang oleh basis data yang valid, terpercaya, dan objektif," tegas Fadly Amran di hadapan ratusan peserta apel.
Navigasi Kebijakan Berbasis Data: Hindari Kelalaian Perencanaan
Lebih lanjut, Fadly Amran menguraikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar serentak di seluruh lini nasional ini memegang peranan krusial bagi masa depan iklim investasi dan pemberdayaan usaha mikro di Kota Padang. Melalui hasil pencacahan SE 2026, jajaran Pemko Padang akan mendapatkan potret utuh mengenai struktur ekonomi riil, pemetaan klaster pelaku usaha, hingga dinamika penyerapan tenaga kerja pasca-perubahan peta moneter global.
Mengingat kompleksnya tantangan perkotaan hari ini—mulai dari pengendalian laju inflasi daerah, penguatan daya beli masyarakat, hingga penataan sektor informal—Fadly mengimbau seluruh pelaku usaha dan warga Kota Padang untuk memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya kepada petugas sensus.
Wali Kota juga berpesan kepada seluruh petugas lapangan BPS agar bekerja dengan dedikasi tinggi, profesional, dan mematuhi metodologi standar baku yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kota Padang memberikan juklak pembinaan yang kuat kepada seluruh aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mengawal, memfasilitasi, dan menyosialisasikan gerakan SE 2026 ini agar tidak ada satu pun unit usaha warga yang terlewatkan (no-one left behind). Kualitas output dari Sensus Ekonomi ini diposisikan sebagai dokumen navigasi fundamental untuk melahirkan rancangan APBD Kota Padang yang berkeadilan dan pro-kesejahteraan rakyat banyak. (hkp/gmn)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment