PADANG, (GemaMedianet.com) | Implementasi kebijakan strategis nasional di tingkat daerah memerlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala agar tidak terjebak dalam jalur birokratisasi yang lamban. Intervensi pemenuhan gizi bagi generasi emas tidak boleh sekadar dipandang sebagai program bagi-bagi pangan gratis, melainkan harus diarsiteki sebagai instrumen ganda (dual-purpose instrument) yang mampu mengentaskan masalah kesehatan anak sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat kelas bawah secara simultan.
Prinsip tata kelola tersebut ditegaskan secara lugas oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin jalannya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang. Forum koordinasi tingkat tinggi yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) ini dipusatkan di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).
Rapat krusial ini dihadiri oleh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, camat, lurah, serta perwakilan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Padang. Forum ini difungsikan sebagai wadah konsolidasi taktis untuk memetakan capaian, membedah kendala operasional di lapangan, serta memastikan keberlanjutan program prioritas nasional tersebut berjalan tanpa sumbatan di ibu kota Provinsi Sumatera Barat.
"Rapat evaluasi ini kita gelar untuk memperkuat kualitas layanan dan standardisasi operasional di setiap SPPG yang ada di Kota Padang. Kita harus memastikan bahwa standar gizi, higienitas, dan ketepatan waktu distribusi makanan sampai ke tangan anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya benar-benar terjaga sesuai regulasi nasional," ujar Fadly Amran di hadapan peserta rapat.
Ekonomi Sirkular: Wajibkan Serap Produk Petani dan Peternak Padang
Lebih jauh, Fadly Amran menekankan aspek sosiologi-ekonomi yang harus melekat dalam pelaksanaan Program MBG di Kota Padang. Ia menginstruksikan dengan tegas agar seluruh rantai pasok bahan pangan yang dikelola oleh SPPG—mulai dari beras, sayur-mayur, lauk-pauk, hingga buah-buahan—wajib bersumber dan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta produsen lokal setempat.
Wali Kota menolak keras jika bahan baku program MBG ini justru dipasok oleh distributor besar dari luar daerah, sementara potensi agraris dan perdagangan warga Padang dikesampingkan.
"Program Makan Bergizi Gratis ini memiliki dampak turunan yang sangat dahsyat bagi ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, rantai pasok pangannya harus menggerakkan ekonomi rakyat di tingkat lokal. Maksimalkan keterlibatan petani kita di Kuranji atau Bungus, peternak telur lokal, dan pedagang pasar tradisional kita. Inilah esensi pembangunan sirkular yang kita inginkan," urai Fadly secara visioner.
Pemko Padang melalui dinas terkait akan melakukan pengawasan berkala terhadap sirkulasi dana program ini agar memberikan multiplier effect (efek berganda) yang nyata bagi pendapatan masyarakat sekitar SPPG. Dengan integrasi yang matang antara pemenuhan nutrisi anak dan pemberdayaan ekonomi mikro, Kota Padang membidik target penurunan angka tengkes (stunting) sekaligus penguatan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. (hkp/gmn)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment