25 August 2026

Gelar Pelantikan, Seminar Nasional, dan Anugerah 2026, JMSI Sumbar Dorong Ekosistem Media Siber Berintegritas

✅Angkat Eksistensi Hukum Pidana Adat: Muhidi, John Kennedy Aziz, dan Yoserwan Siap Bedah Kodifikasi Peradilan Nasional _



PADANG, (GemaMedianet.com) l Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersiap menggelar agenda akbar yang menggabungkan Pelantikan Kepengurusan, Seminar Nasional, serta Anugerah JMSI Sumbar 2026.

Perhelatan berskala regional tersebut dijadwalkan berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (29/8/2026) mendatang.

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi seremoni organisasi, melainkan ruang strategis yang mempertemukan insan pers, eksekutif, akademisi, legislator, hingga tokoh masyarakat guna mendiskusikan masa depan hukum serta transformasi media digital.

Seminar Nasional yang menjadi sorotan utama mengusung tema: “Pengakuan Eksistensi Hukum Pidana Adat dan Tantangan Kodifikasi serta Batasan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional.”

Topik ini dinilai sangat krusial bagi Sumatera Barat yang memiliki tatanan hukum adat dan nilai kearifan lokal yang hidup sejak berabad-abad silam.

Tiga Narasumber Lintas Sektor dan Penjaga Akal Sehat Publik

Seminar nasional tersebut menghadirkan tiga pakar lintas disiplin yang akan dipandu oleh Dr. Muhammad Taufik, M.Si.

Ketiga narasumber utama yakni:

Muhidi (Ketua DPRD Sumbar) – Mengulas perspektif legislatif dan kebijakan daerah.

Dr. H. John Kennedy Aziz, SH, MH (Bupati Padang Pariaman) – Membedah penerapan kearifan lokal di level pemerintahan daerah.

Dr. Yoserwan, SH, M.Hum, LLM (Akademisi Hukum UNAND) – Menganalisis eksistensi pidana adat dari sudut pandang akademis dan kodifikasi peradilan positif.

Ketua JMSI Sumbar, Aguswanto, menegaskan bahwa pers digital wajib menjadi benteng kebenaran di tengah maraknya arus disinformasi dan perburuan trafik semata.

“Pers harus menjadi penjaga akal sehat publik. Media siber tidak hanya dituntut cepat, tetapi wajib menyajikan berita yang benar, berimbang, beretika, serta bertanggung jawab. Kecepatan tanpa verifikasi melahirkan kekeliruan,” tegas Aguswanto, Selasa (25/8/2026).

Aguswanto juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, atas dukungan terhadap pengembangan JMSI. Namun, ia menekankan bahwa kemitraan dengan Pemprov tidak akan mengikis independensi serta fungsi kontrol kritis pers. (mon/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

24 August 2026

Dewan Pers Kaji Ulang Relevansi UU Pers di Tengah Ledakan Informasi



JAKARTA, (GemaMedianet.com) | Dewan Pers menyiapkan kajian untuk menilai kembali relevansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, media sosial, dan ledakan informasi. 

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengatakan perubahan ekosistem informasi dalam 27 tahun terakhir membuat kondisi pers saat ini berbeda jauh dengan situasi ketika UU Pers lahir pada awal era Reformasi. 

Menurut Komaruddin, masyarakat kini menghadapi arus informasi yang sangat besar serta kegaduhan di ruang publik, terutama akibat perkembangan media sosial. Kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai batas peran dan kewenangan Dewan Pers. 

"Dewan Pers dan sebagaimana pers itu kan sebetulnya ruang geraknya, kerjanya, prosedurnya, entitasnya itu kan diatur oleh undang-undang. Dan kami bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999," kata Komaruddin di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (19/8/2026). 

Komaruddin menjelaskan, UU Pers lahir dalam suasana Reformasi ketika kebebasan pers menjadi salah satu tuntutan utama. Namun, kondisi tersebut kini telah berubah seiring perkembangan industri media dan teknologi digital. "Sedangkan sekarang sudah berlangsung 27 tahun, sementara perusahaan pers yang dulu ikut melahirkan, mendorong lahirnya Undang Undang Pers itu sekarang suasananya berubah total," ujarnya. 

Ia menilai perkembangan media sosial menjadi salah satu perubahan besar dalam ekosistem informasi. Kehadiran teknologi digital membuat arus informasi semakin luas dan tidak seluruhnya berada dalam jangkauan regulasi pers. 

Menurutnya, terdapat sejumlah kemungkinan yang dapat dikaji. Salah satunya adalah memperkuat peran pers dalam menjaga kualitas dan nalar ruang publik di tengah dominasi media sosial. "Satu, itu diperkuat peran pers untuk menjaga nalar ruang publik ketika begitu dominan media sosial yang berada di luar jangkauan Dewan Pers sehingga perlu diperkuat," katanya. 

Kemungkinan lainnya adalah melakukan redefinisi mengenai bagaimana negara dan masyarakat menempatkan serta menyikapi ledakan informasi dan perkembangan media sosial.

Komaruddin mempertanyakan apakah UU Pers yang berlaku saat ini masih sepenuhnya relevan, membutuhkan penguatan, atau justru diperlukan mekanisme maupun lembaga baru untuk mengatur perkembangan media sosial. "Apakah undang-undang yang ada selama ini sudah mengalami obsolit, ketinggalan, atau masih tetap tapi perlu penguatan, atau mungkin ada lembaga baru, institusi baru yang akan mengatur media sosial," ujarnya. 

Untuk membahas persoalan tersebut, Dewan Pers telah menyiapkan forum kajian dan riset dengan melibatkan para ahli. Salah satu bentuknya melalui forum group discussion (FGD). 

Komaruddin mengatakan hasil kajian nantinya akan menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, untuk menentukan langkah yang diperlukan dalam menghadapi perubahan ekosistem informasi. 

"Kami sudah menyiapkan satu forum kajian, riset, salah satunya lewat FGD melibatkan para ahli dan itu nanti akan menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, baik itu pemerintah," katanya. 

Ia menegaskan, kajian tersebut diperlukan agar terdapat kejelasan mengenai kewenangan Dewan Pers sekaligus batas kerja lembaga tersebut dalam menghadapi dinamika informasi digital. 

"Pertanyaannya, apakah pedoman kerja yang menjadi rujukan Dewan Pers yaitu Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu masih relevan atau tidak. Itu akan kami lemparkan dan akan kami kaji ulang," ujar Komaruddin. 

Menurutnya, selama ini Dewan Pers kerap mendapat kritik dan harapan dari masyarakat terkait persoalan informasi dan media sosial. Namun, kewenangan Dewan Pers tetap terbatas pada mandat yang diberikan oleh UU Pers. 

"Dewan Pers dengan bekerja berdasarkan undang-undang itu memang jangkauannya terbatas," katanya. Komaruddin menegaskan, Dewan Pers akan terus mengikuti hasil kajian bersama untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menghadapi perkembangan teknologi, media sosial, dan ledakan informasi. (dpo)

#pressrealease 

Proyek Drainase Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam Dikeluhkan Warga, Tanpa Sosialisasi dan Minim Atribut K3

✅Sejumlah Pengendara Dikabarkan Jatuh Akibat Minimnya Tanda Peringatan, Plank Proyek Diduga Disembunyikan di Rumah RT _



PADANG, (GemaMedianet.com) | Pelaksanaan proyek pembangunan drainase di kawasan sekitar Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam menuai sorotan tajam serta keluhan dari para pedagang dan masyarakat sekitar, Senin (24/8/2026).

Tegakkan Tiga Payung Hukum Utama, Mario Syah Johan Dorong Sumbar Jadi Provinsi Ramah Perempuan dan Anak



PADANG, (GemaMedianet.com) l Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Mario Syah Johan, mengajak seluruh elemen pemerintah dan lapisan masyarakat untuk membangun komitmen bersama mewujudkan Sumatera Barat sebagai provinsi yang ramah terhadap perempuan dan anak.

Eka Suhendra Nakhodai Forum Senior Pemuda Pancasila Sumbar Periode 2026–2031




PADANG, (GemaMedianet.com) l Forum Senior Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Barat melangsungkan ajang silaturahmi sekaligus pembentukan dan pengukuhan kepengurusan baru periode 2026–2031 di Hotel My All, Kota Padang, Minggu (23/8/2026).

23 August 2026

Tinjau Drainase dan Jalan Perkebunan Koto Balingka, Anggota DPRD Sumbar Ali Muda Kawal Aspirasi Pasbar



PASBAR, (GemaMedianet.com) l Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, S.H., turun langsung menyerap aspirasi warga di Jorong Lubuak Gadang dan Jorong Tamiang, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu (22/8/2026).

Jemput Aspirasi Pascabencana SMAN 12 Padang, Evi Yandri Kawal Perbaikan Fasilitas dan Air Bersih



PADANG, (GemaMedianet.com) l Bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang akhir November lalu masih menyisakan persoalan pelik bagi keberlangsungan proses belajar mengajar di SMA Negeri 12 Nanggalo, Padang.

SOLOK SELATAN

PRAKIRAAN CUACA

eqmap

KHAZANAH

POLDA SUMBAR



Iklan

iklan

" />

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views

Iklan

Iklan

Terkini

Iklan

FACEBOOK - TWEETER

Iklan

BUMN

Iklan

REMAJA DAN PRESTASI

iklan


Blog Archive