DHARMASRAYA, (GemaMedianet.com) | Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dharmasraya berhasil membongkar kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.
Pengungkapan kasus kejahatan kemanusiaan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas eksploitasi dan perdagangan orang di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jorong Balai Timur, Kenagarian Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.
Menindaklanjuti laporan warga tersebut, jajaran Satreskrim Polres Dharmasraya segera melakukan serangkaian penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan di lapangan guna memastikan kebenaran informasi yang diterima.
Setelah memperoleh bukti permulaan dan informasi akurat mengenai dugaan aktivitas TPPO tersebut, personel gabungan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) bersama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dharmasraya yang dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Polres Dharmasraya, AKP Andri A., S.H., M.M., bergerak menggerebek lokasi kejadian pada Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.
Terduga Pelaku Berinisial T Dibawa ke Mapolres Dharmasraya untuk Penyidikan
Dalam operasi penindakan di rumah kontrakan Jorong Balai Timur, Kenagarian Sungai Rumbai Timur tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial T yang diduga kuat berperan sebagai mucikari dalam praktik perdagangan orang itu.
Usai pengamanan di tempat kejadian perkara, terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti langsung digelandang menuju Markas Komando (Mako) Polres Dharmasraya guna menjalani pemeriksaan mendalam dan proses penyidikan lebih lanjut oleh penyidik Unit PPA.
Dipersangkakan Pasal 455 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Atas perbuatannya, terduga pelaku berinisial T dipersangkakan melanggar Pasal 455 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sesuai ketentuan pasal tersebut, terduga pelaku terancam sanksi hukum berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, atau sanksi pidana finansial mulai dari kategori IV hingga kategori VII.
Keberhasilan pengungkapan ini sekaligus menegaskan komitmen Polres Dharmasraya dalam merespons cepat setiap aduan masyarakat serta memberantas segala bentuk eksploitasi dan perdagangan orang di wilayah hukum Kabupaten Dharmasraya. (hrd/gmn)
#Editor : Marzuki RH



"
/>






0 comments:
Post a Comment