PADANG, (GemaMedianet.com) | Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memperkokoh komitmen keterbukaan informasi publik melalui penguatan transparansi lembaga, optimalisasi media sosial, serta peluncuran belasan inovasi layanan digital.
Langkah strategis ini ditempuh guna menjamin masyarakat luas dapat mengakses secara cepat, akurat, dan transparan seluruh informasi mengenai agenda, kebijakan, serta kinerja pimpinan dan anggota DPRD Sumbar.
Komitmen kelembagaan tersebut dipaparkan secara langsung oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Sumbar, Maifrizon, dengan didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Dahrul Idris, dalam ajang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Sumbar di Aula Kantor Bappeda Sumbar, Kamis (22/10/2026).
Dalam uji presentasi di hadapan tim penilai KI Sumbar, Sekretariat DPRD Sumbar membeberkan lompatan capaian publikasi, perbaikan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta strategi komunikasi publik berbasis multimedia.
Salah satu capaian yang menarik perhatian yakni lonjakan performa kanal media sosial resmi DPRD Sumbar sepanjang kurun waktu 2024–2026.
Data resmi menunjukkan, jumlah pengikut (followers) akun Instagram DPRD Sumbar melonjak signifikan dari 4.484 pengikut pada 2024 menjadi 10.200 pengikut pada 2026.
Jangkauan siaran (reach) akun juga melambung dari 306.000 menjadi 870.600 tayangan, seiring dengan peningkatan intensitas konten dari 2.148 unggahan menjadi 5.180 unggahan.
Tren pertumbuhan positif juga tercatat pada kanal digital lainnya. Pelanggan (subscribers) YouTube resmi DPRD Sumbar merangkak naik dari 639 menjadi 766 akun dengan koleksi 249 video risalah kegiatan kedewanan.
Sementara itu, pengikut TikTok tumbuh dari 1.667 menjadi 2.094 pengikut dengan akumulasi 18.800 suka (likes), disusul Facebook dengan 6.700 pengikut dan platform X (Twitter) sebanyak 273 pengikut.
Motto CDMD dan 19 Inovasi Layanan Publikasi Kedewanan
Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon menegaskan bahwa strategi publikasi parlemen kini mengusung motto Cepat Diterima, Mudah Dicerna (CDMD).
Lewat pendekatan ini, materi berita dan kebijakan hukum tidak hanya diproduksi secara instan, melainkan dikemas secara visual agar mudah dipahami oleh semua tingkatan umur masyarakat.
Publikasi juga diarahkan menjangkau kegiatan lapangan anggota dewan saat menyerap aspirasi, rapat konsultasi publik, hingga aksi sosial kemasyarakatan di daerah pemilihan (dapil).
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan jembatan kepercayaan antara wakil rakyat dan konstituennya. Melalui motto Cepat Diterima, Mudah Dicerna, kami ingin memastikan setiap kebijakan legislatif dapat dipahami dengan jernih oleh warga Sumatera Barat,” ujar Maifrizon.
Guna menopang kualitas pelayanan publik, Sekretariat DPRD Sumbar meluncurkan 19 inovasi terpadu di bidang publikasi, literasi, dan fasilitasi aspirasi warga.
Belasan inovasi tersebut mencakup Kios Layanan PPID, Kios Layanan JDIH, Fasilitas Ramah Disabilitas, Aplikasi E-PPID, Pojok Baca Digital, Mimbar DPRD, Repository Produk Hukum, TV Agenda, Videowall Interaktif, Aplikasi ASIK (Aspirasi dan Interaksi Publik), E-Kliping, Aplikasi KuBe (Kumpulan Berita), E-Pustaka, Podcast ASIK, Aplikasi Agenda ASIK, Buku Tamu Digital ASIK, Kerja Sama Perpustakaan Digital, Storytelling Sejarah Parlemen, hingga Manajemen Kendaraan Dinas.
Keberadaan Kios Layanan PPID dan JDIH memudahkan warga mencari produk hukum daerah, sementara Aplikasi ASIK hadir sebagai saluran seluler bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan langsung ke meja pimpinan dewan.
Fasilitas fisik di Gedung DPRD Sumbar juga dilengkapi dengan penyediaan jalur dan toilet disabilitas, ruang laktasi, serta klinik kesehatan tempat pelayanan darurat.
Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif dan Penghargaan Nasional
Rangkaian transformasi publikasi digital tersebut diperkuat oleh kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) humas, penambahan porsi kerja sama wartawan parlemen, serta penyelenggaraan program partisipatif seperti Jalan Sehat Bersama Parlemen.
Rekam jejak transparansi ini dibuktikan dengan raihan predikat Badan Publik Informatif selama lima periode berturut-turut (2020–2025) dari Komisi Informasi Sumbar, piala Anugerah Tinarbuka 2023, serta capaian 5 Terbaik Nasional integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPHN Kementerian Hukum dan HAM.
Maifrizon menutup paparannya dengan menegaskan bahwa tolok ukur utama keterbukaan informasi bukanlah sebatas statistik jumlah followers, melainkan seberapa besar manfaat kelancaran informasi tersebut dalam membantu warga mengawal kinerja para wakil rakyat di Rumah Rakyat DPRD Sumbar. (mrh/gmn)
#Editor: RS Khadiva .
"
/>
0 comments:
Post a Comment