PADANG, (GemaMedianet.com) | Sejarah baru dalam dunia akademik Sumatera Barat resmi ditorehkan di kampus Universitas Andalas (Unand). Untuk kali pertama sejak program tersebut dibuka, Program Doktor Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand resmi melahirkan lulusan doktor pertamanya melalui sebuah kajian sosiologi hukum yang radikal, mendalam, dan berhasil membedah anatomi perlawanan kultural masyarakat terhadap produk hukum negara.
Prestasi prestisius tersebut diraih oleh Dr. Muhammad Taufik, M.Si., yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di LPPM UIN Imam Bonjol Padang. Promovendus sukses mempertahankan disertasinya dalam Ujian Terbuka di ruang sidang Sekolah Pascasarjana Unand, Jumat (19/6) pagi, di hadapan Dewan Penguji yang dipimpin oleh Dr. Jendrius.
Disertasi setebal 89 halaman tersebut mengangkat judul yang sangat sensitif namun krusial bagi dinamika geopolitik lokal: “Kegagalan Penerapan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.” Di bawah bimbingan Promotor Prof. Alfan Miko bersama Co-Promotor Dr. Indradin dan Dr. Bob Alfiandi, Taufik berhasil memetakan mengapa sebuah regulasi formal tingkat pusat bisa "mati suri" dan lumpuh secara sistemik selama seperempat abad di tangan masyarakat lokal.
"Kegagalan fungsional PP No 84 Tahun 1999 merupakan konsekuensi langsung dari resiliensi pembangkangan masyarakat Agam yang berbasis pada martabat nagari, kedaulatan wilayah, harga diri adat, dan memori kolektif. Kegagalan fungsional inilah yang pada akhirnya memaksa negara melakukan koreksi total melalui lahirnya UU No 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi," ungkap M. Taufik di hadapan tim penguji.
Teori Baru 'Inverted Elitism': Ketika Birokrasi Lokal Membangkang ke Pusat
Menggunakan pendekatan sosiologi hukum (sociology of law) dengan desain studi kasus kualitatif, Taufik membedah stagnasi 25 tahun tersebut melampaui kacamata hukum normatif. Data komprehensif dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap informan lintas strata, mulai dari aktor gerakan sipil akar rumput hingga elite negara, lalu dianalisis menggunakan model siklus interaktif Miles, Huberman, Creswell, Poth, serta model analisis berkelanjutan Afrizal.
Hasilnya, Taufik menemukan fenomena sosiologis yang unik dan berhasil menyempurnakan teori pembangkangan sipil (civil disobedience) klasik. Kelumpuhan kultur hukum di Agam ternyata merambat naik ke dimensi struktur pemerintahan melalui fenomena elitisme terbalik (inverted elitism).
"Birokrasi lokal di Kabupaten Agam lebih memilih mengambil risiko politik menerima sanksi dari pemerintah pusat, daripada mengambil risiko sosiologis berupa delegitimasi total dan pengucilan dari rakyatnya sendiri. Secara substansial, PP 84/1999 mengalami anakronisme yuridis dan kehilangan otoritas moral karena mengabaikan nilai-nilai lokal (local values)," terang suami dari Fauzi Yati tersebut.
Temuan sosiologis bapak dua anak—Gibraltar Qawwiyul Mumtaz Abitovic dan Ghassani Keeneta Saloumavevic—ini mengoreksi pandangan konvensional sosiologi politik yang selalu memisahkan secara kaku antara gerakan sipil dan negara. Studi ini membuktikan adanya model perlawanan baru dimana masyarakat sipil bersenyawa secara organik dengan birokrasi lokal untuk menolak hegemoni regulasi pusat yang dinilai cacat legitimasi sosiologis.
Kesimpulan akhir studi ini menegaskan sebuah kredo hukum yang abadi: bahwa hukum yang memiliki kedaulatan sejati hanyalah hukum yang merangkul dan menghormati identitas kultural masyarakatnya.
Keberhasilan Taufik menjawab sanggahan Dewan Penguji yang terdiri dari Prof. Afrizal, Dr. Azwar, Dr. Roni Ekha Putera, serta Prof. Susi Fitria Dewi selaku penguji eksternal, disambut aplaus meriah dan mengukuhkan dirinya sebagai pelopor Doktor Sosiologi murni lulusan Unand. (uki/gmn)
#Editor : RS Khadiva
0 comments:
Post a Comment