PADANG, (GemaMedianet.com) | Dalam Press Conference yang digelar pada Senin (2/2/2026), jajaran Direksi dan Komisaris Bank Nagari memaparkan keberhasilan bank dalam menjaga performa keuangan tetap sehat di tengah tantangan ekonomi global.
Bank Nagari mencatatkan pertumbuhan yang kuat pada berbagai instrumen keuangan utama sepanjang tahun 2025. Pertama, Total aset tembus hingga Rp33,61 Triliun. Kedua, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp26,84 Triliun. Ketiga, Laba Bersih, berhasil membukukan Rp493,74 Miliar.
Keempat, Rasio Keuangan. Dikelola secara sehat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 23,72% dan Non-Performing Loan (NPL) yang terjaga di angka 2,40%.
Pertumbuhan Unit Usaha Syariah (UUS)
Unit Usaha Syariah menunjukkan performa yang sangat progresif dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk Aset Syariah sebesar Rp6,49 Triliun (naik 6,28%). Lalu, Pembiayaan Syariah Rp4,63 Triliun (tumbuh signifikan 14,66%). Kemudian, Laba UUS mencapai Rp224,62 Miliar (meningkat 15,43%).
Bank Nagari juga mempertahankan kredibilitasnya dengan meraih 33 penghargaan nasional dan regional, serta mengantongi peringkat idA+/Stable dari PEFINDO.
Klarifikasi Isu Publik & Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Sebagai bentuk transparansi, manajemen memberikan penjelasan resmi terkait beberapa poin yang menjadi sorotan publik.
Pertama, Keterbukaan Informasi & Dana CSR.
Direktur Utama Gusti Candra menegaskan bahwa laporan tahunan dan ringkasan CSR tersedia di kanal resmi. Namun, sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dan Perlindungan Data Pribadi, informasi terkait data pribadi pegawai, rincian detail operasional, serta identitas individu penerima CSR termasuk informasi yang dikecualikan setelah melalui uji konsekuensi.
Kedua, Kebijakan Hapus Buku dan Lelang.
Direktur Kredit dan Syariah Hafid Dauli menjelaskan, bahwa hapus buku merupakan tindakan administratif akuntansi, dan tidak menghapus hak tagih kepada debitur.
Kemudian, Lelang Eksekusi. Ini dilakukan secara independen dan transparan melalui sistem elektronik lelang.go.id (KPKNL). Bank tidak menentukan peserta maupun pemenang lelang.
Ketiga, Kesejahteraan Pegawai & FKPBN.
Direktur Operasional Zilfa Efrizon menyampaikan beberapa poin kebijakan internal antara lain Remunerasi, yakni Penyesuaian Uang Akhir Tahun (UAT) dilakukan agar patuh pada POJK Nomor 45 Tahun 2015.
Lalu, Jaminan Hari Tua (JHT). Bank telah membayar premi; kendala klaim saat ini bersumber dari masalah likuiditas pihak asuransi dan sedang diupayakan penyelesaiannya.
Kemudian, Organisasi Pegawai. Manajemen mendorong pengaktifan kembali Forum Komunikasi Pegawai Bank Nagari (FKPBN) yang vakum sejak 2017 untuk memperkuat hubungan industrial yang sehat.
Keempat, Kebijakan Zero Tolerance terhadap Fraud
Bank Nagari menegaskan tindakan tegas terhadap setiap indikasi kecurangan melalui audit internal, dan proses hukum yang berlaku guna menjaga kepercayaan publik.
Saluran Resmi Informasi Publik
Untuk memastikan akurasi informasi, Bank Nagari menetapkan koordinasi satu pintu melalui PPID Bank Nagari: Telp. Ext. 243.
Humas (Divisi Sekretaris Perusahaan) Yosviandri Asril / Fefri Doni (Telp. Ext. 206).
Penetapan saluran resmi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada media dan publik bersifat akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjaga kelancaran koordinasi antara Bank Nagari dan mitra media.
Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Nagari mohon maaf apabila tidak dapat melayani permintaan informasi dan/atau koordinasi kehumasan yang tidak disampaikan melalui saluran resmi sebagaimana dimaksud di atas.
Manajemen Bank Nagari mengapresiasi perhatian dan masukan dari masyarakat dan media. Seluruh pengawasan publik menjadi bagian penting dalam perbaikan berkelanjutan.
Bank Nagari berkomitmen untuk terus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan bank sebagai aset strategis daerah.
(adv)
0 comments:
Post a Comment