PADANG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memasang target ambisius untuk menuntaskan pembebasan lahan proyek strategis nasional (PSN) Flyover Sitinjau Lauik pada Maret 2026. Proyek senilai Rp2,79 triliun ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk memutus mata rantai kecelakaan di jalur ekstrem Padang–Solok.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi, mengungkapkan bahwa percepatan ini sangat krusial agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai oleh badan usaha pelaksana.
Arry menepis isu bahwa mandeknya pembebasan lahan disebabkan oleh ketidaksepakatan nilai ganti rugi. Menurutnya, hambatan utama terletak pada aspek sengketa kepemilikan dan penentuan pihak yang berhak menerima ganti rugi secara hukum.
“Saya pastikan bukan karena harga, tetapi lebih kepada persoalan siapa yang berhak menerima dan status kepemilikan lahan itu sendiri,” ujar Arry di Padang dilansir Antara, Selasa (3/2/2026).
Meskipun sebagian besar lahan sudah berhasil dibebaskan, sisa lahan yang masih bersengketa berpotensi menjadi "batu sandungan" bagi linimasa pengerjaan fisik di lapangan. Pemprov terus melakukan koordinasi intensif dengan BPN dan pihak terkait untuk memverifikasi alas hak tanah tersebut.
Pendanaan Siap, Andre Rosiade Desak Eksekusi
Tekanan untuk segera menuntaskan lahan juga datang dari Senayan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta Pemprov Sumbar tidak lagi menunda-nunda proses ini. Pasalnya, PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku pelaksana proyek sudah siap dari sisi pendanaan.
“Dana sudah siap, kontraktor siap, namun pelaksanaan fisik belum bisa start karena kendala lahan. Pemprov harus segera menuntaskan ini demi keselamatan transportasi masyarakat,” tegas Andre.
Solusi Permanen Jalur Ekstrem
Flyover Panorama I Sitinjau Lauik dirancang sebagai solusi permanen atas kondisi geografis Sitinjau Lauik yang dikenal dengan tanjakan curam dan tikungan tajam yang sering memakan korban jiwa. Selain faktor keselamatan, jalan layang ini akan menjadi urat nadi distribusi logistik dan hasil bumi dari Sumatera Barat menuju provinsi tetangga seperti Jambi dan Riau.
Keberhasilan pembebasan lahan di sisa bulan Maret ini akan menjadi penentu apakah megaproyek ini dapat berjalan sesuai jadwal atau kembali mengalami penundaan yang merugikan arus ekonomi daerah. (ant)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment