PADANG, (GemaMedianet.com) | Layanan transportasi massal Trans Padang lumpuh total pada Rabu (31/12/2025) setelah puluhan sopir dari seluruh koridor melakukan aksi mogok massal di depan Balai Kota Padang, Aia Pacah.
Aksi ini dipicu oleh tunggakan gaji selama tiga bulan serta ketidakjelasan tata kelola anggaran yang kini menjadi sorotan badan pengawas keuangan.
Kekecewaan para sopir mencapai puncaknya akibat akumulasi persoalan yang tak kunjung selesai. Mulai dari tunggakan Hak Pekerja seperti gaji sopir belum dibayarkan selama tiga bulan terakhir.
Lalu, ketidakjelasan kontrak. Belum adanya kejelasan mengenai kontrak dan Bantuan Operasional Khusus (BOK) antara pihak operator dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Akibat aksi itu operasional angkutan lumpuh total. Sedikitnya 54 unit bus dari Koridor 1 hingga Koridor 6 berhenti beroperasi, mengakibatkan ribuan penumpang terlantar.
Temuan Krusial BPK RI
Mogok massal ini juga menyeret perhatian publik pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pertama, Nilai Temuan. BPK menemukan permasalahan dalam tata kelola anggaran operasional Trans Padang senilai Rp5,291 miliar.
Kedua, Dampak Tata Kelola. Temuan ini dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap tersendatnya pembayaran hak-hak sopir dan keberlanjutan layanan transportasi massal di Kota Padang.
Ketiga, Masalah Berulang. Para sopir menyebut kondisi ini bukan pertama kali terjadi dan terus berulang. Para sopir meminta Pemko Padang menjadikan temuan BPK sebagai alarm serius untuk pembenahan sistem.
"Temuan BPK seharusnya menjadi alarm serius bagi Pemko Padang untuk segera melakukan pembenahan sistem pengelolaan Trans Padang," ujar mereka.
Ketiadaan Respons Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, ketidakpastian masih menyelimuti layanan Trans Padang. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang sendiri terkesan bungkam. Dishub belum memberikan konfirmasi atau penjelasan resmi terkait lumpuhnya layanan ini.
Di sisi lain, publik mendesak Pemko Padang segera turun tangan agar mobilitas warga tidak terganggu lebih lama dan kesejahteraan para pekerja terjamin.
#Editor : Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment