Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD asal Komisi IV Fraksi Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) Ikal Jonedi kepada wartawan di Painan, Kamis (25/5/2023).
Ia mendorong Ketua Komisi IV untuk melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pessel untuk memintai keterangan terkait persoalan pemanggilan sejumlah pejabat di instansi tersebut oleh kejaksaan.
"Saya selaku anggota Komisi IV sebagai mitra kerja Disdikbud akan mendorong Ketua Komisi untuk melakukan pemanggilan terhadap Kadis terkait," katanya.
Pemanggilan tersebut tidak lain adalah untuk memperjelas persoalan yang tengah heboh di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak menjadi liar dan menjadi terang benderang.
Terkait dengan pemanggilan pejabat instansi tersebut oleh pihak kejaksaan Negeri Painan, pihaknya tidak akan menghalangi kalau memang terdapat unsur dugaan Korupsi silahkan usut tuntas.
"Kita sangat mendukung pihak kejaksaan untuk mengungkap kalau memang ada dugaan korupsi dalam proyek pengadaan peralatan TIK dengan nilai yang cukup besar itu," katanya.
Ia mengatakan, jika memenuhi unsur dugaan korupsi disertai cukup alat bukti, ia mendorong penuh langkah kejaksaan untuk memproses secara hukum. Sebab, korupsi akan sangat berbahaya apabila dibiarkan.
"Kalau memang ditemukan ada dugaan unsur korupsi yang menyebabkan kerugian negara, aparat hukum harus bersikap tegas dan profesional dalam mengusut kasus ini supaya terang," ujarnya.
Ia meminta, supaya proses hukum yang saat ini ditahap penyelidikan tidak berhenti di situ saja dan naik ke tingkat selanjutnya.
"Ini mesti dikawal dan diawasi secara bersama, jangan sampai penegakan hukumnya sampai disitu saja," pungkasnya.
(Don)
0 comments:
Posting Komentar