PADANG, (GemaMedianet.com) | Guna meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan fungsi kedewanan, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Tanah Datar menggelar kunjungan studi banding ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Agenda konsultasi teknis tersebut difokuskan pada pemantapan mekanisme penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan DPRD.
Rombongan wakil rakyat dari Luhak Nan Tuo tersebut diterima secara langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris, S.STP., M.Si., di Gedung Utama DPRD Sumbar, Kamis (23/7/2026).
Pertemuan antar-lembaga legislatif tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Berbagai dimensi strategis terkait penyusunan Renja Tahunan dikupas secara komprehensif, mencakup tahapan formulasi program, penetapan skala prioritas agenda kerja, hingga strategi penyelarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah maupun panjang.
Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Sumbar, Dahrul Idris, menegaskan bahwa dokumen Renja yang disusun secara akurat merupakan instrumen vital dalam mengoptimalkan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
"Penyusunan Renja yang baik menjadi salah satu kunci dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD secara optimal. Melalui forum konsultasi seperti ini, diharapkan tercipta pertukaran gagasan yang mampu melahirkan inovasi dalam penguatan tata kelola kelembagaan," pangkas Dahrul Idris.
Replikasi Praktik Terbaik Demi Kesejahteraan Masyarakat
Jajaran Banmus DPRD Kabupaten Tanah Datar menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Sekretariat DPRD Sumbar dalam membagikan substansi best practices (praktik terbaik) tata kelola administrasi kedewanan. Hasil dari studi banding ini diproyeksikan menjadi acuan utama dalam merumuskan Renja Tahunan DPRD Tanah Datar yang lebih adaptif, efisien, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan publik.
Sinergi dan kolaborasi antar-lembaga perwakilan rakyat daerah ini diharapkan mampu memperkokoh kapasitas kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan perencanaan kerja yang terukur, setiap kebijakan dan program yang dilahirkan DPRD dapat semakin tepat sasaran, serta memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah. (lms/gmn)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment