PASBAR, (GemaMedianet.com) | Penguatan pilar penegakan hukum berbasis partisipasi publik terus dipacu di bumi mekar Pasaman Barat (Pasbar). Guna menyamakan persepsi, memetakan potensi konflik, serta mempererat sinergi lintas sektoral, Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, menghadiri langsung agenda strategis Forum Komunikasi Masyarakat Bidang Hukum yang digelar khidmat di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Sabtu (6/6/2026).
Forum tripartit yang mempertemukan unsur aparat penegak hukum, jajaran birokrasi pemerintah daerah, hingga pemuka organisasi masyarakat ini dirancang khusus untuk mengupas tuntas berbagai isu hukum krusial yang tengah berkembang di tengah-tengah ruang sosial Pasbar.
Dalam sambutan utamanya, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menggarisbawahi bahwa forum komunikasi tatap muka seperti ini memegang peranan yang sangat vital dalam memelihara stabilitas iklim kondusif serta merawat keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Kita semua harus menyadari bahwa kepolisian tidak akan pernah bisa bekerja sendiri secara parsial dalam menangani kompleksitas permasalahan hukum dan tantangan keamanan di daerah. Kolaborasi yang solid antara aparatur kepolisian, pemerintah daerah, instansi lembaga hukum lainnya, serta dukungan aktif dari masyarakat adalah kunci utama dan mutlak untuk mencapai tujuan ketertiban bersama,” tegas AKBP Agung Tribawanto di hadapan peserta forum.
Fokus Penanganan Kejahatan Wilayah Rural
Agenda yang berlangsung dinamis tersebut turut dihadiri oleh para representatif dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Pasaman Barat, jajaran Dinas Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Pasaman Barat, serta berbagai organ taktis masyarakat hukum.
Sejumlah kluster pembahasan krusial menjadi menu utama dalam diskusi panel. Diantaranya yang paling disorot adalah perumusan strategi taktis mengenai upaya pencegahan tindak pidana kejahatan yang kerap berulang di wilayah pedesaan /nagari (Rural), akselerasi peningkatan pemahaman warga terkait hak dan kewajiban hukum, hingga optimalisasi peran masyarakat dalam mendukung jalannya proses penegakan hukum yang transparan.
Narasumber dari Kepala Bidang Hukum Dinas Hukum dan HAM Pasaman Barat menjelaskan, forum ini diproyeksikan menjadi wadah serap aspirasi (bottom-up) guna memformulasikan kebijakan hukum yang adaptif dan ramah terhadap kearifan lokal.
“Setiap kluster wilayah memiliki karakteristik kebudayaan dan tantangan sosiologis yang berbeda. Melalui forum ini, kita bisa membaca secara jernih cetak biru kebutuhan riil masyarakat Pasbar dalam aspek pelayanan serta penegakan hukum,” urainya.
Komitmen Evaluasi Pelayanan Publik
Antusiasme peserta memuncak saat memasuki sesi tanya jawab interaktif. Berbagai perwakilan masyarakat secara aktif melontarkan pertanyaan taktis seputar standardisasi prosedur pelaporan kejahatan, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa hukum secara damai di tingkat nagari (restorative justice), hingga cara meminimalisir letupan konflik horizontal agar tidak merusak rajutan keharmonisan sosial.
Merespons dinamika tersebut, AKBP Agung Tribawanto memastikan bahwa seluruh poin rekomendasi, kritik, dan masukan dari forum ini akan dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk pembenahan performa internal Polres Pasbar ke depan.
“Semua masukan berharga dari rekan-rekan di sini kami tampung sebagai rapor untuk terus menaikkan mutu kualitas pelayanan publik serta mempererat kerja sama lapangan dengan seluruh elemen. Semoga langkah ini memberikan kontribusi konkret bagi peningkatan kualitas hidup dan rasa aman bersama di Pasaman Barat,” sebut Kapolres retoris.
Sebagai penutup manifes dari komitmen bersama, kegiatan yang bergulir selama tiga jam tersebut diakhiri dengan prosesi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai langkah-langkah aksi tindak lanjut dari masing-masing instansi, sebelum ditutup dengan sesi foto bersama. (hrp/gmn)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment