BATUSANGKAR (GemaMedianet.com) | Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Desrio Putra menutup secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Mitigasi Resiko Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, yang digelar selama tiga hari di Hotel Emersia Batusangkar, Kamis (26/8/2021).
Bimtek tersebut dilaksanakan Biro Pengadaan Barang dan (Jasa BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumbar dimulai sejak 24 hingga 26 Agustus 2021.
Di kesempatan itu, Desrio Putra yang tampil di sesi terakhir sebagai narasumber dengan materi "Penguatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dari sisi publik" (DPRD Sumbar, red) memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut.
"Saya apresiasi terlaksananya kegiatan ini oleh BPBJ, dan saya berikan dukungan kegiatan dengan alokasi dana pokok-pokok pikiran (pokir), karena kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan," tutur politisi Partai Gerindra ini.
Desrio melihat dalam rangkaian agenda sekarang masih terlaksana di tingkat internal pemerintah, dan ke depan bimtek yang sama juga diberikan terhadap pengusaha penyedia barang/jasa.
"Ada banyak teman-teman pengusaha yang juga harus diberikan pemahaman, dan penyatuan persepsi terhadap sistem dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang terbaru," ungkap Desrio.
Dia juga menyebut, dengan menghadirkan BPKP, kepolisian dan kejaksaan sebagai narasumber dalam bimtek ini tentu akan membangkitkan spirit agar PBJ dapat terlaksana secara akuntabel/bertanggung jawab.
Pasalnya, Desrio mengaku cukup perihatin dalam pelelangan beberapa waktu terakhir. Banyak penyedia yang menawar banting harga. Ada yang turun 25 persen, bahkan lebih.
"Bagaimana caranya usaha tersebut akan memberikan keuntungan yang layak dan setimpal sesuai dengan modal dan semua resiko yang dihadapi, sementara dituntut untuk memberikan jaminan kualitas dan kuantitas sesuai dengan spesifikasi dan volume yang telah direncanakan," beber Desrio.
Oleh karena itu Desrio mengajak semua Unit Kerja PBJ (UKPBJ), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) harus satu pemahaman dalam melaksanakan aturan, demikian pula pihak penyedia jasa.
"UKPBJ dan penyedia harus memiliki pemahaman yang sebangun dalam melaksanakan sistem dan prosedur yang harus dilaksanakan," ujar Desrio.
BACA JUGA : Selamatkan Kawasan Belimbing Dari Banjir, Desrio Putra Fasilitasi Normalisasi Saluran Primer
Dalam penerapan aturan, lanjutnya, juga harus konsisten, harus sama pelaksanaannya di semua daerah.
"Akan membingungkan dan memunculkan persepsi negatif bagi penyedia dan masyarakat, jika pelaksanaan aturan dan mekanismenya tidak seragam," tukasnya.
Desrio berharap, dalam masa-masa yang akan datang UKPBJ dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan profesional dengan seminim-minimnya invervensi, baik dari internal maupun eksternal.
"Marilah kita wujudkan Good and clean corporate-governance tersebut," tegas Desrio.
Selain Desrio Putra, selama kegiatan Bimtek berlangsung juga menghadirkan narasumber dari Kejati, Polda, IFPI, PBJ, Inspektorat dan BPKP Sumbar
Sebelumnya bimtek tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy. Di kesempatan itu Wagub menyampaikan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki tujuan diantaranya adalah untuk meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan keikutsertaan industri kreatif dan untuk penggunaan produk dalam negeri, sehingga akan mampu mendorong pemerataan ekonomi nasional maupun daerah.
"Oleh sebab itu, semakin cepat proses pengadaan dilakukan pemerintah, maka semakin cepat pula roda perekonomian masyarakat berputar," tuturnya.
Kemudian, semakin banyak UMKM/produk lokal yang digunakan, diharapkan akan semakin besar pula peluang serapan anggaran oleh masyarakat, yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi bisa diharapkan bergerak cepat dan merata, tukasnya. (mz)
#Editor : Uki Ratlon
0 comments:
Posting Komentar