PADANG, (GemaMedianet.com) | Kota Padang kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri resmi menunjuk Kota Padang sebagai daerah percontohan (pilot project) program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).
Langkah besar ini ditandai dengan koordinasi strategis antara Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (24/4/2026).
Solusi untuk Anomali Data
Wakil Wali Kota, Maigus Nasir, menyambut hangat kepercayaan ini sebagai jawaban atas persoalan menahun terkait ketidaktepatan sasaran bantuan. Selama ini, administrasi seringkali mencatat warga mampu sebagai penerima, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru luput dari pendataan.
“Melalui digitalisasi bansos ini, kita harap semuanya menjadi jelas. Tidak ada lagi masyarakat yang mampu secara ekonomi masuk data miskin, dan sebaliknya. Target kita, program ini diluncurkan penuh pada Oktober 2026,” tegas Maigus Nasir yang didampingi Pj Sekda Raju Minropa.
Penunjukan Padang bukan tanpa alasan. Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, mengungkapkan kekagumannya atas capaian data kependudukan di Padang. Dari sekitar 961 ribu wajib KTP, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman.
Kependudukan Digital (IKD) di Kota Padang telah melampaui angka 34 persen, menjadikannya yang tertinggi di Sumatera Barat. Capaian ini menjadi fondasi krusial bagi sistem bansos digital agar lebih akurat, efisien, dan akuntabel.
Kolaborasi Lintas Sektoral
Program ini juga mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia (BI). Kepala Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, bersama perwakilan Kemenko Polkam dan Kemenpan RB, hadir untuk memastikan ekosistem pembayaran digital dan administrasi wilayah berjalan sinkron. Nantinya, para agen di lapangan akan diberikan pelatihan intensif guna mendampingi masyarakat mengakses sistem digital ini. (hkp)
#Editor : Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment