PADANG, (GemaMedianet.com) | Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen perencanaan yang lengkap dan terukur. Tanpa perencanaan yang matang, bantuan triliunan rupiah dari pemerintah pusat untuk perbaikan rumah dan infrastruktur fisik tidak akan dapat dicairkan secara cepat.
“Kita harus segera menyiapkan semua dokumen perencanaan pemulihan. Pemerintah pusat membutuhkan data kerusakan yang lengkap sebelum bantuan disalurkan. Kalau daerah lambat menyiapkan itu, proses pemulihan juga akan ikut terlambat,” ujar Muhidi, Jumat (5/12).
Ia menyebutkan, bahwa kebutuhan pemulihan Sumbar mencapai triliunan rupiah, mencakup perbaikan rumah warga, jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Mengingat luasnya kerusakan, Sumbar tidak mungkin mengandalkan APBD semata.
“Kolaborasi pusat dan daerah mutlak, diawali dari kesiapan perencanaan di tingkat daerah,” tegasnya.
Data Kerugian Capai Rp1 Triliun
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menuturkan bahwa pendataan kerusakan di 16 kabupaten/kota sudah hampir rampung, dengan estimasi kerugian sementara mencapai Rp1 triliun.
Gubernur memastikan bahwa Pemprov terus mempercepat penyusunan dokumen pemulihan agar segera bisa diusulkan ke kementerian terkait.
“Setiap hari data diverifikasi. Kami memastikan semua kebutuhan masyarakat—terutama perbaikan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur vital—masuk ke dalam dokumen pemulihan. Ini menjadi dasar pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan,” katanya.
Pemprov Sumbar terus berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian PUPR agar proses pengajuan dan penyaluran bantuan tidak terhambat, demi memastikan masyarakat bisa segera kembali ke rumah layak dan akses publik dapat pulih.
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment