PADANG, (GemaMedianet.com) | Komisi III DPRD Kota Padang menggelar rapat kerja evaluatif bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, Kamis (4/12/2025).
Rapat ini bertujuan untuk memastikan percepatan pemulihan kota dan transparansi penggunaan anggaran akhir tahun pascabencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.
Ketua Komisi III, Helmi Moesim, menegaskan bahwa penanganan dampak bencana tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi kuat lintas dinas untuk menghindari tumpang tindih kebijakan di lapangan.
Dalam rapat tersebut, beberapa OPD mitra memaparkan progres dan kendala yang dihadapi selama masa transisi darurat ke pemulihan:
Dinas PUPR: Fokus pada pembersihan sedimen, inventarisasi jembatan dan jalan yang putus, serta pemetaan kerusakan infrastruktur publik di permukiman.
Dinas Perkim: Didesak untuk menyajikan data akurat rumah warga (kategori hanyut, rusak berat, sedang, hingga ringan) sebagai dasar kebijakan relokasi.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Menurunkan 32 unit truk dengan frekuensi 5 rit per hari untuk menangani lonjakan material sampah dan kayu kiriman dari hulu.
Dinas Perhubungan (Dishub): Memastikan lampu lalu lintas, Penerangan Jalan Umum (PJU), dan jalur evakuasi di kawasan terdampak berfungsi optimal.
Warning dari Pimpinan DPRD
Wakil Ketua DPRD Padang, Osman Ayub, memberikan peringatan keras terkait pentingnya validasi data lapangan. Ia menilai ketidaktepatan data dapat memicu masalah sosial baru saat penyaluran bantuan dilakukan.
“Kami meminta laporan komprehensif dari semua OPD. Koordinasi antara Perkim, DLH, dan PUPR adalah kunci. Persoalan riol hingga teknis relokasi tidak akan tuntas jika dikerjakan sendiri-sendiri tanpa sinergi,” tegas Osman Ayub.
Transparansi Anggaran Akhir Tahun
Mengingat bencana terjadi di penghujung tahun anggaran, Komisi III menekankan dua poin penting bagi eksekutif:
Administrasi yang Kuat: Memastikan setiap pengeluaran anggaran darurat tetap sesuai dengan aturan tata kelola keuangan negara.
Keberlanjutan Program: Laporan progres saat ini akan menjadi dasar bagi DPRD dalam mengawal kebijakan anggaran di tahun 2026 mendatang.
Rapat diakhiri dengan komitmen Komisi III untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan guna memastikan warga terdampak mendapatkan solusi hunian dan fasilitas publik segera kembali normal. (mz)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment