PADANG, (GemaMedianet.com) — Hari ini secara serentak, 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menjaring aspirasi masyarakat ke Daerah Pemilihan (Dapil) 9-13 Februari 2020.
Seperti Zalmadi Malin Basa, S. Hum, Anggota DPRD Kota Padang yang berasal dari Partai Berkarya ini memanfaatkan reses masa persidangan pertama tahun 2020 dengan menjaring aspirasi masyarakat di Dapil II Kuranji - Pauh, Minggu (9/2/2020).
Berlokasi di Rimbo Tarok Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, sembari menjaring aspirasi masyarakat, Zalmadi Malin Basa bersama masyarakat Gotong Royong (Goro) di RT 04 RW 12 Kelurahan Gunung Sarik.
Di kesempatan itu, Zalmadi Malin Basa menyampaikan, dalam masa Reses yang merupakan masa istirahat sidang, Anggota DPRD Kota Padang menjemput aspirasi masyarakat.
"Jika ada usulan nanti, maka usulan masyarakat insya Allah tahun 2021 bisa disalurkan sepanjang mengikuti administrasi lengkap," ujarnya
Zalmadi juga menyebutkan, untuk tahun ini kita prioritaskan infrastruktur jalan. Hal ini karena menyangkut anak sekolah yang terpaksa harus menjinjing sepatu ke sekolah bila hari hujan. Begitu juga akses masyarakat untuk menikmati fasilitas kesehatan menuju Puskesmas," ujar Zalmadi.
Di kesempatan yang sama, Lurah Gunung Sarik, Zahardi, S. Sos juga menghimbau masyarakat untuk menyampaikan seluruh aspirasinya.
"Mari kita sampaikan berbagai usulan, sehingga pembangunan semakin berjalan lebih baik di negeri kita. Jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya," ajak Zahardi.
Lurah Zahardi juga mengapresiasi dukungan masyarakat terkait jalan RT 04 RW 12 ini yang telah berkenan dihibahkan sepanjang 700 meter.
"Saya bersama jajaran pemerintahan Kelurahan sangat berterima kasih, dan semoga semua kita dapat pahala yang berlimpah dari Allah," tukasnya.
Dengan adanya hibah masyarakat, sebut Zahardi, maka akses masyarakat semakin lancar terutama menuju Puskesmas.
Sementara, mewakili Dinas Pemukiman Rakyat kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, Inggis menyampaikan terkait jalan RT04 RW 12 Insya Allah tahun ini akan dilaksanakan betonisasinya
Disamping betonisasi, DPRKPP juga melakukan perbaikan rumah tidak layak huni yang dananya dari Pemerintah Kota Padang serta kementerian Pusat.
Ia juga mengharapkan, jika ada masyarakat yang membutuhkankan fasilitas bisa mengusulkan ke Dinas DPRKPP .
Sesi Tanya Jawab
Pada sesi tanya Jawab Sudirman Ketua RW 12 menanyakan masalah pembangunan perumahan, apakah ada sangkut pautnya masalah terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT).
Dijawab Inggis dari DPRKPP, status tanah tentu harus jelas, sedangkan penghasilan minimal di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan harus masuk data BDT.
"Jika belum masuk, maka kami akan berkoordinasi dengan dinas Sosial. Apakah bagi yang belum masuk bisa ditambahkan atau tidak,? jelas Inggis. (uki/bt)
0 comments:
Posting Komentar