SOLSEL, (GemaMedianet.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok Selatan (Solsel) segera memberikan pendapat hukum atau legal opinion menyusul adanya surat permintaan terkait “kisruh” Pemkab Solsel dan PT.Mitra Kerinci (PTMK) dalam pembangunan Masjid Agung di areal HGU perusahaan teh tersebut.
"Saat ini masih kita pelajari dulu. Insyallah Rabu mendatang (30/8/2017, red) kejari akan menyampaikan pendapat hukumnya. Sebab surat permintaan memberikan pendapat hukum atau legal opinion terkait hal itu baru masuk Jumat (25/8) lalu," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Solsel, M.Rohmadi ketika dihubungi Minggu (27/8/2017).
Kajari Solsel menyebutkan, pelepasan aset di areal HGU PTMK bisa dilakukan asal tidak ada unsur tindak pidana korupsi atau melanggar aturan yang ada, dan sepanjang ada kesepakatan kedua belah pihak. “HGU itu melekat selama 35 tahun oleh PTMK mengelola perusahan negara (BUMN). Meski demikian, bukan kita yang menentukan tetapi hanya memberikan pendapat umum," jelasnya.
Ia menegaskan, legal opinion hanya sebatas pendapat umum dan pihaknya bukan sebagai pemediasi kedua belah pihak. "Kejari tidak memediasi, karena jika diminta untuk memediasi kedua pihak harus memberikan surat kuasa khusus pada Kejari. Jika tidak ada surat kuasa khusus, nanti kita mewakili siapa?," ujarnya.
Meski demikian, sebut M.Rohmadi, jika hanya satu pihak yang memberikan surat kuasa khusus, tentu yang dilakukan hanya upaya negosiasi bukan mediasi. Sebab Jaksa Pengacara Negara (JPN) bisa digunakan oleh instansi pemerintah atau BUMN dan BUMD.
Menurutnya, karena kebetulan kedua belah pihak sama-sama Negara, maka jika salah satu pihak memberikan kuasa tentu Kejari bisa mengatasnamakan yang memberikan kuasa. Yang lebih bagus, jika keduanya memberikan kuasa maka tinggal memediasi kedua belah pihak. “Namun, sejauh ini belum ada pihak yang memberikan kuasa kepada Kejari," tukasnya. (fys)
0 comments:
Posting Komentar