✅ Progres Baru 45 Persen Menjelang Musim Hujan; Warga Maransi Cemas Galian Terbuka Picu Luapan Banjir _
PADANG, (GemaMedianet.com) | Alih-alih menjadi solusi mengatasi kepungan banjir di kawasan pinggiran kota, proyek pembangunan dan penataan infrastruktur drainase utama pada pekerjaan pembangunan jalan paket 17 Nomor 015/Kont-Pj/APBD/DPUPR/2026 senilai 13,7 Miliar Rupiah justeru berbalik memicu keresahan hebat di tengah masyarakat.
Proyek penanggulangan banjir di kawasan Maransi, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dilaporkan terhenti total (mangkrak) selama lebih setengah bulan terakhir.
Berdasarkan pemantauan langsung di lokasi pada Senin (2/11/2026), tidak tampak adanya aktivitas alat berat maupun buruh bangunan yang bekerja di sepanjang jalur proyek.
Area galian saluran air dibiarkan menganga tanpa papan pengaman dan rambu peringatan yang memadai, sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan serta memicu genangan air keruh setiap kali hujan mengguyur ibu kota provinsi.
Usut punya usut, terhentinya denyut pengerjaan fisik di lapangan dipicu oleh persoalan penundaan pembayaran upah buruh oleh pihak kontraktor pelaksana.
Sejumlah pekerja terpaksa mengambil sikap mogok kerja lantaran hak gaji bulanan yang menjadi tumpuan nafkah keluarga mereka tak kunjung dicairkan.
“Kami terpaksa berhenti bekerja karena upah belum dibayarkan oleh pihak pelaksana proyek selama berminggu-minggu. Kami butuh kepastian untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau tidak ada pembayaran upah, bagaimana kami bisa melanjutkan pengerjaan di lapangan?” keluh salah seorang pekerja proyek Maransi yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (31/10).
Petinggi Dinas PUPR Padang Bungkam Saat Dikonfirmasi
Di tengah kemarahan para buruh dan kecemasan warga, pihak penyedia jasa kontraktor pelaksana hingga berita ini diturunkan belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan.
Sikap tertutup juga ditunjukkan oleh pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Padang, Ihsanul Rizki, saat dikonfirmasi terkait kemandekan proyek yang dikerjakan kontraktor pelaksana PT Tanjung Harapan dengan Konsultan Pengawas PT Perencanaan Jaya Indonesia KSO PT Taru Nusantara tersebut memilih bungkam dan tidak memberikan respons apa pun.
Hal senada juga terjadi pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, yang dihubungi via pesan WhatsApp sejak Kamis (5/11) tidak kunjung memberikan tanggapan resmi.
Ancaman Banjir di Depan Mata dan Progres Lamban
Kondisi mangkrak ini memantik alarm bahaya serius terhadap target penyelesaian pekerjaan dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender. Tercatat pada bulan Oktober silam, progres fisik proyek tersebut baru menyentuh angka 45 persen.
Kini, dengan masuknya bulan November dan menjelang datangnya Desember, lambatnya laju pengerjaan mengancam kegagalan realisasi anggaran strategis daerah.
Warga Maransi dan sekitarnya meluapkan kecemasan mendalam. Kawasan Maransi dikenal sebagai salah satu titik rawan genangan banjir hidrometeorologi di Kota Padang.
Galian saluran yang mangkrak dan dipenuhi endapan lumpur justeru mempersempit alur pembuangan air, sehingga berpotensi memicu luapan banjir masuk ke dalam rumah warga saat curah hujan ekstrem turun.
Masyarakat mendesak Wali Kota Padang dan jajaran penegak hukum untuk segera turun tangan memanggil pihak kontraktor pelaksana serta mengevaluasi kinerja Dinas PUPR Kota Padang, agar hak-hak buruh segera dilunasi dan normalisasi drainase dapat dilanjutkan sebelum puncak musim hujan melumpuhkan aktivitas warga. (mrh/gmn)
"
/>
0 comments:
Post a Comment