PADANG, (GemaMedianet.com) | Persoalan tata kelola perparkiran di ibu kota Provinsi Sumatera Barat masih menjadi pekerjaan rumah mendesak yang dikeluhkan luas oleh masyarakat pengguna jalan.
Maraknya kendaraan yang parkir berlapis di badan jalan protokol memicu penyempitan ruang gerak lalu lintas, kesemrawutan kota, hingga ancaman kecelakaan fatal bagi pengendara.
Keluhan keras tersebut salah satunya disuarakan oleh Ridho (40), seorang pengendara sepeda motor saat melintas di kawasan Ulak Karang, tepatnya di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa (10/11/2026).
Ridho menuturkan dirinya beberapa kali nyaris mengalami kecelakaan lalu lintas akibat keberadaan kendaraan roda empat yang diparkir dua hingga tiga lapis memakan badan jalan utama.
“Kota ini semakin sumpek, di mana-mana kendaraan sesuka hati berhenti dan parkir tanpa peduli dengan orang lain, tanpa peduli keselamatan berlalu lintas. Ketika berpeluang mendahului kendaraan boks roda empat di depan, tiba-tiba dikejutkan kendaraan roda empat yang parkir dua tiga lapis di badan jalan. Hampir saja nyawa melayang akibat peristiwa itu,” ungkap Ridho.
Tempat Usaha Tanpa Lahan Parkir Picu Penyempitan Dua Arah
Senada dengan Ridho, pengguna jalan lainnya bernama Fadel (42) mempertanyakan kejelasan status resmi sejumlah titik parkir di tepi jalan yang tidak dilengkapi rambu standar maupun atribut resmi juru parkir.
BACA JUGA : Urai Antrean BBM Jalur Sitinjau Lauik, Dishub Padang Terapkan Inovasi Digital Parkir di Terminal Koto Lalang
Menurutnya, banyak pelaku usaha maupun pemilik bangunan di pinggir jalan raya membangun tempat keramaian tanpa menyediakan lahan parkir memadai bagi pengunjung.
Akibatnya, kendaraan roda dua mengokupasi satu sisi jalan sementara kendaraan roda empat memadati sisi seberangnya, menyisakan ruang sempit di bagian tengah jalan untuk lalu lintas dua arah.
“Pengunjung kendaraan roda dua akhirnya parkir di badan jalan, sedangkan pengunjung kendaraan roda empat parkir di sisi badan jalan lainnya. Akhirnya pengguna jalan yang melintas hanya dapat menggunakan jalan di bagian tengah, itu pun dengan dua arah,” keluh Roni (57), pengendara lainnya.
Dishub Siapkan Digitalisasi Parkir dan Atribut Jukir Khusus
Menanggapi sorotan publik tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang, Yudi Indra Sani, menjelaskan bahwa persoalan penyediaan lahan parkir gedung maupun tempat usaha memang memerlukan koordinasi lintas instansi terkait perizinan bangunan.
Khusus untuk kawasan Ulak Karang di sekitar Gedung DPRD Sumbar, Yudi mengaku pihaknya telah melayangkan surat imbauan resmi, namun terkendala keterbatasan kapasitas lahan parkir internal pegawai.
“Untuk yang di Ulak Karang kita juga sudah pernah menyurati, namun mereka beralasan lahan parkir kendaraan pegawainya memang tidak ada lagi, dan terpaksa menggunakan badan jalan. Ke depannya akan kita bicarakan lagi dengan pihak terkait bagaimana solusi terbaiknya,” jelas Yudi Indra Sani, Rabu (11/11).
Sebagai langkah pembenahan menyeluruh, Dishub Kota Padang tengah mematangkan rencana modernisasi tata kelola perparkiran, mencakup penerapan sistem parkir digital serta pembaruan seragam dan tanda pengenal (kokarde) juru parkir yang dirancang khusus agar tidak mudah dipalsukan. (uki/gmn)
#Editor : RS Khadiva
"
/>
0 comments:
Post a Comment