PADANG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat menegaskan komitmen kuatnya dalam menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara resmi menghadiri kegiatan Implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Acara strategis tersebut dihelat di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, kawasan Aie Pacah, pada Jumat (2/10/2026). Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama sinergis melalui dukungan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPR RI, Shadiq Pasadigoe, bersama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
Dalam pemaparannya, Maigus Nasir menekankan bahwa esensi persoalan hak asasi manusia (HAM) tidak sebatas berorientasi pada pembangunan fisik, infrastruktur, maupun materi semata. Lebih dari itu, HAM menyangkut pengakuan dan penghargaan yang utuh terhadap harkat dan martabat setiap umat manusia tanpa terkecuali.
“Persoalan HAM tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik maupun materi, tetapi juga menyangkut pengakuan dan penghargaan terhadap setiap manusia,” ungkap Maigus Nasir di hadapan para peserta dan tamu undangan.
Filosofi Minangkabau sebagai Fondasi Kuat Penegakan HAM
Menariknya, Wawali Maigus Nasir turut mengaitkan pemahaman universal tentang hak asasi manusia dengan nilai-nilai luhur yang telah berakar kuat dalam tradisi dan budaya masyarakat Minangkabau.
Menurutnya, kearifan lokal Minangkabau sejak berabad-abad lalu telah mengajarkan prinsip egalitér serta penghormatan yang tinggi terhadap sesama manusia, tanpa memandang latar belakang kondisi sosial, ras, golongan, maupun status kedudukannya.
“Masyarakat Minangkabau memiliki filosofi yang mengajarkan penghormatan terhadap setiap manusia tanpa memandang kondisi maupun statusnya,” tegasnya.
Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Padang dalam forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas instansi, meningkatkan kesadaran hukum aparatur pemerintah dan masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan publik yang diambil di Kota Padang senantiasa berlandaskan pada prinsip pelindungan HAM dan keadilan sosial bagi seluruh warga. (hkp/gmn)
#Editor: Marzuki RH
"
/>
0 comments:
Post a Comment