 | |
| Wakil Ketu DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra bersama perwakilan Komisi II dan Komisi III beserta Sekretaris DPRD turun menemui masaa aksi. _ | _ |
PADANG, (GemaMedianet.com) | Ratusan pekerja yang tergabung dalam persatuan buruh bersama pengemudi ojek daring menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (10/9/2026).
Massa aksi datang membawa sepuluh poin tuntutan utama terkait pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan, kepastian hukum pekerja platform digital, serta penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
Dalam orasinya, perwakilan pengemudi Maxim, Darma, menyoroti skema pemotongan komisi aplikasi dan fitur turbo yang dinilai amat memberatkan para pekerja jasa transportasi digital kelas menengah ke bawah.
“Pajak aplikasi dan fitur turbo sangat memberatkan para driver yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian. Kami meminta perlindungan hukum agar tidak terus dijerat sistem yang merugikan,” seru Darma di hadapan massa aksi, Kamis (10/9/2026).
Penyampaian 10 Poin Tuntutan dan Komitmen Legislatif
Aksi yang berlangsung tertib sempat jeda saat azan zuhur. Usai jeda, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra, didampingi anggota Komisi II, Komisi III, serta Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon turun langsung menemui massa aksi untuk menyerap aspirasi.
Adapun 10 tuntutan utama yang diserahkan meliputi penegakan UU Ketenagakerjaan yang pro-buruh; jaminan kepastian kerja serta penghentian eksploitasi outsourcing dan PKWT; jaminan upah layak; perlindungan pekerja platform dan pekerja terdampak transisi iklim; jaminan pesangon serta pencegahan PHK sepihak; penguatan serikat pekerja dan hak mogok; pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar hak buruh; perlindungan bagi pekerja perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan; serta pelaksanaan program upskilling dan reskilling.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa Putra, menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh tuntutan tersebut ke tingkat kementerian dan lembaga pusat yang berwenang.
“Kami akan meneruskan seluruh tuntutan ini kepada pihak yang berkompeten agar rekan-rekan sekalian mendapatkan rasa nyaman serta kepastian dalam bekerja. Sudah menjadi kewajiban kami di DPRD untuk memperjuangkan hak masyarakat,” ujar Iqra Chissa yang disambut sorak apresiasi peserta aksi.
Aksi membubarkan diri secara tertib pada pukul 14.20 WIB setelah berkas tuntutan diterima resmi oleh pimpinan dewan, disusul konsolidasi pengamanan oleh aparat kepolisian yang bertugas. (mrh/gmn)
0 comments:
Post a Comment