16 April 2022

Lisda Hendrajoni Sambut Baik Atensi Polri Atas Lahirnya UU TPKS Dengan Percepat Pembentukan Direktorat Khusus

Lisda Hendrajoni Sambut Baik Rencana Polri Percepat Pembentukan Direktorat Khusus PPA



JAKARTA, (GemaMedianet.com| Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengapresiasi lahirnya Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal tersebut disampaikan Kapolri melalui Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Dedi Prasetyo pasca disahkannya UU TPKS melalui Sidang paripurna DPR RI belum lama ini.

"Dengan adanya UU TPKS diharapkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat menjerat siapa saja yang terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut," kata Irjen Pol Dedi Prasetyokepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Irjen Dedi Prasetyo juga menegaskan, pihaknya bakal mempercepat usulan pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Bareskrim. 

"Polri tetap konsisten mempercepat usulan Direktorat PPA di tingkat Bareskrim, dan ditindaklanjuti juga sampai dengan tingkat Polda dan Polres," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni menyambut baik langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Polri guna mengimplementasikan UU TPKS ke depan. 

Lisda menilai, efektifitas penerapan UU TPKS akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya Polri.

“Kami sangat menyambut baik, upaya kepolisian dalam menindaklanjuti pengesahan UU TPKS. Dengan ini kami sampaikan, Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung penuh rencana pembentukan Direktorat PPA di Mabes Polri. Karena bagi kami, penerapan UU TPKS sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum agar menjadi efektif,” ujar Lisda.

Srikandi Nasdem tersebut menyebutkan, dengan terbentuknya  Direktorat PPA yang nanti perangkatnya sampai ke Polda dan Polres akan sangat menunjang implementasi UU TPKS.

Namun menurutnya, proses pembentukannya perlu dibahas bersama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sekretariat Negara.

“Tentu ada proses dan tahapan yang akan dilalui, seperti pembahasan dengan sejumlah kementerian. Namun kita sangat berharap proses pembentukan Dit PPA di Polri dapat berjalan lancar sampai adanya Keputusan Presiden (Kepres) sebagai dasar pembentukannya, Aamin,” pungkas Politisi dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat tersebut. (RD)

0 comments:

Posting Komentar

Advertisement

loading...


eqmap

SUMATERA UTARA

JMSI

JMSI

Anggota DPD RI DR Alirman Sori

Anggota DPD RI DR Alirman Sori

POLDA SUMBAR

Galeri Iklan

KOMUNITAS

KULINER

MENTAWAI

MANCANEGARA


Remaja dan Prestasi

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views



Terkini


Rantau

Helmi Moesim dan Keluarga

Helmi Moesim dan Keluarga

HISTORIA


FACEBOOK - TWEETER


Artikel


BUMD


Khazanah



Adv

KARIR