MEDAN, (GemaMedianet.com) — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) menyosialisasikan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, di Hotel Le Polonia & Convention, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 14 Medan, Rabu (4/11/2020).
Sosialisasi itu juga dirangkai dengan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut Mendes PDTT, pembangunan desa dengan pemanfaatan dana desa yang telah berjalan selama ini masih memerlukan evaluasi dan berbagai langkah perbaikan. Apalagi, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa masih dinikmati kalangan tertentu saja seperti aparat desa. Untuk itu, ke depan program-program pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat.
“Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa terutama golongan terbawah tanpa ada yang terlewat. No one left behind. Kemudian, dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 akan menjadi panduan yang memudahkan tujuan-tujuan pembangunan desa,” terang Abdul Halim.
Permendes 13/2020, disebutkan Abdul, sesuai dengan model pembangunan nasional yang berdasarkan pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Permendes 13/2020 melahirkan SGDs Desa dimana dana desa 2021 diprioritaskan untuk mencapai 18 butir yang ada dalam SDGs Desa.
“Artinya, setiap desa bisa memilih butir-butir prioritas yang ingin dicapai di desa masing-masing sesuai dengan sumber daya dan kemampuan desa masing-masing. Misalnya, Desa Ekonomi Tumbuh Merata. Didalamnya memuat empat butir SDGs, yakni pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan,” jelasnya.
Berikutnya, Abdul juga menyosialisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes. Asumsi dasar amanah Undang Undang Cipta Kerja Terkait BUMDes adalah penegasan BUMDes sebagai entitas baru badan hukum. BUMDes dapat menjalankan usaha bidang ekonomi dan/atau layanan umum, serta dapat membentuk unit usaha berbadan hukum.
“BUMDes ke depan diharapkan menjadi ujung tombak perekonomian desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Perlu ditekankan bahwa satu desa hanya boleh membentuk satu BUMDes dan tidak boleh menjalankan usaha yang sudah dijalankan warga. Desa dapat menjalin kerja sama dengan desa lain dan membentuk BUMDes bersama (BUMDesma). Misalnya, desa di Sumut bisa kerja sama dengan desa di Sulawesi Utara. Satu desa bisa memiliki banyak BUMDesma,” tutur Abdul.
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bumdes, dan Sosialisasi Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dibuka dengan pemukulan gong oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar didampingi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kepala OJK Regional V Sumbagut Yusup Ansori, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat, dan Ketua Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara.
#Editor : Uki Ratlon l Humas Sumut
0 comments:
Posting Komentar