PADANG, (GemaMedianet.com) - Untuk mendapatkan kepastian keamanan dan kenyamanan jalur mudik dan libur lebaran 2017, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi IV menggelar rapat kerja (raker) dengan instansi terkait. Diantaranya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Energi Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM).
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, HM Nurnas saat memimpin rapat kerja (raker) dengan pemerintah melalui instansi terkait, Rabu (24/5/2017). Dia menyebutkan, beberapa tahun terakhir arus lalulintas ke Sumatera Barat terutama melalui jalur darat mengalami peningkatan. Selain karena kedatangan perantau, juga adanya masyarakat dari luar daerah yang ingin memanfaatkan masa libur dengan berwisata ke Sumatera Barat.
Untuk itu dia berharap kondisi jalan-jalan nasional seperti di Limapuluh Kota dan Sijunjung perlu diantisipasi dalam masa libur dan mudik lebaran. Selain itu juga perlu menjadi perhatian bersama ruas jalan mulai dari Tapan, Surantih, sampai Indropuro. Apalagi dari pemberitaan media, kondisi ruas jalan berada dalam situasi yang cukup memprihatinkan dan banyak pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Termasuk dari Lubuk Selasih di bekas-bekas longsor. Kemudian Talang dengan jalan rigid beton yang membawa kemacetan, hingga jalan terban di daerah Sijunjung.
Begitu juga Simpang Lubuk Aluang ke Pariaman dengan adanya peningkatan jalan, Koto Baru yang terus jadi problem, dan kelok 9. Kemudian Padang Luar menuju Lubuk Basuang banyak terjadi longsor. Pasaman Barat di bagian barat banyak jalan berlobang. Di Kota Padang perlunya antisipasi parkir sepanjang jalan mulai dari Simpang Haru hingga bypass.
Ia juga menyentil Jalan Bypass Kota Padang yang tidak beberapa lama lagi habis kontrak. Belum lagi dari jalan flyover BIM yang sudah rusak parah, dan 4-6 titik sepanjang 28 km di luar Simpang Lubuk Begalung perlu disikapi, yakni ketersediaan rambu-rambu.
”Kondisi hari ini di ruas jalan tersebut tidak memiliki tanda-tanda khusus dan jelas, yang dapat memberi informasi bagi pengguna jalan. Seperti dari Teluk Bayur menuju Lubuk Minturun, maka Rambu-rambu baru hanya sampai Lubuk Minturun ke bawah,” terangnya.
Tidak kalah pentingnya adalah sistim pengalihan kenderaan. Menurutnya, jika jalan tidak bisa dilalui tentu diperlukan petunjuk atau informasi, bahwa tempat tersebut terhalang untuk dilalui. Sayangnya petunjuk atau informasi penting jika tempat tersebut terhalang untuk dilalui sulit ditemukan. Termasuk informasi terkait jalan lama dan baru seperti di depan Rumah Sakit Siti Rahmah.
”Kondisi ini jika dibiarkan dapat mengundang bahaya bagi pengguna jalan, tidak saja di sing hari tetapi juga di malam hari, terutama pengguna jalan dari luar daerah,” tukasnya.
Ini Penjelasan Instansi Terkait
Kepala Dinas PUPR diwakili Kepala bidang (kabid) pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, Dedy Rinaldi menyebutkan, total jalan nasional 19.775 KM melalui kabupaten dan kota saat ini 90 persen berada dalam kondisi yang mantap, sedangkan jalan provinsi mencapai 70 persen.
Meski demikian beberapa titik jalan nasional dan provinsi tersebut memang memiliki potensi bencana alam maupun kemacetan. Menyikapi kondisi itu, sebut Dedy, sedikitnya 60 unit alat berat standby di titik rawan seperti Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, Bukittinggi, Pasaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Limpuluhkota, Pariaman, Padang, termasuk dengan kesiagaan personil. Termasuk di titik lokasi rawan longsor di Dharmasraya, Agam, Limapuluhkota, Pasbar Solok Solok Selatan, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Padang Panjang, dan Sijunjung.
”Dengan penempatan di Lokasi kemacetan dan rawan longsor, maka sewaktu-waktu dapat dilakukan penanganan darurat. dan bekerjasama dengan BPBD setempat. Bahkan peta titik rawan kemacetan dan bencana longsor sudah disamakan dengan BPBD setempat,” terangnya.
Sementara Kepala BPJN diwakili Staf Pembangunan, Ani mengatakan, BPJN telah memetakan lokasi-lokasi yang rawan bencana, rawan macet dan banjir, karena macet dan banjir juga merupakan suatu kendala dalam lalu lintas dan angkutan. Lokasi rawan longsor dan banjir itu diantaranya Padang Sawah, Ruas Jalan Kumpulan - Lubuk Sikaping – Tanjung Batu, Ruas Jalan Baso - Riau, Ruas Jalan Kumpulan – Bukittinggi, Ruas Jalan Batas Tanah Datar – Batas Kota Solok, Ruas Jalan Sicincin – Padang Panjang - Padang Luar, Ruas Jalan Pariaman – Manggopoh.
Selanjutnya ruas jalan Kota Solok – Sawahlunto, Muaro Kalaban – Tanah Badantung (km 72-122), Kiliran Jao – Batas Dharmasraya –Sungai Dareh (km 134-155), Tapan – Indrapura (km 154-202-500), Padang – Painan – Kambang (km 134-106), Ruas Jalan Lubuk Selasih – Surian (km 154-500)
Ani juga menyebutkan, di tingkat PPK-PPK terdapat sejumlah posko-posko beserta kesiagaan alat berat guna mengantipasi keadaan di lokasi-lokasi yang rawan bencana, rawan macet dan banjir. Seperti posko di Padang Panjang dan sekitarnya. Sementara terkait ruas jalan Tapan - Indrapuro saat ini sedang dilakukan proses, dan diperkirakan pada h-7 sudah bisa dilewati pengguna jalan. ”Termasuk adanya rambu-rambu pengalihan jalan dalam minggu ini akan kita pasang,” terang Ani.
Pihak Dishub diwakili Kabid Angkutan Darat mengatakan, terkait keamanan dan kenyamanan jalur mudik dan libur lebaran 2017 dishub akan melakukan koordinasi pelaksanaan angkutan lebaran dengan pemkab/kota, biasanya dilakukan pada h- 12 dan 10. Sedangkan koordinasi dengan Polda Sumbar, rakor biasanya dilakukan pada h-15. Kemudian antisipasi kenderaan dan supir dengan melakukan Rancek pada terminal-terminal tipe B se Sumatera Barat.
Selain itu juga dilakukan monitoring pelayanan angkutan lebaran ke sejumlah unit-unit pelayanan, dan terakhir dishub menempatkan kenderaan alat derek di daerah-daerah rawan kecelakaan dan kemacetan, seperti di ruas jalan Padang - Bukittinggi. ”Termasuk dengan peninjauan kesiagaan posko-posko lebaran pada h-3,” terangnya. (ki)
0 comments:
Posting Komentar