PADANG, (GemaMedianet.com) l Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, memanfaatkan agenda reses perseorangan untuk turun langsung menyerap aspirasi warga di akar rumput. Kunjungan tatap muka yang berlangsung di Mushala Darussalam, Kelurahan Lubuk Minturun, Selasa (18/8/2026), menjadi wadah dialog interaktif yang membahas berbagai isu krusial daerah, mulai dari tata kelola anggaran, peningkatan mutu pendidikan, hingga penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Muhidi menekankan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional sekaligus instrumen vital bagi jajaran anggota legislatif dalam mengawal arah kebijakan daerah. Setiap masukan, keluhan, dan harapan yang disampaikan masyarakat akan dipetakan secara sistematis untuk dibawa ke meja pembahasan anggaran bersama jajaran pemerintah daerah.
Sesuai fungsi budgeting yang melekat pada lembaga legislatif, DPRD memegang peranan kunci dalam menentukan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala daerah beserta jajaran eksekutif tidak dapat merealisasikan alokasi belanja daerah tanpa persetujuan serta pembahasan bersama DPRD.
“APBD bukan sekadar hamparan angka di atas kertas, melainkan wujud nyata keadilan sosial yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, aspirasi warga yang diserap langsung di lapangan menjadi panduan utama kami dalam menentukan skala prioritas pembangunan Sumatera Barat,” tegas Muhidi di hadapan puluhan tokoh masyarakat dan warga Lubuk Minturun.
Fokus Persiapan SDM dan Bimbingan Teknis Pelaku Usaha
Menghadapi arus perubahan global yang kian dinamis, Muhidi menyebutkan bahwa penguatan sektor pendidikan menjadi benteng utama daerah. Penguatan tersebut wajib dilakukan secara menyeluruh, mencakup peningkatan kompetensi kepala sekolah, kualifikasi para guru sebagai garda terdepan, hingga kesiapan peserta didik dalam menjawab tantangan zaman.
Di sisi lain, penguatan sektor ekonomi kerakyatan juga menjadi perhatian serius. Muhidi menggarisbawahi bahwa pelaku UMKM tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah. Kemauan keras masyarakat untuk berwirausaha wajib diimbangi dengan pendampingan berkelanjutan, bimbingan teknis, serta pelatihan manajemen usaha agar mampu menangkap peluang pasar.
“Kita tidak boleh membiarkan UMKM berjalan seadanya. Pemerintah dan legislatif harus hadir memberikan bimbingan teknis, memperluas jejaring, serta membekali keterampilan modern. Selain itu, budaya belajar dan keterbukaan untuk mengambil ilmu dari pelaku usaha yang telah sukses harus terus ditanamkan,” tambahnya.
Melalui forum reses ini, Muhidi berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di tingkat kelurahan semakin solid. Kebijakan publik yang dilahirkan kelak dipastikan berorientasi pada kebutuhan riil warga. (*/gmn)
#Editor: Marzuki RH
