PADANG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat sinergi lintas instansi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia guna mempercepat penyediaan hunian layak dan pengentasan kawasan kumuh perkotaan.
Langkah strategis tersebut dimatangkan saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima audiensi resmi dari Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Iswanto, beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (26/10/2026).
Pertemuan tersebut membedah secara komprehensif alokasi dan rencana eksekusi program strategis perumahan rakyat di Kota Padang untuk tahun anggaran berjalan.
Fokus pembahasan mencakup realisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga korban bencana hidrometeorologi, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga penataan permukiman kumuh.
Kepala BP3KP Sumatera III, Iswanto, memaparkan bahwa Kementerian PKP menyalurkan intervensi perumahan berskala besar bagi masyarakat Kota Padang.
“Program perumahan BP3KP Sumatera III di Kota Padang mencakup alokasi 1.400 unit BSPS untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta sekitar 164 unit hunian tetap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi,” pemapar Iswanto.
Prioritas Data Desil 1–4 dan Penanganan Kawasan Kumuh
Iswanto menjelaskan bahwa untuk bantuan pemugaran dan perbaikan RTLH, kriteria penerima manfaat diprioritaskan secara ketat bagi keluarga yang terdata dalam kelompok kemiskinan desil 1 hingga desil 4 berbasis data sosial ekonomi nasional.
Langkah penyaringan ini diambil agar alokasi bantuan perumahan tepat sasaran serta benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan sosial.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan kesiapan penuh jajaran Pemko Padang dalam memfasilitasi kelancaran koordinasi teknis dan pemenuhan data lapangan bersama BP3KP Sumatera III.
Fadly Amran menegaskan bahwa pemenuhan rumah layak huni dan penataan sanitasi kawasan permukiman merupakan salah satu indikator utama penuntasan kemiskinan ekstrem di Kota Padang.
“Pemerintah Kota Padang siap memperkuat koordinasi dan mengawal keterpaduan data penerima manfaat bersama BP3KP Sumatera III. Kolaborasi ini sangat krusial untuk memastikan seluruh target pembangunan perumahan dan penataan kawasan kumuh berjalan tepat waktu,” tegas Fadly Amran.
Melalui komitmen bersama ini, penyediaan 164 unit huntap diharapkan mampu memberikan kepastian tempat tinggal yang aman bagi keluarga korban banjir dan longsor di Kota Padang.
Sinergi antara Pemko Padang dan Kementerian PKP ini diyakini tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman, tetapi juga mendongkrak derajat kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan. (hkp/gmn)
#Editor: Marzuki RH
"
/>
0 comments:
Post a Comment