JAKARTA, (GemaMedianet.com) | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menginstruksikan percepatan transformasi menyeluruh terhadap PT PLN (Persero).
Langkah strategis tersebut mencakup pembenahan fundamental pada model bisnis perusahaan, peningkatan efisiensi serta produktivitas operasional, hingga akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berupa panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Arahan krusial tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara dalam rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
“Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100GW solar panel,” ujar Rosan Roeslani dalam keterangan pers usai pertemuan.
Rosan menjelaskan, Presiden Prabowo secara khusus meminta agar rancangan transformasi PLN difokuskan pada penataan ulang model bisnis perusahaan. Draf dan rancangan pembenahan tersebut diminta untuk segera disusun dan dipaparkan langsung kepada Kepala Negara guna ditindaklanjuti secara cepat.
Peran Danantara dan Strategi Pengurangan Beban Subsidi Negara
Sebagai langkah operasional lanjutan, badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan segera berkoordinasi intensif dengan jajaran direksi PLN untuk merumuskan kajian komprehensif.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mendongkrak efisiensi dan produktivitas korporasi pelat merah tersebut, sekaligus menekan beban subsidi negara di sektor kelistrikan.
“Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” jelas Rosan.
Evaluasi model bisnis diposisikan sebagai prioritas utama guna memastikan tata kelola PLN semakin efektif serta memberikan multiplier effect yang positif terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Pemerintah juga berkomitmen melakukan asesmen mendalam sebelum mengajukan finalisasi usulan kepada Presiden.
Penguatan Kesiapsiagaan Darurat dan Rencana Cadangan Kelistrikan
Selain agenda reformasi bisnis dan transisi energi bersih, pemerintah turut menyoroti pentingnya penguatan kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi berbagai potensi kondisi darurat. Hal ini mencakup penyempurnaan rencana cadangan (backup plan) yang andal guna menjamin kontinuitas pasokan listrik di seluruh penjuru tanah air.
Meski menilai PLN telah memiliki mekanisme mitigasi krisis, pemerintah menegaskan bahwa sistem yang ada tetap memerlukan peningkatan kualitas.
“Pasti sudah ada, tapi yang itu perlu disempurnakan lah,” pungkas Rosan menegaskan urgensi keandalan sistem kelistrikan nasional. (stp/gmn)
#Editor: Marzuki RH
"
/>
0 comments:
Post a Comment