PADANG, (GemaMedianet.com) | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang utama Gedung DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026).
Rapat paripurna strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dan Iqra Chissa. Dari pihak eksekutif, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi hadir secara langsung memaparkan arah kebijakan penyesuaian fiskal daerah.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan bahwa penyampaian nota pengantar ini menjadi fondasi krusial dalam menentukan arah penyesuaian program prioritas, target pendapatan, serta porsi belanja daerah agar tetap adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2026 ini berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 serta Nota Kesepakatan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemprov Sumbar pada 14 Agustus 2026 lalu.
“Perubahan APBD kita susun dengan memperhitungkan dinamika fiskal sepanjang tahun, termasuk penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, optimasi SiLPA, hingga penyesuaian dana transfer ke daerah. Langkah ini memastikan anggaran daerah tetap responsif sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Muhidi.
Geliat Pertumbuhan Ekonomi 5,02 Persen dan Lonjakan Belanja Modal
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi memaparkan bahwasanya perekonomian Sumatera Barat mulai menunjukkan tren pemulihan pasca-tekanan bencana alam pada akhir 2025. Pada triwulan I 2026, laju pertumbuhan ekonomi Sumbar melonjak signifikan mencapai 5,02 persen (year-on-year), berbalik arah dari triwulan IV 2025 yang sempat tertekan di angka 1,89 persen.
Pemulihan ini ditopang oleh pergerakan positif sektor perdagangan, akomodasi, kuliner, dan investasi. Pemprov Sumbar optimistis mampu menjaga target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,70 persen melalui akselerasi proyek strategis daerah.
Dalam struktur perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan naik sebesar Rp315,84 Miliar (5,02 persen), dari target awal Rp6,29 Triliun menjadi Rp6,61 Triliun.
Pada porsi belanja daerah, Pemprov mengusulkan alokasi sebesar Rp6,97 triliun, atau naik Rp570,01 Miliar dari APBD awal yang mencatatkan angka Rp6,40 Triliun. Lonjakan paling mencolok terjadi pada porsi belanja modal yang meroket hingga 99,94 persen—hampir dua kali lipat—dari Rp471,12 Miliar menjadi Rp941,94 Miliar.
“Peningkatan belanja modal mendekati dua kali lipat ini merupakan bukti komitmen kita mempercepat pembangunan infrastruktur fisik, merehabilitasi fasilitas publik pascabencana, serta menggairahkan investasi daerah. APBD harus menjadi stimulus efektif yang memberi dampak riil bagi kesejahteraan warga Sumbar,” tegas Mahyeldi.
Adapun rincian porsi belanja lainnya meliputi belanja operasi sebesar Rp4,87 Triliun dan belanja transfer senilai Rp1,13 Triliun. Sementara dari sisi pembiayaan, dirancang pembiayaan neto sebesar Rp192,66 Miliar yang bersumber dari penerimaan SiLPA tahun sebelumnya senilai Rp284,66 Miliar, dikurangi pengeluaran penyertaan modal daerah sebesar Rp92 Miliar.
Gubernur Mahyeldi optimistis, melalui pembahasan intensif bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, penyesuaian porsi pendapatan dan belanja akan mencapai titik imbang (balanced budget) yang sehat, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 disahkan menjadi Perda. (mrh/gmn)
#Editor: RS Khadiva
0 comments:
Post a Comment