PADANG, (GemaMedianet.com) — Walikota Padang Mahyeldi menyerahkan dua Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rapat paripurna istimewa DPRD Padang yang dipimpin Ketua DPRD Elly Thrisyanti, Senin (4/3/2019). Dua LKPJ tersebut, yakni LKPJ Walikota Padang Tahun Anggaran 2018, dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Padang periode jabatan 2014-2019.
Ketua DPRD Elly Thrisyanti mengatakan, sekaitan penyusunan dan penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Padang periode jabatan 2014-2019 berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah disertai LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Ia juga menyebutkan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini dengan agenda penyampaian LKPJ Walikota Padang Tahun Anggaran 2018, dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Padang periode jabatan 2014-2019 merupakan rangkaian acara yang telah dijadualkan berdasarkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang pada 25 Februari 2019 lalu.
"Dengan penyampaian dua LKPJ ini, Insya Allah tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ,” terangnya.
Sebelumnya, Walikota Padang Mahyeldi menyebutkan, penyampaian dua LKPJ ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah sekaitan tentang pelaksanaan pemerintahan di Kota Padang.
Dalam pada itu, sebutnya, tentu banyak hal yang perlu dievaluasi dan disinkronkan dengan harapan-harapan masyarakat Kota Padang ke depan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sudah disusun untuk 2019-2024.
“Apa yang mesti dilengkapi dan disempurnakan, tentu akan kita lakukan ke depan. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan apa yang mesti kita sempurnakan dengan DPRD, sehingga ke depan pemerintahan di Kota Padang betul-betul dapat mengakomodir harapan-harapan masyarakat, yaitu keadilan dan pemerataan,” ujarnya.
Kemudian, terkait capaian-capaian yang dilakukan terhadap RPJM, penting disikapi untuk penyempurnaan ke depan. Selanjutnya evaluasi dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang melakukan evaluasi untuk Kota Padang diantaranya oleh KPK, BPK, Inspektorat Kota, Provinsi dan Pusat serta BPKP dan stakeholder lainnya. Termasuk juga hubungan sinergi kita dengan lembaga vertikal yang ada di Kota Padang.
"Dari capaian itu semua itulah yang akan menjadi masukan bagi kita untuk penyempurnaan ke depan. Insya Allah, kita di Kota Padang ke depan akan melakukan penyempurnaan anggaran dengan sebaik-baiknya, serta meningkatkan respon dari persoalan masyarakat secara lebih dekat lagi,” ujarnya.
Sekaitan itu Walikota mengharapkan masing-masing OPD untuk dapat menyiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, SDM serta variabel-variabel kelembagaan-kelembagaan. Dengan demikian dapat dilakukan 'quick respons' terhadap permasalahan masyarakat, sehingga keberadaan Pemko Padang betul-betul dirasakan keberadaannya oleh masyarakat karena permasalahan-permasalahan yang ada terselesaikan dengan baik.
"Kita tentu tidak ingin adanya pemerintah ini justeru dipandang sama saja dengan tidak adanya pemerintah bagi masyarakat,” tukas Wako. (im)
0 comments:
Posting Komentar