TANGERANG,
(GemaMedianet.com) — Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo
menghadiri Rapat Kerja Teknis Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(Rakernis Apeksi) 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong
Damai (CBD), Tangerang, Kamis (14/9/2017). Saat acara itu, hampir seluruh
walikota se-Indonesia hadir.
Pada
saat acara berlangsung Walikota Padang H.Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo
tertangkap kamera sedang asyik berbincang dengan Wakil Walikota Palu, Pasha
"Ungu". Keduanya nampak akrab, dan nampak gagah dengan
stelan pakaian masing-masing. Mahyeldi mengenakan batik berwarna cokelat tua
dengan peci nasional. Pasha memakai batik ungu dan peci. Keduanya nampak hangat. Saling bertukar
pembicaraan, dan sesekali saling tertawa. Ketika Mahyeldi berbicara, Pasha
mendengarkan dengan baik dan serius. Begitu juga sebaliknya.
Rakernis
Apeksi ini mengusung tema "Strategi dan Perlindungan Hukum Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha untuk Penyelenggaraan Pembangunan di Daerah”.
Kegiatan ini dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)Kepala
Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Selain rapat dan diskusi, kegiatan diisi
dengan penandatanganan MoU antara Apeksi dengan Universitas Pertamina dan PT Pos
dan Giro. Di samping itu juga penandatanganan MoU antara Pemko Tangerang
Selatan dengan Pemko Jambi, serta Pemko Tanggerang Selatan dengan Pemko Pangkal
Pinang.
Ketua
Dewan Pengurus APEKSI, Airin Rachmi Diany, dalam sambutannya mengatakan,
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, kebutuhan
pendanaan di bidang infrastruktur sangat tinggi. Dikatakannya, dana dari APBN
dan APBD hanya mampu menutupi setengah (50%) dari jumlah total dana yang
dibutuhkan. Oleh karenanya, jelas Airin, diperlukan pendanaan dari sumber lain
yakni swasta melalui mekanisme KPBU.
“KPBU
merupakan pembiayaan untuk merancang, membangun dan mengoperasikan
proyek - proyek infrastruktur kepada swasta, bukan merupakan pengalihan
kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat,” kata Airin.
Wanita
yang kini menjabat sebagai Walikota Tanggerang Selatan itu menjelaskan, kesalahpahaman mengenai proyek KPBU ini diharapkan mampu menarik investor swasta
agar merasa lebih nyaman dan aman dengan resiko yang timbul dalam proses
pembangunan infrastruktur. Meski berbagai dukungan kebijakan dan insentif
dikeluarkan pemerintah, namun Airin melihat implementasinya di lapangan belum
dapat membuat pemerintah daerah maupun sektor swasta ‘melirik’ skema KPBU.
"Kegiatan
ini digelar atas dasar untuk membangun dialog antara pemda dan
swasta, serta menumbuhkembangkan keyakinan/inovasi pemda dalam
menginisiasi prakarsa badan usaha dan memperoleh jaminan kepastian hukum, serta
sebagai tindaklanjut salah satu rekomendasi APEKSI 2017 di Kota Malang beberapa
waktu lalu," papar Airin.
Rakernis selanjutnya diisi dengan panel diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa, Direktur Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri, serta Ahli
Hukum Kontrak dan Saksi Ahli Hukum Bidang Kontrak Pengadaan. (Charlie/Hms)
0 comments:
Posting Komentar