PDPANJANG, (GemaMedianet.com) | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menunjukkan komitmennya dalam fungsi pengawasan. Sebagai tindak lanjut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota, DPRD menggelar hearing (rapat dengar pendapat) maraton bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengevaluasi capaian kinerja tahun anggaran 2025.
Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai Senin (13/4/2026) hingga Kamis (16/4), di Ruang Sidang DPRD. Fokus utamanya adalah membedah sejauh mana program kerja berdampak pada masyarakat serta efisiensi penggunaan anggaran.
Ketua Komisi III DPRD, Mahdelmi, saat memimpin hearing bersama mitra kerja (Dinas Perpustakaan, Disdukcapil, dan Diskominfo) pada Rabu (15/4), menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan ruang kritis untuk perbaikan layanan publik.
“Tujuannya adalah menggali informasi mendalam terkait pelaksanaan kegiatan selama 2025. Kami ingin tahu apa kendala teknis dan hambatan anggaran yang dihadapi di lapangan. Temuan ini akan menjadi bahan rekomendasi perbaikan untuk tahun berjalan,” tegas Mahdelmi.
Sinergi Demi Pelayanan Publik 2026
Dari hasil hearing tersebut, DPRD melakukan inventarisasi persoalan yang menghambat efektivitas program. Mahdelmi menambahkan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat krusial agar setiap rupiah anggaran yang direncanakan dapat berjalan optimal.
“DPRD dan OPD harus satu visi. Program kerja di 2026 harus lebih tajam, minim kendala, dan yang terpenting: harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi warga Padang Panjang,” tambahnya.
Melalui evaluasi ketat ini, diharapkan setiap OPD mampu meningkatkan kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. (pce)
#Editor : Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment