PASAMAN, (GemaMedianet.com) — Bupati Pasaman, H.Yusuf Lubis sampaikan jawaban atas pandangan akhir dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten Pasaman terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2018 bertempat di ruang sidang DPRD setempat, Senin (8/7/2019) kemarin.
Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Pasaman, Yasri didampingi Wakil Ketua Bona Lubis, dihadiri anggota DPRD Pasaman, Wakil Bupati Pasaman Atos Pratama, Sekda Pasaman, Sekwan DPRD Pasaman, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang serta undangan lainnya.
Terkait beberapa pandangan akhir Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), terutama melakukan inovasi baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam jawabannya bupati menyampaikan sesuai Undang Undang 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa tidak ada ruang bagi kabupaten/kota untuk mencari sumber pendapatan lain selain apa yang telah ditetapkan pada undang-undang tersebut.
“Terkait sumber PAD yang baru, berdasarkan ayat (3) Pasal 2 Undang Undang 28 Tahun 2019 diyatakan bahwa daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk retribusi daerah, pada ayat (1) Pasal 108 UU No. 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa retribusi yang bisa dipungut oleh kabupaten/kota terdiri atas tiga objek, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu,” ujar bupati.
Menanggapi saran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar lebih intens dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya berasal dari APBN seperti Dana Alokasi Khusus, tugas perbantuan dan dana dekonsentrasi. Bupati menyampaikan akan menjadi perhatian, dan akan melaksanakan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran, aehingga dana tahun berikutnya tidak terjadi pengurangan oleh pemerintah pusat.
Selanjutnya, menangapi pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional-Partai Keadilan Sejahtera, terkait adanya longsor yang menimbun saluran irigasi Lubuk Rasam Kecamatan Lubuksikaping yang mengakibatkan persawahan sulit dialiri, Bupati Pasaman menyampaikan akan segera ditangani pada tahun anggaran 2019 ini.
“Sedangkan untuk petugas pintu air di daerah Bandar Gadang Jambak, bahwa penjaga pintu air tersebut sudah pensiun dan sebagai gantinya akan diusulkan untuk pengangkatan pegawai kontrak pada tahun 2020 mendatang,” ujarnya.
Kemudian, menanggapi pandangan akhir fraksi Partai Demokrat, berkenaan dengan persentase serapan APBD tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sampai dengan 30 Juni 2019 yang baru terealisasi sebesar 10,25 persen.
“Rendahnya realisasi ini disebabkan sebagian besar pekerjaan fisik masih dalam proses tender dan proses survey. Dan realisasi anggaran tahun 2019 pada Dinas Pertanian mencapai 24 persen, rendahnya serapan ini disebabkan kegiatan DAK pertanian masih dalam tahap perencanaan, dan kegiatan DAK akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2019 ini,” ucap bupati.
Menangapi pandangan akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang pembangunan jalan Durian Condong, Jalan Lingkar Bukit Malintang dan Jalan Durian Sabatang di Kecamatan Tigonagari disampaikan bupati, bahwa kegiatan ini belum bisa diakomodir untuk APBD tahun anggaran 2019 karena keterbatasan anggaran, dan usulan tersebut akan diprioritaskan dalam KUA-PPAS tahun 2020.
Dalam pandangan akhir fraksi Partai Nasional Demokrat, yang meminta untuk memfasilitasi kantor unit BPJS kesehatan di wilayah Panti Rao. “”Hal ini akan dikoordinasikan dengan BPJS Cabang Bukittinggi, agar pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Pasaman menjadi lebih baik,” ucap Bupati Pasaman.
Serta yang terakhir, menangapi pandangan akhir Fraksi Gerindra terkait pengelolaan kebersihan pada RSUD agar kedepannya dapat dikelola langsung pihak RSUD. “Pada prinsipnya pemda menyetujui dan akan dilakukan pengkajian secara lebih mendalam terkait perubahan tersebut,” tukas bupati. (Noel)
0 comments:
Posting Komentar