PADANG, (GemaMedianet.com) | Wali Kota Padang, Fadly Amran, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang untuk memberikan dukungan penuh dan kooperatif terhadap proses pemeriksaan keuangan daerah.
Sikap tegas tersebut disampaikan Fadly Amran saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (14/9/2026).
Fadly menekankan bahwa keterbukaan informasi dan kecepatan penyediaan dokumen administratif menjadi kunci utama dalam mendukung kelancaran evaluasi akuntabilitas anggaran publik tersebut.
“Saya minta seluruh instansi OPD terkait kooperatif dan responsif. Pastikan seluruh berkas, data, serta dokumen pendukung belanja daerah yang dibutuhkan tim BPK disajikan secara rinci, jujur, serta tepat waktu,” tegas Fadly Amran.
Penguatan Akuntabilitas Tata Kelola Anggaran Daerah
Pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI ini bertujuan menilai kepatuhan pelaksanaan belanja daerah APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 terhadap peraturan perundang-undangan.
Langkah audit ini mencakup efektivitas pengadaan barang dan jasa, realisasi alokasi bantuan sosial, hingga efisiensi pelaksanaan program pembangunan fisik.
Fadly Amran menambahkan, audit kepatuhan ini wajib dimaknai sebagai instrumen evaluasi konstruktif guna memperbaiki sistem manajemen keuangan di jajaran Pemko Padang.
Sinergi yang transparan antara auditor BPK dan jajaran birokrasi daerah diharapkan dapat menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) serta mempertahankan reputasi tata kelola anggaran Kota Padang yang berintegritas. (hkp/gmn)
0 comments:
Post a Comment