PADANG, (GemaMedianet.com) | Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun Anggaran 2026 berada dalam bayang-bayang defisit tajam.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2026 di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar, Senin (7/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, didampingi pimpinan dewan Iqra Chinssa Putra dan Evi Yandri Rajo Budiman, serta Sekretaris DPRD Maifrizon.
Dari jajaran eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan Bank Nagari, BUMD, serta para jurnalis.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mengungkapkan bahwa rancangan anggaran belanja daerah yang diajukan Pemprov Sumbar meningkat signifikan dibanding target penerimaan.
“Besarnya usulan kenaikan alokasi belanja dibanding target pendapatan memicu konstruksi anggaran Perubahan APBD 2026 ini mengalami defisit hingga Rp176.564.079.635,” tegas Nanda Satria saat membuka sidang pleno, Senin (7/9/2026).
Postur Anggaran Ketimpangan Pendapatan dan Belanja
Struktur anggaran dalam Perubahan APBD 2026 mencatat kenaikan target pendapatan daerah sebesar Rp315,8 miliar atau tumbuh 5,02 persen dari APBD murni.
Namun, usulan kenaikan belanja daerah melonjak jauh melebihi laju penerimaan, yakni mencapai Rp570 miliar atau naik 8,89 persen.
Nanda Satria menegaskan bahwa jurang defisit sebesar Rp176,5 miliar tersebut menjadi tantangan serius bagi Pemprov dan DPRD Sumbar.
Pembahasan lanjutan dituntut mampu merumuskan solusi konkret guna menutup celah fiskal, baik melalui pengetatan belanja non-prioritas maupun optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seluruh fraksi di DPRD Sumbar—mulai dari Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PPP, hingga Fraksi Gabungan PDI-P & PKB—menyampaikan nota pandangan umum yang diwarnai catatan kritis.
Fraksi-fraksi mendesak transparansi penataan belanja serta rasionalisasi program kerja yang dinilai kurang mendesak.
Atas cecaran masukan fraksi tersebut, Pimpinan DPRD meminta Gubernur Sumbar menyampaikan tanggapan serta jawaban resmi pada rapat paripurna balasan yang dijadwalkan besok (Selasa, 8/9/2026). (mrh/gmn)
#Editor: RS Khadiva
0 comments:
Post a Comment