26 July 2021

PPKM Diperpanjang Hingga 2 Agustus, Ini Poin Terbaru Surat Edaran Padang Level 4



PADANG, (GemaMedianet.com| Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Padang kembali berlanjut. 

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2021 disertai rekomendasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu, menyebabkan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) itu kembali diminta mengambil kebijakan memperpanjang penerapan PPKM Level 4 terhitung dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Sebagaimana diketahui, Kota Padang ikut dikelompokkan bersama 45 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali yang diminta Pemerintah Pusat menerapkan PPKM Level 4 selama delapan hari ke depan.

Adapun terkait beberapa parameter yang digunakan untuk menetapkan hal itu antara lain yakni Level Asesmen Pandemi tingkat ‘4’, Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau Bed Occupancy Rate (BOR) lebih dari 65 persen, terjadi peningkatan kasus aktif secara signifikan, dan pencapaian vaksinasi yang masih di bawah 50 persen dari total masyarakat yang menjadi target vaksinasi.

Menindaklanjuti hal itu, Wali Kota Padang Hendri Septa kembali menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang PPKM Level 4 Pencegahan Pandemi COVID-19 tertanggal 25 Juli 2021. Tercatat, SE ini merupakan SE ke-4 kalinya terkait PPKM yang dikeluarkan oleh orang nomor satu di Kota Padang tersebut sejauh ini.

SE bernomor 400.660/BPBD-Pdg/VII/2021 itu, diterbitkan wali kota usai melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama unsur Forkopimda dan para kepala OPD terkait kediaman resminya, Minggu (25/7/2021) malam.

Hadir unsur Forkopimda Padang dalam kesempatan itu diantaranya Dandim 0312/Padang Kolonel Inf M. Ghoffar Ngismangil, Kapolresta Padang diwakili Kabag Ops Kompol Andi Lorena dan Kasat Intel Akp Ridwan.

Sementara dari jajaran Pemko Padang terlibat Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi, Sekretaris BPBD Robert Chandra Eka Putra, Kakan Kesbangpol Tarmizi Ismail serta Kabag Prokopim Amrizal Rengganis dan lainnya.

Wali Kota Hendri Septa mengatakan, bahwa SE yang dikeluarkan ini guna menindaklanjuti pelaksanaan perpanjangan PPKM Level 4 di Kota Padang selama delapan hari ke depan.

"SE ini saya terbitkan mengacu sesuai arahan bapak Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait perpanjangan PPKM Level 4. Menurut pak Presiden, pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaannya, jika kasus COVID-19 mulai terkendali bukan tidak mungkin PPKM Level 4 ini bisa dilonggarkan selesai dari 2 Agustus 2021 nanti. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka di 3 Agustus 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan status PPKM secara bertahap," terang wako.

Terkait SE teranyar yang dikeluarkannya, Wako Hendri Septa pun menyebut penerapannya terhitung mulai Senin 26 Agustus 2021. Ia pun mengaku telah mengupayakan formulanya demi memikirkan nasib masyarakat dari dampak perpanjangan PPKM Level 4 tersebut. Sebagaimana terdapat 21 poin di dalam SE yang berisikan aturan dan kebijakan yang wajib disikapi seluruh pihak dan masyarakat di Kota Padang.

"Tujuan ini semua adalah demi mendukung kesuksesan penerapan PPKM Level 4 di Padang yang diperpanjang selama delapan hari ke depan. Kita tentu sangat berharap, setelah itu kondisi Kota Padang bisa kembali membaik dan penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Kita mohon betul kekompakan dan dukungan semua warga Padang dalam menjalankan aturan di masa PPKM Level 4 ini," ujarnya.


Mudah-mudahan, lanjutnya, setelah ini PPKM tidak diperpanjang lagi nantinya. Dia menyebut sangat paham dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini bagi masyarakat, namun tren kasus COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan juga harus dikendalikan.

Lebih jauh orang nomor satu di Kota Padang itu menjelaskan, dari 21 poin yang tertuang di dalam SE tersebut hanya sedikit mengalami perubahan dibandingkan SE yang telah dikeluarkan sebelumnya.

"Untuk poin yang baru ditambahkan dalam SE ini adalah, meminta peran Satgas COVID-19 Kelurahan yang beranggotakan Lurah bersama RW/RT, Bhabinkamtibas, Babinsa, LPM dan seluruh komponen masyarakat agar selama PPKM Level 4 dapat melakukan penyekatan dan pengecekan bagi masyarakat yang masuk atau datang ke lingkungan masing-masing dengan wajib menunjukkan beberapa persyaratan," terangnya.

Beberapa persyaratan itu, tambah dia, diantaranya menunjukkan PCR H-2/Rapid Antigen H-1 bagi warga yang datang dari luar provinsi, lalu melihatkan sertifikat vaksin COVID-19 (minimal 1 kali vaksi pertama), dan meminta masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19.

Sementara itu, untuk proses penyekatan yang sebelumnya dilakukan di enam titik pintu masuk ke Kota Padang, sekarang dialihkan atau difokuskan kepada penyekatan di setiap kelurahan melalui Satgas COVID-19 yang ada di setiap kelurahan di Kota Padang.

Untuk pengawasan kegiatan tersebut, sebutnya, akan dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kota Padang yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, BPBD, Sat Pol PP dan Camat di masing-masing wilayah.

Dengan demikian, ada beberapa hal dan poin-poin yang harus ditaati oleh seluruh warga Kota Padang selama perpanjangan PPKM Level 4 ini diberlakukan. Oleh karena itu, bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai Perda Kota Padang No.1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

"Maka itu atas nama Pemko Padang, kita sangat berharap dan memohon sangat kepada semua warga kota untuk dapat betul-betul mentaati semua aturan yang telah diberikan di dalam SE ini. PPKM Darurat ini terpaksa dilakukan pemerintah dikarenakan kondisi dan situasi pandemi yang semakin mengkhawatirkan. Kita tentu berharap badai ini segera berlalu," tukas wali kota milenial itu berharap.

Terkait aturan lainnya pada penerapan PPKM Level 4 selama delapan hari ke depan, masih sama. Mulai dari aturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara dalam jaringan (daring).

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH) atau bekerja di rumah. Sebaliknya kegiatan pada sektor esensial dilakukan pembagian untuk persentase karyawan/karyawati yang WFH.

Kemudian, sektor kritikal terkait kesehatan, keamanan serta yang berhubungan dengan kebutuhan logistik dan bahan pangan pokok serta sektor esensial lainnya masih dibolehkan.

"Untuk pusat perbelanjaan, mal, swalayan dan mini market yang sebelumnya dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 WIB kini kita longgarkan sampai pukul 21.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sementara pasar tradisional hingga pukul 20.00 WIB. Sedangkan bagi pelaku usaha loundry, toko, bengkel kecil, burber shop, salon, outlet hp, PKL, cuci kendaraan dan warung kelontong jam operasionalnya dibatasi hingga pukul 21.00 WIB. Apotik dan toko obat tetap buka 24 jam," jelasnya.

Selanjutnya terkait pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum baik di warung, rumah makan, kafe serta bagi pedagang kaki lima (PKL) jam operasional hanya dibolehkan sampai pukul 21.00 WIB, dan waktu makan pengunjung maksimal hanya 30 menit dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.


"Kapasitas tempat duduknya hanya 25 persen dari luas ruangan atau tempat usaha dan diutamakan bagi layanan melalui pesan antar atau dibawa pulang. Begitu juga hal yang sama juga diterapkan di pusat perbelanjaan atau mal," sambungnya.

Seterusnya terkait pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruksi publik, dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan Prokes COVID-19 secara ketat.

Sementara perihal pelaksanaan ibadah seperti di masjid/musala atau rumah ibadah agama lainnya boleh dilaksanakan dengan prokes yang sangat ketat.

Adapun untuk kegiatan resepsi pernikahan, ditiadakan sementara waktu selama PPKM Level 4. Kecuali untuk pernikahan, hanya boleh dihadiri maksimal 30 orang di rumah atau pun di KUA.

Sementara terkait pelaksanaan kegiatan pada area publik termasuk tempat wisata, bioskop dan tempat permainan anak-anak atau kegiatan yang menimbulkan keramaian lainnya ditutup sementara waktu. Terkait rapat dan seminar dengan luar jaringan (luring) ditiadakan. 

Terakhir, untuk penggunaan transportasi umum seperti angkot dan angkutan massal lainnya tetap dapat beroperasi.

"Dengan catatan pengaturan 70 persen dari kapasitas kendaraan dan penerapan prokes yang ketat," tukasnya. (David)

0 komentar:

Post a Comment

Advertisement

loading...


eqmap

POLDA SUMBAR


SUMATERA UTARA

KOMUNITAS


HUMANITY

KULINER


PARIWISATA


MANCANEGARA



IKLAN

IKLAN

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views


Terkini


Ekonomi Bisnis



HISTORIA



Artikel


FACEBOOK - TWEETER

INFO GEMPA





Infrastruktur




IKLAN

IKLAN

Adv






KARIR